Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Asuransi AJB Bumiputera (Foto: Istimewa)

Asuransi AJB Bumiputera (Foto: Istimewa)

OJK Tegaskan Liabilitas Bumiputera Rp 32 Triliun

Senin, 20 September 2021 | 19:53 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa liabilitas Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 saat ini mencapai Rp 32 triliun. Sementara itu, nilai sebesar Rp 68 triliun merupakan seluruh kontrak polis sampai dengan jatuh tempo.

"Itu (Rp 68 triliun) jumlah seluruh nilai kontrak yang tercantum di polis sampai dengan jatuh tempo. Kalau liabilitas (Bumiputera) saat ini sekitar 32 triliun," kata Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK Moch Ihsanuddin melalui pesan singkat kepada Investor Daily, Senin (20/9).

Di sisi lain, Ketua Umum DPP SP NIBA AJB Bumiputera 1912 Rizky Yudha Pratama menyampaikan, pihaknya sempat terkejut dan menyayangkan pernyataan pejabat OJK yang menyebut liabilitas fantastis dari Bumiputera mencapai Rp 68 triliun. "Kami meyakini selama berkomunikasi dengan Manajemen Bumiputera, tidak pernah angka sebesar itu muncul," jelas dia.

Menurut Rizky, liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang. Liabilitas merupakan kewajiban dari satu pihak dengan pihak lain yang belum diselesaikan atau belum dibayarkan.

Contoh liabilitas misalnya pembayaran pajak dan beban gaji. Dalam pembukuan akuntansi, beban gaji karyawan akan dimasukan sebagai liabilitas, karena gaji karyawan merupakan kewajiban perusahaan. Demikian pula dengan pembayaran pajak, meskipun pembayaran tidak dilakukan saat itu juga, namun akan kewajiban perusahaan di kemudian hari. Sehingga perusahaan mencatat terlebih dahulu beban pajak sebagai liabilitas.

Umumnya, liabilitas memiliki dua kategori yakni jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek harus selesai kurun 12 bulan. Sedangkan liabilitas jangka panjang diselesaikan dalam periode lebih dari 12 bulan. Oleh karena itu, liabilitas yang sebelumnya disebut sebesar Rp 68 triliun memang dimaksudkan sebagai liabilitas jangka panjang.

Rizky menuturkan, pihaknya pun telah menemui Manajemen Bumiputera untuk memastikan kabar tersebut. "Menurut uraian Manajemen, liabilitas sebesar itu adalah nilai uang pertanggungan (UP) seluruh polis yang ada. Jika Pemegang Polis meninggal dunia bersamaan serentak hari ini. Tanpa dilihat status polisnya apakah masih aktif (inforce) atau sudah tidak aktif (lapse), padahal status polis sangat menentukan besar kecilnya nilai uang klaim, berdasarkan perjanjian asuransi yang disepakati kedua belah pihak," tandas dia.

Belum lama ini, OJK memang mengungkapkan bahwa nilai seluruh kontrak polis Bumiputera mencapai Rp 68 triliun, yang juga merupakan liabilitas jangka panjang. Selain itu, perusahaan asuransi mutual tersebut memiliki 2,4 juta pemegang polis dengan sisa aset utama hanya sebesar Rp 6 triliun.

Sejak 24 Tahun

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menyatakan, permasalahan Bumiputera sudah berlangsung selama 24 tahun atau setidaknya dimulai sekitar tahun 1997 dengan perkiraan defisit sebesar Rp 2,07 triliun. Regulator yang mengawasi pun silih berganti tapi Bumiputera makin sakit. Berbagai relaksasi yang diberikan regulator yang silih berganti pun tidak kunjung membuat Bumiputera kembali sehat.

"Sampai sekarang defisitnya membengkak menjadi sekitar Rp 22 triliun. Dengan posisi utang klaim yang belum dibayar itu mencapai Rp 7,4 triliun. Jumlah nasabah sekarang 2,4 juta orang, yang utang kredit ada sekitar 460 peserta. Nilai sekarang total kewajiban itu Rp 22 triliun, nilai kontrak dari jumlah peserta yang ada Rp 68 triliun. Jadi sudah besar sekali," kata Riswinandi, Kamis (16/9).

Di sisi lain, aset utama Bumiputera yang kini tersisa hanya properti yang terdiri dari investasi dan properti lain dengan jumlah total sebesar Rp 6 triliun. "Jadi bisa dibayangkan besaran uang ini untuk menyelesaikan kewajibannya. Jadi kita betul-betul jaga jangan sampai ini dijual, karena masih ada pemegang polis yang belum jatuh tempo, nanti tidak dapat apa-apa," beber dia.

Setelah melihat angka-angka tersebut, kata dia, OJK mempelajari dan melihat lagi bahwa penyelesaian harus kembali kepada aturan yang ada. Artinya, kembali pada Anggaran Dasar (AD) Bumiputera Pasal 38 untuk mengakui kerugian yang ada, aturan yang sudah dibuat oleh para pendiri perusahaan pada 1912.

Dia menjelaskan, beleid itu menjelaskan bahwa jika ada kerugian maka harus ditanggung dengan dana cadangan. Kalau dana cadangan tidak cukup, maka dengan dana jaminan lainnya. Kalau dana jaminan tidak cukup juga, maka Badan Perwakilan Anggota (BPA) harus melakukan sidang luar biasa guna memutuskan perusahaan akan dilikuidasi atau diteruskan.

"Kalau (perusahaan) diteruskan apakah dalam bentuk mutual atau demutualisasi? Nah kalau perusahaan ini akan diteruskan yang paling penting adalah kerugian ditanggung bersama. Tapi ini tidak dilakukan sampai sekarang dan bahkan ketika kita minta umumkan kondisi perusahaan pun tidak dilakukan. Bahkan ketika pertemuan dengan DPR, para pemegang polis pun tidak tahu bahwa perusahaan ini adalah mutual," ungkap Riswinandi.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN