Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

OJK Pilih Jalur Hukum Berantas Pinjol Ilegal

Kamis, 11 November 2021 | 12:34 WIB
Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan akan memproses secara hukum perusahaan-perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal. Masyarakat diminta hati-hati.

"Kami mengingatkan kepada masyarakat untuk hati-hati dengan pinjol ilegal. Kami bersama pemangku kepentingan lainnya bersepakat untuk memberantas pinjol ilegal dan memproses secara hukum apabila melanggar perundangan yang berlaku," tegas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam forum Bulan Fintech Nasional dan Indonesia Fintech Summit 2021, Kamis (11/11).

Wimboh, yang menjadi salah satu pembicara di forum tersebut, menyadari masih adanya ekses-ekses yang harus diperhatikan dan pertimbangkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya bagi masyarakat di daerah yang kurang memahami produk mana yang betul-betul cocok bagi masyarakat.

Karenanya, kata dia, dalam hal ini edukasi dan literasi menjadi sangat penting. Bulan Fintech Nasional juga bisa menjadi momentum dan wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap produk dan keuangan digital yang aman dan nyaman.

Untuk itu, OJK mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama menjaga industri jasa keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat dengan tetap mengedepankan produk murah berbasis teknologi dan memberikan layanan lebih baik serta akses yang lebih cepat kepada seluruh masyarakat di daerah.

Tentunya, tutur Wimboh, dengan tetap memperhatikan kepentingan perlindungan konsumen dan mengedepankan adanya literasi dan edukasi kepada masyarakat.

Di samping aktif melibas pinjol-pinjol ilegal, saat ini OJK juga fokus mengakselerasi tranformasi digital di sektor jasa keuangan dengan memanfaatkan potensi ekonomi digital Indonesia.

Pasalnya, berdasarkan data Temasek, Wimboh menyebut, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi digital nomor satu di Asia termasuk Asia Tenggara pada 2025 dengan kontribusi transaski digital mencapai sebesar US$ 124 miliar atau setara Rp 1.736 triliun.

Pada saat ini, Indonesia juga menempati peringkat 4 dunia setelah Tiongkok, Jepang, dan Amerika dalam hal jumlah penduduk yang melakukan transaski jual beli online melalui platform e-commerce sebagaimana data yang dipublikasikan Global e-commerce pada 2019.

Adapun beberapa kebijakan yang diterapkan OJK untuk mengakselerasi transformasi digital di sektor jasa keuangan adalah mendorong implementasi transformasi digital yang cepat dan massif di sektor jasa keuangan guna menciptakan lembaga jasa keuangan yang agile, adaptif dan kompetitif.

"Kami telah membentuk OJK Innovation Center for Digital Finance dan regulatory set work sebagai wadah bagi lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan dan menguji inovasi guna mendukung sistem keuangan dan mendorong inklusi keuangan serta pelayanan yang lebih cepat dan lebih bagus kepada masyarakat," papar Wimboh.

Tidak berhenti di situ, OJK juga menciptakan iklim pengaturan yang ramah inovasi dan tetap mengutamakan aspek lingkungan konsumen. Atau dengan kata lain, melindungi kepentingan konsumen dengan memberikan ruang sinergi antara lembaga jasa keuangan dan perusahaan berbasis teknologi sehingga dapat mempercepat pengembangan infrastruktur teknologi baru di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, OJK juga mengembangkan layanan keuangan digital yang kontributif dan inklusif yang fokus pada pemberdayaan UMKM. Terkait hal ini, jelas Wimboh, OJK membuka akses layanan keuangan UMKM yang lebih luas dengan menciptakan ekositem digital seperti bank wakaf mikro security crowdfunding di pasar modal untuk akses keuangan melalui pasar modal dan digital market place UMKM yang dikenal UMKM.

Kebijakan ini memberikan manfaat besar dan ditunjukkan dengan tingkat inklusi keuangan yang meningkat pada 2019 sebesar 76,19% dibandingkan 2016 sebesar 67,8%.

"Kami yakin, pada 2024 nanti seluruh kebijakan OJK dapat meningkatkan inklusi keuangan menjadi sebesar 90% sebagaimana ditargetkan pemerintah menjadi program nasional inklusi keuangan," tuturnya.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN