Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Penetrasi Dana Pensiun Masih Stagnan 60%

Prisma Ardianto, Minggu, 29 Desember 2019 | 11:06 WIB

JAKARTA, investor.id – Penetrasi dana pensiun di Indonesia terbilang stagnan dalam lima tahun terakhir. Dalam statistik dana pensiun tahun 2018 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini, penetrasi hanya mencapai 6,01% atau mencakup 4,64 juta orang dari total tenaga kerja sebanyak 77,14 juta orang.

Total tenaga kerja tersebut bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2018 yang memiliki kategori berusaha sendiri, berusaha dengan buruh tetap, dan buruh/karyawan/pegawai.

Adapun angka itu juga tidak memperhitungkan pekerja yang masuk dalam program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Dalam periode 2014-2018 penetrasi dana pensiun berkisar diposisi 5-6%. Jika dirinci, pada 2014 sebesar 5,85%, berlanjut meningkat pada 2015 dan 2016 dengan perolehan masingmasing sebesar 6,16% dan 6,26%.

Kemudian, sempat anjlok pada 2017 menjadi sebesar 5,93%. Selanjutnya berbalik meningkat tipis menjadi 6,01% pada 2018.

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi mengatakan, tersendatnya pertumbuhan penetasi dana pension disebabkan tiga hal utama. Pertama, banyak perusahaan yang merasa keberatan untuk memikul beban terkait alokasi dana pensiun. Sehingga pada akhirnya program dana pensiun pun dibubarkan.

"Kedua, dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan yang kecil-kecil tentu kemampuannya pun juga sangat kecil untuk tumbuh kembang secara cepat. Ketiga, para pemberi kerja atau pengusaha lebih mengutamakan iuran ke BPJamsostek sehingga dana pensiunnya terabaikan," tambah Bambang ketika dihubungi Investor Daily di Jakarta, Kamis (26/12).

OJK mencatat jumlah peserta dana pensiun pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 179.362 orang atau 4,03% secara year on year (yoy). Hanya kepesertaan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang mengalami peningkatan menjadi 3,24 juta orang. Jumlah peserta naik 6,03% (yoy) atau sebanyak 183,2 ribu orang.

Sedangkan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) mencapai sebanyak 801,2 ribu orang. Penurunan terjadi pada peserta aktif sebesar 2,77% (yoy) atau berkurang sebanyak 22,8 ribu orang. Namun, peserta pasif meningkat 3,13% atau bertambah 18 ribu orang. Penurunan di DPPK turut dipengaruhi kondisi sebagian besar dana pensiun yang sudah menutup kepesertaan baru.

Adapun dalam lima tahun terakhir, kepesertaan pada DPLK juga menunjukan tren meningkat. Hal ini disebabkan adanya perusahaan swasta baru yang mengikutsertakan pekerjanya ke DPLK, maupun perusahaan swasta yang melakukan pengalihan kepesertaan dana pensiunnya ke DPLK. Di sisi lain, membuat portofolio DPKK tercatat terus tergerus. Pada 2014, jumlah peserta DPKK dan DPLK memiliki portofolio masing-masing sebesar 36,84% dan 63,16%. Sampai 2018, portofolio peserta DPKK tergerus menjadi 30,1%, sedangakan peserta DPLK menguat menjadi sebesar 69,9%.

Pengamat Dana Pensiun Nur Hasan menilai, memang secara perlahan akan terjadi fenomena akuisisi peserta dari DPKK beralih ke DPLK. "Secara alam akan demikian karena secara global dana pensiun manfaat pasti akan digantikan menjadi dana pensiun iuran pasti sehingga DPKK manfaat pasti punya dua pilihan yaitu membentuk DPPK iuran pasti atau pindah ke DPLK," imbuh dia.

Menurut Nur Hasan, penetrasi dana pensiun sebesar 6% masih terbilang baik jika dibandingkan dengan program wajib dari BPJamsostek. Sebab, jumlah peserta dari BPJamsostek pada program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 15,27 juta itu baru mencakup 19,8% dari total tenaga kerja versi BPS.

"Dimana seharusnya dari 77 juta pekerja, maka harusnya 100% punya program JHT namun pada kenyataan tidak demikian. Info yang saya dapat jumlah peserta program JHT hanya sekitar 15 jutaan atau baru 19% dari jumlah pekerja," ungkap dia.

Oleh karena itu, kata Nur Hasan, perlu banyak campur tangan pemerintah guna meggenjot penetrasi pada industri dana pensiun. Baik untuk mendorong masyarakat menggunakan program pensiun wajib dari BPJamsostek atau secara suka rela yang dikelola DPKK atau DPLK.

Sementara itu, Bambang memaparkan empat langkah yang seyogianya dilakukan bersama supaya penetrasi dana pensiun bisa melonjak. Pertama, mensinergikan antara undang-undang tentang jaminan pensiun.

"Seperti bagi pemberi kerja yang sudah mempunyai dana pensiun tidak diwajibkan lagi ikut BPJamsostek," terang dia.

Kedua, pendanaan manfaat pension bagi PNS, TNI dan Polri dilakukan iuran secara bertahap. Seperti dana pensiun BUMN dan swasta, sehingga manfaat pensiun dikemudian hari juga tidak membebani APBN.

Selanjutnya ketiga, sambung Bambang, adanya penggabungan dana pensiun BUMN dan swasta supaya memiliki posisi tawar menawar (bargaining position) yang kuat. Baik dari efektivitas investasi dan efisiensi dalam pengelolaan.

Keempat, program pensiun perlu dibalut lebih menarik, terlebih pada Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang dikelola DPPK. Termasuk juga turut menggandeng lebih banyak mitra perusahaan

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA