Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (lima dari kiri), Anggota DPR Komisi I M. Farhan (lima dari kanan), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Samuel A. Pangarep (tiga dari kiri), Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (empat dari kiri) dan Pemimpin Redaksi Majalah Investor Komang Darmawan (kanan) foto bersama panelis (ki-ka) Deputi COO Advance Yenny Aitan, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Sukarela Batunanggar, CEO KoinsWorks Benedicto Haryono, Pakar Ekonomi Digital, Ibrahim Kholilul Rohman, Senior Consultan McAfee Indonesia Samuel Hansa Winata saat acara Seminar Ekonomi Digital Outlook Forum 2020 di Jakarta, Jumat (8/11/2019.  Beritasatu Photo/Uthan AR

Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (lima dari kiri), Anggota DPR Komisi I M. Farhan (lima dari kanan), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Samuel A. Pangarep (tiga dari kiri), Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (empat dari kiri) dan Pemimpin Redaksi Majalah Investor Komang Darmawan (kanan) foto bersama panelis (ki-ka) Deputi COO Advance Yenny Aitan, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Sukarela Batunanggar, CEO KoinsWorks Benedicto Haryono, Pakar Ekonomi Digital, Ibrahim Kholilul Rohman, Senior Consultan McAfee Indonesia Samuel Hansa Winata saat acara Seminar Ekonomi Digital Outlook Forum 2020 di Jakarta, Jumat (8/11/2019. Beritasatu Photo/Uthan AR

INDONESIA MACAN EKONOMI DIGITAL ASEAN

OJK Tingkatkan Perlindungan Nasabah Fintech

Emanuel Kure/Nida Sahara, Senin, 11 November 2019 | 17:40 WIB

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin fokus dalam aspek perlindungan nasabah sektor jasa keuangan, khususnya industri financial technology (fintech). Hal tersebut tercermin pada upaya yang dilakukan dalam mendorong terbentuknya Undang-undang (UU) perlindungan data pribadi nasabah fintech.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, perlindungan nasabah merupakan concern OJK sebagai regulator industri jasa keuangan. Saat ini, nasabah industri perbankan, asuransi, dan pasar modal mendapat perlindungan data pribadi yang tertuang dalam Undang-Undang.

"Kita concern pada perlindungan data privasi nasabah fintech, jangan sampai data itu disirkulasikan apalagi di-share untuk menagih ke temannya. Jangan begitu, ada etikanya. Kita lagi dalam proses membentuk UU perlindungan data individu, kita dorong supaya cepat terbentuk," jelas Wimboh ketika memberikan keynote speech dalam seminar Digital Outlook Forum 2020 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (8/11).

Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memberi welcome speech saat acara Ekonomi Digital Outlook Forum 2020 di Jakarta, Jumat (8/11/2019). Seminar ini kerjasama Beritasatu Media Holdings dengan Tarsus Indonesia. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memberi welcome speech saat acara Ekonomi Digital Outlook Forum 2020 di Jakarta, Jumat (8/11/2019). Seminar ini kerjasama Beritasatu Media Holdings dengan Tarsus Indonesia. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Turut hadir pada seminar yang dimoderatori oleh News Director Berita Satu Media Holding (BSMH) Primus Dorimulu tersebut adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI Semuel A Pangerapan, Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Sukarela Batunanggar, pakar ekonomi digital Ibrahim Kholilul Rohman, dan CEO & Co-Founder PT Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks) Benedicto Haryono.

Sementara itu, industri fintech khususnya peer to peer (P2P) lending yang semakin marak berkembang belum memiliki UU khusus untuk melindungi data nasabahnya. Saat ini fintech P2P lending hanya diatur secara administratif dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 tahun 2016.

Hal tersebut membuat banyak fintech lending yang memanfaatkan data pribadi nasabah sebagai cara untuk melakukan penagihan dengan menghubungi semua kontak dalam ponsel nasabah tersebut.

Keadaan ekonomi Indonesia dan keuangan digital
Keadaan ekonomi Indonesia dan keuangan digital

Wimboh mengungkapkan, melindungi nasabah merupakan mandat yang diberikan kepada OJK di sektor jasa keuangan. Pihaknya juga menegaskan, saat ini sudah ada UU perlindungan data nasabah perbankan, asuransi, dan pasar modal.

Namun, untuk fintech belum ada, dan diharapkan bisa rampung karena pembentukan UU tersebut bukan merupakan wewenang dari OJK melainkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bisa mengesahkan menjadi UU.

"Tapi saya tidak tahu sudah sampai mana, karena ada di Kementerian yang membuat itu dan harus disahkan DPR, tapi kita dorong itu supaya nasabah terlindungi," papar Wimboh.

Menurut Wimboh, saat ini jika data nasabah perbankan, asuransi, dan pasar modal dibocorkan, maka pelaku bisa mendapatkan hukuman pidana karena terdapat undang-undangnya. Sedangkan bagi nasabah fintech yang mengalami pembocoran data pribadi, tidak bisa ditindak jika tidak melakukan pengaduan.

Lanskap Fintech Indonesia
Lanskap Fintech Indonesia

"Kalau nasabah fintech mengadu datanya bocor bisa, karena deliknya aduan karena belum ada UU perlindungan data pribadi. Berbeda kalau nasabah bank dan sektor keuangan, bisa masuk kriminal pelaku itu," ungkap dia.

Wimboh menyebut, pentingnya UU perlindungan data konsumen untuk bisa melindungi nasabah dari praktik jual beli data nasabah oleh fintech. Menurut dia, selama ini perlindungan data baru berlaku bagi nasabah perbankan, asuransi, pasar modal dan data wajib pajak.

"Sementara itu, sharing data selain data nasabah perbankan, asuransi, perjakan tidak ada UU-nya. Padahal data itu tidak boleh diberikan tanpa adanya concern dari individu bersangkutan," terang Wimboh.

Adapun sampai dengan Oktober 2019 Satgas Waspada Investasi telah menindak 1.477 entitas ilegal sejak tahun 2018. OJK meminta supaya fintech mendaftarkan dirinya ke OJK dan mengimbau masyarakat untuk meminjam uang pada fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK.

Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memberi welcome speech saat acara Ekonomi Digital Outlook Forum 2020 di Jakarta, Jumat (8/11/2019). Seminar ini kerjasama Beritasatu Media Holdings dengan Tarsus Indonesia. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memberi welcome speech saat acara Ekonomi Digital Outlook Forum 2020 di Jakarta, Jumat (8/11/2019). Seminar ini kerjasama Beritasatu Media Holdings dengan Tarsus Indonesia. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Rentenir Versi Online

Menurut Wimboh, fintech lending saat ini tidak jauh berbeda dengan rentenir, namun versi online. Tercermin pada bunga yang diberikan cukup tinggi meskipun memang dapat memberikan akses keuangan dengan mudah kepada nasabah mikro.

"Yang terjadi di lapangan ini bunga fintech terlalu tinggi, sehingga ini sama seperti rentenir, bedanya ini rentenir online. Zaman dulu itu kan rentenir sudah ada, dan dianggap sama-sama menguntungkan, pengguna dan rentenir tidak masalah walaupun bunga tinggi, tapi kan butuh. Jadi kita minta ke asosiasi supaya atur bunga yang make sanse, jangan sampai range jauh sekali," papar Wimboh.

Dalam bagian lain, Wimboh menilai industri perbankan saat ini sudah tidak perlu membuka kantor cabang baru untuk ekspansi di tengah era digitalisasi saat ini. Pasalnya, membuka cabang membutuhkan investasi yang cukup besar, sehingga lebih diminta untuk mengembangkan teknologi digital.

"Sekarang perbankan tidak perlu lagi buka cabang, trennya tidak ada lagi bank yang buka cabang. Di daerah terpencil itu cukup dengan agen diberikan mesin EDC, sudah bisa saving dan kasih kredit mikro," kata Wimboh.

Menurut Wimboh, tren ke depan bagi industri perbankan adalah mengembangkan cabang digital. Sebab, transaksi perbankan di industri 4.0 sudah serba digital, tidak lagi mengantre di kantor cabang untuk melakukan transaksi.

"Branchless sudah jadi tren perbankan ke depan, dan juga transaksi perbankan sudah bisa pakai internet, smartphone. Sudah tidak ada yang menunggu jam 8 pagi sampai 4 sore di cabang untuk transaksi," tutur Wimboh.

Hal tersebut menjadi peluang yang besar bagi industri perbankan saat ini untuk mengembangkan teknologi digitalnya untuk bisa menyasar lebih jauh di daerah-daerah tanpa perlu membuka cabang. Investasi teknologi digital disebut lebih murah dibandingkan dengan investasi membuka kantor cabang baru yang membutuhkan karyawan di cabang.

"Potensi Indonesia ini besar sekali dan Indonesia itu bisa maju, kita ini punya 17 ribu pulau, kalau didatangi secara fisik tentu sulit. Teknologi menjadi penting di sini, dan jadi peluang besar sekali," terang Wimboh.

Benedicto Haryono, Koinworks. Foto: UTHAN A RACHIM
Benedicto Haryono, Koinworks. Foto: UTHAN A RACHIM

Fintech akan Lebih Baik

Pada kesempatan yang sama, CEO & Co-Founder PT Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks) Benedicto Haryono mendukung terbentuknya UU fintech dan UU perlindungan data pribadi. Aturan tersebut akan membuat fintech bisa berkembang dengan lebih baik lagi ke depannya, dan nasabah juga tidak akan dirugikan karena memiliki perlindungan.

"Memang UU perlindungan data pribadi itu harus ada, karena potensi pembiayaan ke UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) itu lebih dari Rp 700 triliun gap-nya. Fintech lending hadir untuk membantu mengurangi gap itu, tapi perlu dibantu dengan UU fintech dan juga UU perlindungan data pribadi," ucap Benedicto.

Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Sukarela Batunanggar menambahkan, di tengah perkembangan sektor keuangan digital saat ini, OJK memiliki sejumlah strategi untuk melakukan pengawasan industri keuangan. Pertama, memastikan keseimbangan industri jasa keuangan tetap terjaga.

"Kedua, mengedukasi dan fokus pada perlindungan konsumen. Karena nasabah mulai lebih banyak mengambil manfaat dari layanan yang ditawarkan, sementara mereka menuntut tingkat keamanan lebih tinggi dan transparansi tentang bagaimana data mereka digunakan," tutur Sukarela.

Ketiga, dari sisi market conduct, pada strategi tersebut OJK akan memberdayakan asosiasi untuk ikut mengawasi anggotanya. Keempat, dari sisi inovasi, dan kelima, regulasi yang agile dan supervisi. "Regulasi yang principle based, jadi aktivitasnya yang diatur. Regulasi harus agile dan supervision," tambah Sukarela.

Pusat Data Fintech

Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memberi welcome speech saat acara Ekonomi Digital Outlook Forum 2020 di Jakarta, Jumat (8/11/2019). Seminar ini kerjasama Beritasatu Media Holdings dengan Tarsus Indonesia. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memberi welcome speech saat acara Ekonomi Digital Outlook Forum 2020 di Jakarta, Jumat (8/11/2019). Seminar ini kerjasama Beritasatu Media Holdings dengan Tarsus Indonesia. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Sementara itu, Wimboh juga mengatakan, selain mengatur perlindungan nasabah, OJK juga akan melindungi penyedia platform fintech dengan membuat layanan seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yakni pusat data fintech lending (Pusdafil). Hal tersebut karena terdapat sejumlah kasus di mana terdapat satu nasabah meminjam uang pada lebih dari satu fintech lending dan mengemplang.

"Ada lagi masalah yang muncul, satu orang pinjam kepada 20 fintech dalam semalam karena begitu mudah. Ini nantinya harus ada checking, sekarang lagi dibuat seperti SLIK di bank, supaya ada batasan nasabah fintech tidak bisa pinjam ke banyak platform," ujar dia.

Dengan dibuatnya pusat data fintech lending (Pusdafil) tersebut, diharapkan dapat memangkas tingkat penipuan yang berasal dari nasabah fintech. Sehingga, nasabah fintech juga akan diberikan edukasi lebih dulu, karena jika melakukan hal mengemplang akan mendapatkan konsekuensinya.

"Bukan hanya penyedia yang harus taat kode etik, tapi pengguna juga diedukasi, kalau peminjam itu ada konsekuensinya, jika meminjam di banyak fintech bisa kita blacklist akunnya. Dia tidak akan bisa buka rekening atau melakukan transaksi di sektor jasa keuangan," tegas Wimboh.
 

Kode Etik Fintech

Karyawan beraktivitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Foto ilustrasi:  Investor Daily/DAVID
Karyawan beraktivitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID

OJK juga menegaskan supaya industri fintech dapat menjalankan perannya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Wimboh meminta para asosiasi fintech untuk mengawasi para anggotanya guna tetap menjalankan kode etik bersama.

"Asosiasi ini harus bisa memberikan supervisi jangan sampai ada anggota yang melanggar kode etik. Kalau melanggar bisa kita tutup, makanya kita minta fintech itu supaya mendaftar ke OJK, begitu terdaftar bergabung jadi anggora asosiasi," kata Wimboh.

Sampai dengan 30 Oktober 2019, total penyelenggara fintech yang terdaftar di OJK sebanyak 144 perusahaan. Terdapat penambahan 17 penyelenggara fintech yang sebelumnya sudah terdaftar menjadi berizin OJK.

Sebelumnya, tiga asosiasi industri fintech, yakni Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) sepakat meneken kode etik bersama (joint code of conduct) yang fokus pada proteksi data konsumen.

"Terutama sinkronisasi data privacy dan perlindungan konsumen yang bisa diimplementasikan supaya jadi standar bersama," jelas Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi.

Menurut dia, nantinya apabila anggota asosiasi ada yang melanggar kode etik bersama jika melakukan pelanggaran berat maka status keanggotaan bisa dicabut oleh asosiasi.

"Joint code of conduct ini memastikan penyelenggara fintech terdaftar di OJK dia mengikuti aturan main yang ditetapkan asosiasi," tambah Adrian.

Adapun, kode etik perlu merujuk setidaknya pada prinsip-prinsip dasar seperti, perlindungan konsumen, yang meliputi transparansi produk, harga, metode produk yang bertanggung jawab, penanganan keluhan dan standar sistem manajemen.

Kedua, mitigasi dan manajemen risiko. Ketiga, tata kelola perusahaan yang baik. Keempat, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Adrian menyebut, ketiga asosiasi ingin memastikan bahwa dari asosiasi yang bergerak di industri fintech ini tidak ada kode etik yang tumpang tindih dan selaras.

"Selain itu hal-hal bersifat umum seperti perlindungan data, transparansi informasi bersifat umum yang harus dihimpun Asosiasi dan ini menjadi bagian dari sinkronisasi tersebut," kata Adrian.

Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (lima dari kiri), Anggota DPR Komisi I M. Farhan (lima dari kanan), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Samuel A. Pangarep (tiga dari kiri), Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (empat dari kiri) dan Pemimpin Redaksi Majalah Investor Komang Darmawan (kanan) foto bersama panelis (ki-ka) Deputi COO Advance Yenny Aitan, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Sukarela Batunanggar, CEO KoinsWorks Benedicto Haryono, Pakar Ekonomi Digital, Ibrahim Kholilul Rohman, Senior Consultan McAfee Indonesia Samuel Hansa Winata saat acara Seminar Ekonomi Digital Outlook Forum 2020 di Jakarta, Jumat (8/11/2019.  Beritasatu Photo/Uthan AR
Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (lima dari kiri), Anggota DPR Komisi I M. Farhan (lima dari kanan), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Samuel A. Pangarep (tiga dari kiri), Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (empat dari kiri) dan Pemimpin Redaksi Majalah Investor Komang Darmawan (kanan) foto bersama panelis (ki-ka) Deputi COO Advance Yenny Aitan, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Sukarela Batunanggar, CEO KoinsWorks Benedicto Haryono, Pakar Ekonomi Digital, Ibrahim Kholilul Rohman, Senior Consultan McAfee Indonesia Samuel Hansa Winata saat acara Seminar Ekonomi Digital Outlook Forum 2020 di Jakarta, Jumat (8/11/2019. Beritasatu Photo/Uthan AR

Macan Ekonomi Digital

Di lain sisi, potensi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Masih banyak sektor yang belum digarap maksimal. Jika sektor-sektor unggulan digarap dengan menggunakan teknologi digital yang sedang berkembang saat ini, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi macan di bidang ekonomi digital di kawasan Asean.

Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo Semuel A Pangerapan mengatakan, untuk merealisasikan pertumbuhan di bidang ekonomi digital, Kemkominfo tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, bahkan akselerator.

Dalam hal ini, Kemkominfo membuat regulasi yang mendukung berkembangnya iklim usaha di bidang digital dan teknologi, membangun infrastruktur TIK, serta mewadahi serta berbagai startup, sehingga bisa menjadi unicorn bahkan decacorn.

“Indonesia akan menjadi Energy of Asia. Kita ingin jadi macan Asia Tenggara di bidang digital economy. Oleh karena itu, kita harus membuat terobosan-terobosan yang bisa memudahkan kita untuk berkembang di bidang ekonomi digital. Kita mempnyai 260 juta penduduk. Dan kita memipin di pasar Asia Tenggara,” kata Semmy, sapaan akrab Semuel.

Di Kawasan Asean, Indonesia memiliki nilai ekonomi digital sebesar US$ 27 miliar pada 2018, dan akan bertumbuh menjadi US$ 100-150 miliar pada 2025. Bahkan, pada periode 2015-2018, ekonomi digital di Indonesia tumbuh paling cepat, yaitu mencapai 45%. Tak hanya itu, dari sisi penetrasi internet, saat ini pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta pengguna dari total populasi sekitar 264 juta jiwa.

“Kalau dilihat dari sisi potensi ekonomi digital dan penetrasi internet, memang tumbuh cepat. Namun, yang menjadi tantangan, apakah kita bisa memanfaatkan potensi dan teknologi yang ada, sehingga kita bisa memperoleh manfaat dari perkembangan tersebut? Makanya pemerintah terus mendorong dan membangun dari berbagai sektor, sehingga ekonomi digital Indonesia bisa tumbuh lebih cepat,” jelas Semmy.

Dia juga menuturkan, saat ini Kemkominfo fokus membangun infrastruktur demi mendukung perkembangan ekonomi digital, baik dari sisi konektivitas, logistik, dan payment system.

“Makanya pemerintah fokus pada tiga hal di atas (konektivitas, logistik, dan payment system). Dalam payment system baru 40% masyarakat Indonesia itu dilayani oleh perbankan. Bagaimana ini bisa terus berkembang, kita harus membentuk ekosistemnya. Kita juga akan bangun satelit, karena konektivitas itu tidak cukup hanya dengan kabel. Rencananya satelit, 2022 diluncurkan. Jadi di seluruh Indonesia bisa terkoneksi dengan internet,” ujar Semmy.

Selain itu, lanjut Semmy, pemerintah juga fokus mengembangkan sumber daya manusia (SDM), khususnya telenta digital. Pasalnya, diproyeksikan pada 2030, Indonesia akan kekurangan sekitar 9 juta talenta digital. Saat ini, Indonesia kekurangan sekitar 600-900 ribu telenta digital setiap tahunnya.

“Ini semua disiapkan untuk membantu kita dalam transformasi di era digital ini. Akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang menanti, tetapi membutuhkan yang mempunyai skill. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang lebih produktif dan membangun ekonomi masyarakat,” ungkap Semmy.

Semmy mencontohkan dua perusahaan teknologi yang bergerak di bidang jasa transportasi online, dan berbagai bidang lainnya, yaitu Gojek dan Grab. Menurut dia, dua perusahaan teknologi ini mengalami pertumbuhan yang cepat di Indonesia, karena mereka memiliki bisnis model yang cocok dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Hal itu berbanding terbalik dengan Uber, yang hanya fokus pada jasa transportasi online saja, dan bahkan hanya fokus untuk layanan-layanan untuk kelas elite, misalnya menyediakan jasa layanan online untuk airplane.

“Gojek dan Grab itu sampai kayak gini perkembangannya, karena mereka mengambil jalur yang berbeda. Mereka merambah ke layanan lifestyle dan sebagainya, dan itu menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Makanya apa yang terjadi di luar sana, tidak akan berimbas ke Indonesia. Karena potensi kita sangat besar,” jelas Semmy.

Namun, Semmy juga mengingatkan, supaya para pelaku yang ingin mengembangkan layanan atau berbisnis di bidang teknologi di Indonesia, harus pandai melihat potensi dan kebutuhan pasar yang ada.

“Ibarat berenang di blue ocean, para pelaku harus pandai melihat potensi yang ada. Pandai membaca market, dengan begitu bisa berkembang dan dapat memberikan manfaat di yang besar bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia,” tutur Semmy.

Sementara itu, pakar ekonomi digital Ibrahim Kholilul Rohman mengatakan, dalam menentukan ukuran seberapa besar nilai ekonomi digital di Indonesia, negara harus mempunyai difinisi yang jelas terkait ekonomi digital. Pasalnya, dia menilai, Indonesia belum mempunyai basis data atau ukuran yang tepat tentang apa itu ekonomi digital.

Menurut dia, dan berdasarkan definisi dari ekonomi digital, terdapat dua konsep utama yang menjadi core dari ekonomi digital, yaitu infrastructure communication and technology (ICT) dan Internet. Internet dan ICT kemudian dibagi lagi dalam empat layer, yaitu network elements, networks operator, apps and internet content, serta final consumer.

“Bagaimana masing-masing layer dalam sektor ini berkembang. Jadi tidak hanya satu dengan yang lainnya, tetapi sama-sama tentunya. Jadi, kita harus mempunyai definisi yang jelas, sehingga bisa menjadi indikator dan menjadi konsep dalam mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia,” jelas Ibrahim yang juga dosen pada FEB Universitas Indonesia.

Menurut dia, Indonesia sudah masuk di era ekonomi digital, karena semua aktivitas dilakukan secara digital dengan memanfaatkan teknologi. Namun, dia mengingatkan, supaya perkembangan teknologi dan digital harus dimanfaatkan secara optimal, sehingga bisa menghasilkan dan turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

“Jangan hanya mengambil sebagian dari perkembangan ekonomi digital saat ini, tetapi manfaatkan semua potensi yang ada, sehingga terus menumbuhkan ekonomi digital Indonesia,” tutur Ibrahim.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA