Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Logo baru Jiwasraya

Logo baru Jiwasraya

Pembentukan Pansus Hambat Penyelesaian Kasus Jiwasraya

Rabu, 15 Januari 2020 | 09:49 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA-Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan, rencana DPR membentuk panitia khusus (pansus) Jiwasraya berpotensi menghambat jalannya penyelesaian kasus yang sedang dilakukan pemerintah tersebut. Karena itu, wacana pembentukan pansus lebih baik ditunda sebab proses hukum tengah berjalan.

Apabila pansus DPR dilakukan maka bisa menghambat proses penyelesaian kasus Jiwasraya. Kasus Jiwasraya tidak perlu diintervensi dalam ranah politik khususnya di DPR. "Wacana pembentukan pansus lebih baik ditunda, sebab saat ini proses hukum tengah berjalan, apalagi ada penetapan tersangka oleh Kejaksaan. Jadi saat ini kasih kesempatan kejaksaan dan BPK untuk investigasi lebih lanjut permasalahan Jiwasraya. DPR punya peran kawal kasus" tutur dia di Jakarta, kemarin.

Menururnya, DPR bisa mengambil peran untuk mengawal penyelesaian kasus, dengan membentuk panitia kerja sehingga tidak perlu membentuk pansus. Padahal jika pansus dibentuk juga tidak memiliki jaminan bahwa dana nasabah dapat dikembalikan . Kunci penyelesaian bukanlah dipansus melainkan di pemerintah dan tingkat kementerian BUMN. Hal ini untuk merumuskan langkah jangka pendek yang harus dilakukan untuk mengembalikan Jiwasraya dan mengembalikan bisnis dengan berbagai skenario.

Kemudian pemerintahan harus mencari cara untuk mengembalikan likuiditas di Jiwasraya agar bisa mengembalikan dana nasabah. "DPR bisa bentuk panja, gak usah pansus jadi setiap rapat bisa undang mitra DPR, untuk sampaikan progres penyelesaian atau pemenuhan Jiwasraya dan upaya BUMN kembalikan dana nasabah jadi secara pararel proses hukum jalan dan tidak menggangu konsentrasi parat penegakan hukum" ungkapnya.

Disisi lain, pembentukan pansus memiliki beberapa dampak bagi investor khususnya bagi kepercayaan investor yang menunggu kepastian, kedua menganggu proses hukum. Apabila proses ini masuk dalam ranah politik maka dapat dijadikan ajang untuk menarik simpati masyarakat, karena DPR berushaa memperjuangkan Jiwasraya. "Khawatir timbulkan kegaduhan baru sebab semakin banyak suara-suara. Sebab masing-masing pihak partai ingin unjuk gigi dan masing-masing ingin ikut andil dengan mengesankan tengah memperjuangkan Jiwasraya khawatir timbulkan kegaduhan,” ujar dia.

Abra menilai penunjukan tiga tersangka kasus polis asuransi Jiwasraya sudah bagus sebab menunjukkan komitmen dan keberanian untuk mengungkap tuntas. Ke depan pemerintah melalui aparat penegak hukum juga perlu ungkap aliran dana nasabah yang diselewengkan.

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN