Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pemahaman Masyarakat soal Koperasi Simpan Pinjam Masih Minim

Sabtu, 8 Agustus 2020 | 22:42 WIB
Emral Firdiansyah

JAKARTA, investor.id - Rizky P.P. Karo Karo, S.H., M.H.dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan meminta masyarakat waspada terhadap penipuan investasi berkedok koperasi simpan pinjam. Hal ini sebagai respon atas maraknya kasus penipuan investasi berkedok koperasi simpan pinjam.

Rizky menilai, pemahaman masyarakat soal koperasi simpan pinjam masih minim. Koperasi yang benar dan jujur tidak pernah secara tiba-tiba menawarkan investasi yang bunganya jauh lebih tinggi daripada bank. Koperasi tidak dapat menjalankan usaha layaknya bank sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbankan.

Apabila berpedoman pada UU Perbankan, definisi yuridis bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

“Saya mengimbau sebagai bentuk literasi perkoperasian bahwasanya UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian), UU Perkoperasian tidak mengenal istilah atau definisi nasabah namun yang ada hanya terminologi ‘anggota’. Terminilogi nasabah hanya ditemukan dalam UU Perbankan, baik nasabah, nasabah penyimpan, ataupun nasabah debitur,” kata Rizky di Jakarta, baru-baru ini.

Karena itu, apabila tawaran dari marketing koperasi dengan iming-iming menggunakan istilah nasabah apalagi dengan iming-iming penawaran investasi dengan pengembalian bunga yang tinggi maka hal tersebut wajib dicurigai.

“Masyarakat wajib turut aktif melaporkan kecurigaan tersebut kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM), karena Kemenkop UKM yang memiliki fungsi untuk mengawasi koperasi, bukan OJK, “ujarnya.

Payung hukum yang mengatur tentang perkoperasian di Indonesia saat ini yakni Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian). Apabila dirinci lebih lanjut beberapa aturan turunannya yakni: (1). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (PP 9/1995); (2). Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (PP 17/1994); (3). Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam.

Berdasarkan UU Perkoperasian bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Terkait keanggotaan koperasi, dia mengatakan setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar [vide Pasal 18 ayat (1) UU Perkoperasian]. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) setiap anggota koperasi memiliki hak untuk: 

1. Menghadiri ,menyatakan pendapat ,dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; 

2. memilih dan/atau dipilih menjadi aggota Pengurus atau Pengawas ; 

3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar; 

4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta .

5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama aggota; 

6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar .

 

Beberapa Kewajiban koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yakni:

1. Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek  permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan  usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait [Pasal 14 ayat (1) PP  9/1995];

2. Pengelola Koperasi berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang  berhubungan dengan simpanan berjangka dan tabungan masing-masing  penyimpan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara perorangan, kecuali  dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan [Pasal 15 ayat (1) PP 9/1995];

3. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang  bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Menteri  [Pasal 26 ayat (1) PP 9/1995];

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) PP 9/1995 Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Menteri dapat memberikan petunjuk kepada Pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut: a. penambahan modal sendiri dan atau modal penyertaan; b. Penggantian Pengelola; c. penggabungan dengan koperasi lain; d. penjualan sebagian aktiva tetap; e. tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kesulitan yang dimaksud adalah salah satu atau gabungan dari hal-hal sebagai berikut: a. terjadi penurunan modal dari jumlah modal yang disetorkan pada waktu pendirian; b. penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek; c. jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan; d. mengalami kerugian; e. Pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan; f. Pengelola tidak melaksanakan tugasnya [lihat Pasal 28 ayat (2) PP 9/1995]. 

Prinsip kehatian-hatian dalam usaha perkoperasia salah satunya adalah dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman [Pasal 19 ayat (2) PP 9/1995].

Menurut Rizky, koperasi bertanggung jawab mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka, dan membayar bunga terhadap pemilik tabungan atau simpanan berjangka milik anggota walaupun koperasi mengalami kerugian finansal.

Dengan demikian, pengurus bisa dimintai tanggungjawabnya. “Ya, bisa dengan berlandaskan norma pada Pasal 34 ayat (1) UU Perkoperasian bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya,” ujar Rizky.

Koperasi berkewajiban untuk dalam menjalankan usahanya, lanjut dia, pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait [Pasal 14 ayat (1) PP 9/1995].

Apabila pengurus Koperasi tidak memperhatikan keempat aspek tersebut dan hanya mencari keuntungan dengan iming-iming pengembalian dana yang cepat dan besar maka dapat dicurigai bahwa koperasi tersebut menjalankan money game (gali lubang tutup lubang dengan mengandalkan dana dari nasabah, klien, anggota baru) yang dilarang oleh Undang-undang dan hanya akan merugikan anggota serta jika koperasi berbadan hukum tersebut menghimpun dana layaknya bank maka hal tersebut dapat diduga melawan Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan.

Terkait upaya meminta pertanggungjawaban kepada koperasi yang diduga mengalami gagal bayar, Rizky menyarankan agar nasabah debitur koperasi mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga; atau permohonan Kepailitan Koperasi yang ditujukan ke Pengadilan Niaga ataupun dapat juga mengajukan gugatan ke Pengailan Negeri tempat Tergugat (koperasi) berdomisili dengan alas hukum yakni dugaan perbuatan ‘wanprestasi’ (cedera janji).

Berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran.

Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

KSP yang mengalami gagal bayar wajib memiliki iktikad baik (good faith) untuk memberikan kepastian hukum kapan dan bagaimana proses pengembalian pembayaran investor KSP, baik dari cara penawaran proposal penyelesaian sengketa ataupun cara restrukturisasi kredit lainnya, misalnya: (1). Perpanjangan waktu kredit; (2). Penurunan suku bunga kredit; (3). Memberikan jaminan terkait penyelesaian pembayaran; (4). Memberikan uang muka terhadap pembayaran utang, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 120 UU Perkoperasian bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali; b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi; c. pencabutan izin usaha; dan/atau d. pembubaran oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (PP 17/1994) bahwa Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila: 

1. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan

2. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti

3. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti

4. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Sebelumnya Kasubdit V (IKNB) Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Kombes Pol Drs. T. Widodo Rahino, mengatakan, kepolisian menggunakan regulasi lain untuk menjerat oknum yang melakukan modus kejahatan koperasi bila menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi dengan membuat produk koperasi yang menyerupai produk perbankan. 

“UU Pidana Umum bagi yang memberikan iming-iming atau janji palsu untuk melakukan penipuan dengan maksud mendapatkan keuntungan yang besar. UU Pidana Umum bagi yang menggelapkan aset koperasi, anggota, atau masyarakat. UU TPPU bagi tindak pidana pencucian uang seperti placement, layering, integration,” papar Widodo.

Selain itu, ia menekankan meski pelaku modus kejahatan koperasi kebanyakan adalah pengurus koperasi atau individu, kepolisian juga membidik badan usaha atau korporasi. Hal ini sebagai salah satu upaya mengembalikan kerugian masyarakat. 

Diketahui, Teddy Agustiansjah selaku Chairman dan Djamil Hasyim selaku CEO Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Utama dilaporkan 4 orang nasabahnya, bernama Mirawati , Go Tjing Hwa, Felicia Sonya dan David C, ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai total Rp 4,5 miliar dengan Nomor: LP/4618/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 5 Agustus 2020 di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Kasus ini bermula pada saat 4 nasabah tersebut ditawarkan produk simpanan berjangka Mudharabah Beriman Kospin Pracico Syariah yang dijanjikan keuntungan berupa Nisbah (bagi hasil) dan jaminan keamanan modal. Adapun keuntungan Nisbah (bagi hasil) yang dijanjikan bervariasi, mulai dari 10%-12 % pertahun. Tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan, 4 nasabah tersebut pun menginvestasikan dananya total senilai Rp 4,5 miliar dengan jangka waktu 12 bulan. 

Namun pada saat dana telah jatuh tempo untuk dikembalikan kepada 4 nasabah, Koperasi simpan pinjam Pracico Inti Utama justru secara sepihak memperpanjang kembali investasi nasabah. 4 nasabah tidak menginginkan perpanjangan investasi dan hanya mau modal investasinya dikembalikan saja. Namun Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Utama justru tidak mengindahkan permintaan nasabah tersebut.

Empat nasabah tersebut pun telah melakukan upaya somasi melalui kuasa hukumnya. Namun koperasi simpan pinjam Pracico Inti Utama hanya memberikan janji-janji yang tidak pernah direalisasikan. 4 nasabah akhirnya memutuskan mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke polisi. Hingga berita ini ditayangkan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Utama tidak merespon permasalahan ini kepada awak media.


 

 


 

 


 

 

Editor : Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

BAGIKAN