Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pembiayaan Infrastruktur Naik

Oleh Nida Sahara, Senin, 25 Februari 2019 | 13:25 WIB

Pada kesempatan terpisah, SV Large Corporate 2 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Yusak Silalahi mengatakan, tahun ini, perseroan masih akan mengucurkan kredit infrastruktur yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Ini antara lain untuk mendukung rencana pembangunan infrastruktur sesuai Perpres No 56 Tahun 2018, yang menetapkan 223 proyek strategis nasional ditambah tiga program yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebaran proyek strategis nasional mayoritas di pulau Jawa sebanyak 89 proyek. Berikutnya, Sumatera 53 proyek, Sulawesi 27 proyek, dan Kalimantan 17 proyek. Dari jenis proyeknya, terdapat 60 proyek jalan tol, tujuh proyek bandara, dan 11 proyek kelistrikan.

Yusak juga menjelaskan, pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut diproyeksikan membutuhkan total pembiayaan sebesar Rp 4.250 triliun. Ini antara lain untuk kebutuhan pembiayaan di wilayah Sumatera sebesar Rp 546 triliun, Kalimantan Rp 481 triliun, dan Sulawesi Rp 308 triliun.

“Untuk membiayai infrastruktur, pendanaan melalui APBN/APBD hanya 10% atau senilai Rp 428 triliun. Sementara itu, dana dari BUMN/BUMD sebesar 31% atau senilai Rp 1.273 triliun. Sedangkan pendanaan dari pihak swasta sebesar 59% atau Rp 2.449 triliun,” papar dia.

Ia mengatakan, dukungan Bank Mandiri untuk infrastruktur per 31 Desember mencapai limit Rp 285,4 triliun, dengan baki debet sebesar Rp 182,3 triliun. Jika dirinci, limit perseroan untuk sektor transportasi pada 2018 mencapai Rp 64,5 triliun dari baki debet Rp 39,5 triliun.

Limit untuk sektor migas dan energi terbarukan Rp 43,7 triliun dengan baki debet Rp 36,6 triliun. Sedangkan baki debet sektor konstruksi sebesar Rp 20,9 triliun dengan limit Rp 33,2 triliun dan limit untuk jalan Rp 26 triliun dengan baki debet Rp 15,9 triliun.

Menurut Yusak, terdapat beberapa tantangan dalam pembiayaan infrastruktur. Pertama, tantangan likuiditas. Pasalnya, proyek infrastruktur umumnya memiliki jangka waktu pembiayaan yang panjang, sedangkan sumber pendanaan masih banyak dari dana pihak ketiga (DPK) yang sifatnya jangka pendek.

Kedua, tantangan dari sisi batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Kebutuhan dana infrastruktur umumnya besar, sehingga sering kali bank terkendala dengan BMPK. “Kemudian, ketentuan BMPK sehubungan dengan pembentukan holding BUMN infrastruktur,” tambah Yusak.

Tantangan ketiga, dari sisi politik. Menurut Yusak, pembangunan infrastruktur juga berkaitan erat dengan kebijakan presiden yang akan terpilih nanti. (bersambung)

Baca selanjutnya di https://id.beritasatu.com/moneyandbanking/outstanding-kredit-2018/185836

BAGIKAN