Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Penegakan Hukum Asabri-Jiwasraya Harus Sesuai Dasar Investasi Saham

Senin, 12 Juli 2021 | 12:05 WIB
Lona Olavia

JAKARTA, investor.id - Pakar hukum ekonomi bisnis Lucianus Budi Kagramanto mengharapkan agar penegakan hukum kasus Jiwasraya dan Asabri bisa sesuai dengan semangat penegakan hukum terkait dengan KUHP, KUHAP maupun UU Tipikor. Pasalnya, hal ini menyangkut penentuan kerugian negara.

Dia menilai, jika benar terjadi gagal bayar oleh asuransi, maka kasus Jiwasraya dan Asabri ini sebetulnya masuk dalam ranah perdata, bukan masuk ke dalam ranah pidana.

“Karena ini terkait dengan apa namanya pasar modal ya. Kemudian penetapan nilai kerugian dalam kasus tersebut serta penurunan nilai saham yang dimiliki oleh Asuransi Jiwasraya dan Asabri ini sebetulnya kan masuk dalam kajian hukum perdata,” ujarnya, Senin (12/7).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini pun mempertanyakan dasar hukum yang dipakai Kejaksaan Agung dalam melakukan penyitaan, pemblokiran, perampasan aset yang tak terkait perkara korupsi.

“Itu sebetulnya untuk apa, untuk kepentingan siapa. Apakah prosedur-prosedur seperti ini apakah dapat dibenarkan oleh undang-undang? Kejaksaan jangan jadi instrumen negara untuk pemidanaan yang dipaksakan,” katanya.

Logo Asabri
Logo Asabri

Lucianus pun meminta agar penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung harus bisa memahami dasar investasi saham yang high risk high return. Sebab, penanganan perkara Asabri-Jiwasraya yang dilakukan secara tidak hati-hati pada akhirnya bisa mengakibatkan investor asing maupun dari dalam negeri menjadi ragu untuk berinvestasi ke Indonesia.

“Tentu ini mengganggu stabilitas ekonomi dalam jangka panjang karena tidak ada jaminan kepastian hukum bagi investor. Sebab kasus ini merupakan business judgement lawfull, yaitu business judgment rule,” katanya.

Senada, kuasa hukum PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) dan PT Jelajah Bahari Utama (JBU) Haris Azhar mengharapkan agar tidak ada unsur politis dalam proses penegakan hukum kasus Jiwasraya-Asabri. Sebab, penggunaan kekuasaan atas nama proses hukum sudah pasti akan menciptakan banyak kerugian.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN