Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto. (Investor Daily/Nida Sahara)

Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto. (Investor Daily/Nida Sahara)

OJK: Pengawasan Integrasi Harus Dilakukan di Satu Lembaga

Rabu, 2 September 2020 | 14:57 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pengawasan terintegrasi atau konglomerasi keuangan lebih baik dilakukan oleh satu lembaga yang sama, tidak dipisahkan dengan lembaga lainnya. Hal tersebut dilakukan sehingga pengawasan bisa lebih efektif dan optimal.

"Dengan semakin mengguritanya konglomerasi membuat potensi risiko lebih kompleks, dari situ nyata pengawasan jasa keuangan terintegrasi dilakukan oleh lembaga yang sama, supaya pengambilan keputusan dengan cepat," jelas Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto, Rabu (2/9/2020).

Selain itu, apabila pengawasan jasa keuangan dipisah, maka ada kemungkinan tidak terjadinya koordinasi yang baik. Apalagi lembaga keuangan yang sifatnya konglomerasi yang terus membesar jumlah perusahaan di dalamnya.

"Sekiranya pengawasan sektor keuangan yang sifatnya konglomerasi, maka mungkin potensi miskomunikasi, miskoordinasi, bahkan disharmonisasi itu berpotensi terjadi," ungkap Ryan.

Pihaknya juga enggan berkomentar lebih lanjut terkait rencana Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana pengawasan industri perbankan yang akan dialihkan ke BI. "Kami memandang bahwa itu domain politik, jadi kita tidak masuk ke ranah sana. Kita masuk ke zona pengawasan terintegrasi. Bagi OJK tentu sampai hari ini kita masih solid menjalankan tupoksi kita," papar dia.

Ryan juga menjelaskan, terdapat enam alasan urgensi pengawasan konglomerasi keuangan. Pertama, peran nyata sektor keuangan dalam pembangunan ekonomi nasional. Kedua, peran signifikan konglomerasi keuangan di Indonesia yang semakin besar.

Ketiga, konglomerasi keuangan cenderung melakukan excessive risk taking produk, perusahaan keuangan cenderung mendorong pembuatan produk baru. Menurut Ryan, hal tersebut bukan hanya karena supply side, tapi juga ada permintaan dari konsumen. Keempat, produk atau layanan lembaga jasa keuangan dari konglomerasi terjadi lintas sektor menjadi sangat kompleks dan dinamis, hal tersebut meningkatkan eksposur risiko.

"Kelima, sumber kerentanan krisis pada sektor keuangan menjadi sangat beragam. Serta keenam, mencegah timbulnya risiko sistemik dalam sektor keuangan," kata dia.

 

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN