Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Iustrasi produk asuransi. (Ist)

Iustrasi produk asuransi. (Ist)

Pelaku Asuransi Dukung Pengetatan Aturan Unit Link

Sabtu, 18 September 2021 | 13:36 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Para pelaku asuransi mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengaturan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), khususnya unit link.

Selain akan membuat mitigasi risiko lebih terukur, beleid baru itu bakal meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan premi.

“Kalau mau diatur lagi, saya setuju. Itu akan berdampak positif terhadap ekosistem industri asuransi nasional,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Jumat (17/9).

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu. Foto: IST
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu. Foto: IST

Namun, Togar mengingatkan bahwa perubahan pengaturan PAYDI harus menguntungkan semua elemen, dari perusahaan asuransi, agen, hingga konsumen. Pihak regulator mesti mencari titik keseimbangan dari tiga unsur tersebut.

“Secara umum, kami mendukung penyempurnaan aturan PAYDI. Misalnya yang terkait dengan ilustrasi produkunit link. Di sana ada ilustrasi pesimistis, moderat, dan optimistis,” ujar dia.

Dengan demikian, menurut Togar Pasaribu, jika ada ilustrasi optimistis, seper ti imbal hasil (yield) bisa 10-12%, berarti harus ada pula ilustrasi pesimistis yang menggambarkanyieldminus.

“Harus mencakup semua agar calon nasabahaware dengan kebijakan investasinya, ada gambaran perlu menarik atau menambah preminya. Jadi, agen jangan menjelaskan bagusnyadoang, ilustrasi jeleknya juga harus disampaikan,” tutur Togar.

Kendati begitu, AAJI kurang setuju jika produkunit linkhanya boleh dijual kepada masyarakat yang sudah terbukti memahami kondisi pasar modal. Soalnya, akan sulit menentukan ukuran seseorang benar-benar paham pasar modal, baik ditinjau dari aspek pendidikan, jabatan, penghasilan, kepemilikan Single Investor Identification (SID), maupun lainnya

“Seyogianya hal itu tidak menjadi pertimbangan utama. Yang paling penting untuk ditekankan adalah pembeli produk mengerti risiko berikut penjelasan yang benar dari para agen penjual,” tandas Togar.

Terlepas dari cara penjualan, kata dia, pengaturan juga perlu dilakukan terhadap kebijakan investasi perusahaan asuransi. Apalagi risiko produk unit linkditanggung pemegang polis meski penempatan investasinya tetap dilakukan perusahaan asuransi.

Kepala Eksekutif bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi. Foto: IST
Kepala Eksekutif bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi. Foto: IST

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, Riswinandi dalam pertemuan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dengan pemimpin redaksi media massa, Kamis (16/9) malam mengungkapkan, aturan baru mengenai PAYDI, khususnya unit link, bakal diterbitkan sebelum akhir tahun.

Dalam beleid baru tersebut, menurut Riswinandi, perusahaan asuransi hanya bisa menjual unit link kepada calon pemegang polis yang mengerti karakteristik produk.

Selain itu, perusahaan asuransi harus lebih transparan dalam menempatkan investasi, mengingat risiko produk unit link ditanggung para pemegang polis.

Penempatan Investasi

Pendapatan premi industri asuransi jiwa berdasarkan tipe produk
Pendapatan premi industri asuransi jiwa berdasarkan tipe produk

Togar Pasaribu menjelaskan, dalam ketentuan baru nanti, penempatan investasi juga bisa turut diumumkan kepada para pemegang polis dalam rangka meningkatkan transparansi.

Complaint-complaint (terhadap perusahaan asuransi) itukanlebih banyak bukan terkait klaim kematian atau sakit, tapi karena nilai investasi turun. Jadi, penempatan investasi itu dulu yang diselesaikan agar lebih sehat,” ucap dia.

Dari sisi proteksinya pun, menurut Togar, sudah baik. Itu sebabnya, yang mesti diatur lebih lanjut adalah penempatan investasinya supaya hasilnya optimal.

“Selama ini yang diatur itu penempatan investasi dari perusahaan asuransi. Sedangkan penempatan investasiunit linkbelum diatur besarannya pada masing-masing instrumen,” papar dia.

Togar mengakui, secara umum penyempurnaan pengaturan PAYDI diperlukan industri sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan penguatan tata kelola (governance) perusahaan. Hal ini tidak akan banyak memengaruhi kinerja industri asuransi jiwa.

“Transparansi perusahaan asu ransi memang harus diatur, karena biaya-biaya diambil dari premi yang dibayarkan nasabah. Meski begitu, saya rasa (aturan baru) tidak akan berpengaruh pada pendapatan premi,” tandas dia.

Country Chair MDRT Indonesia Miliana Marten dalam konferensi pers MDRT Day Indonesia yang digelar virtual, Rabu (28/7).  Foto: Ist
Country Chair MDRT Indonesia Miliana Marten dalam konferensi pers MDRT Day Indonesia yang digelar virtual, Rabu (28/7). Foto: Ist

Dihubungi terpisah, Past Country Chair Million Dollar Round Table(MDRT) Indonesia 2019-2021 sekaligus Agen Prudential Indonesia, Miliana Marten menyambut baik upa ya OJK menyempurnakan aturan PAYDI.

“Regulasi terbaru memang sudah seharusnya dikeluarkan untuk menanggapi perkembangan zaman,” ujar dia.

Dia menerangkan, negara-negara lain, seperti Hong Kong dan Singapura bahkan sudah lebih adaptif dalam menerapkan regulasi. Di sana, perusahaan harus lebih hati-hati dan masya rakat harus cerdas ketika membeliunit link. Ada sorotan lebih bahwa nasabahlah yang menanggung risiko investasi, sehingga mereka mesti benar-benar mengerti isi produknya jika tidak mau mengalami kerugian di masa mendatang.

“Negara-negara lain sudah memberlakukan hal seperti ini. Jadi, memang sudah saatnya OJK mengambil tindakan agar perusahaan lebih transparan dan nasabah bisa lebih cerdas. Supaya ke depannya industri asuransi menjadi lebih baik dan tidak ada trauma terhadap perusahaan asuransi,” kata dia.

Miliana mengakui, pada awal-awal produk  unit link diperkenalkan kepada masyarakat, banyak nasabah yang membeli tanpa mengerti benar risikonya. Agen pun demikian, yang penting produk terjual dan mendapat komisi.

“Tapi setelah kita jalani sampai saat ini, harapan nasabah memang ada yang tidak sesuai dengan asumsi. Misalnya asumsi tinggi dengan hasil 12-15%, kenyataannya banyak nilai unit di level rendah-sedang, bahkan ada yang di level rendah. Nasabah tentu kecewa, apalagi dengan adanya biaya-biaya,” papar Miliana.

Karena itu, menurut dia, zaman telah berubah, begitu pula para agen dan nasabah. Agen tentu berkeinginan nasabah yang dilayaninya bisa menyelesaikan polis sampai akhir kontrak, sehingga produkunit link diharapkan bisa mendatangkan manfaat, baik dari sisi proteksi maupun investasi.

Miliana tidak mempermasalahkan jika nantinya tugas para agen bertambah seiring implementasi peraturan terbaru.

“Bahkan itu suatu hal yang positif selama untuk kebutuhan nasabah. Kalau masyarakat paham maka semakin memungkinkan mereka untuk beli dengan nilai yang lebih besar,” tutur dia.

Miliana Marten mengungkapkan, jika agen tidak memiliki kemampuan meyakinkan dan mendapatkan kepercayaan nasabah, nilai premi yang masuk pun tidak akan besar.

“Kalau agen mengerjakan dengan benar, sebetulnya aturan ini tidak berpe ngaruh terhadap kinerja agen untuk mendapatkan premi, malah nilai premi yang dihasilkan bisa lebih besar,” tegas dia.

Miliana menerangkan, kini para agen juga sudah terbiasa memasarkan produk unit link tanpa tatap muka langsung (non face to face), yakni dengan memanfaatkan kehadiran teknologi informasi berdasarkan persetujuan OJK.

Para agen setidaknya perlu merekam hasil wawancara bahwa nasabah benar-benar mengerti isi produk. Sejumlah prosedur lain yang mesti dipenuhi pun tidak menjadi permasalahan yang signifikan. Namun demikian, menurut dia, perusahaan asuransi masih perlu memastikan bahwa kegiatan akuisisi nasabah oleh agen dilakukan dengan baik dan benar.

“Di Prudential, setelah membeliunit link, nasabah pasti ditelepon olehcustomer service, semacam mini interview,untuk memastikan nasabah paham tentang produk yang dibelinya. Dengan begitu, agen juga perlu menjual produk dengan jelas. Ini menjadi kontrol yang membuat para agen tidak sembarangan menjual produk unit link,” papar dia.

Di sisi lain, Miliana mengatakan, pandemi berdampak terhadap kegiatan para agen dalam memasarkan produk asuransi. Tapi hal itu tidak menjadi halangan utama karena perusahaan dan regulator memberikan berbagai solusi.

Wajar jika kanal bancassurance kinimenyusul kanal keagenan sebagai kontributor terbesar pendapatan asuransi. Itu juga tidak membuktikan bahwa kana keagenan menurun, tetapi lebih pada kinerjabancassurance yang menunjukkan pertumbuhan kinerja signifikan.

“Dalam kondisi masyarakat yang kian sadar perlu berasuransi, berbagai kanal distribusi lain juga dicari. Bahkan ke depan, kanal digital bisa menjadi pilihan masyarakat. Ini hal positif bahwa kini semakin banyak masyarakat yang terjangkau asuransi, baik melalui bancassurance, keagenan, maupun kanal digital,” tandas dia.

Kesiapan Perusahaan

Ketua Lembaga Sertifikasi ( FPSB)  Indonesia, Tri Joko Santoso CFP
Tri Joko Santoso CFP

Sementara itu, pengamat asuransi, Tri Joko Santoso menyampaikan, pengaturan yang direvisi OJK sebetulnya tidak hanya menyangkutunit link. Soalnya, dalam PAYDI ada dua unsur produk, yakni unit link dan non unit link. Kedua jenis produk ini sama-sama memiliki unsur proteksi dan investasi.

Dia menjelaskan, titik permasalahan pada produk unit link sudah diketahui, yakni adanya mis-selling, bukan pada produknya. Alhasil, pengaturan pun mesti disesuaikan untuk memastikan celah tersebut dapat diantisipasi pada masa mendatang. Intinya, agen mesti menjual produk sesuai spesifikasi dan risikonya, serta jelas memaparkan isi produk kepada setiap calon nasabah.

“Itu juga disorot OJK sehingga perlu diatur lebih ketat. Kekhawatiran saya, kalau bicara unit link berarti nasabahnya perlu diproteksi. Dalam hal ini, nasabah harus dijelaskan betul manfaat sampai risiko produk unit link, termasuk biaya-biayanya,” ujar Tri.

Menurut Tri Joko Santoso, permasalahan perubahan pengaturan PAYDI sejatinya lebih pada produk nonunit link. Produk ini mirip yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yaitu produk bergaransiSaving Plan. Meski telah dilarang untuk dijual, nyatanya produk tersebut masih banyak ditemukan di beberapa perusahaan besar.

“Kalau pun dilarang banyak yang masih keluarkok. Isi produk sebenarnya tidak berbeda, mungkin izinnya yang berbeda. Mungkin setelah melalui regulasi tertentu, produknya tidak seperti dulu, sekarang masih ada. Kalau jenis dan isinya berbeda, kami belum tahu, mesti lihat regulasi yang terbaru ini= keluar,” papar dia.

Khusus untuk produk nonunit link, kata Tri, sisi perusahaanlah yang perlu diawasi secara ketat. Penempatan investasinya harus dipantau, begitu pula besarannya.

“Ini berkaca pada kasus Jiwasraya, salah penempatan investasi tapi tidak ada penalti karena memang secara aturan tidak melanggar. Penempatan produk PAYDI non linkitu mesti diatur lebih lanjut,” kata dia.

Tri menuturkan, peraturan yang nantinya berupa surat edaran (SE) OJK ini sudah lama digodok OJK. Drafnya pun sudah dikantongi perusa haan asuransi.

Seharusnya perusahaan sudah menebak arah kebijakan ini, yaitu cara mengatur unit link dan non unit link bagi perusahaan asuransi.

“Perusahaan asuransi juga sudah menerima rancangannya, sehingga seharusnya sudah cukup siap mengimplementasi peraturan tersebut. Konsumen PAYDI tentu harus lebih berhati- hati dan banyak bertanya kepada agen. Apalagi konsumen kita literasinya masih kurang dan banyak complaint karena belum paham betul isi produknya,” jelas dia.

Tri menambahkan, OJK mau tidak mau harus lebih tegas ka rena di negara lain penerapan penjualan dan tata kelola terkait PAYDI sudah lebih ketat.

“Tentu peraturan akan memberi dampak kinerja, tapi rasanya tidak akan lama atau sementara waktu. Semua orang sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan karena OJK juga sudah lama membahasnya,” tandas dia. (az)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN