Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tirta Segara, Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Sumber: BSTV

Tirta Segara, Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumber: BSTV

Pengaduan ke OJK Didominasi soal Perbankan dan Fintech Ilegal

Kamis, 16 September 2021 | 23:53 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

 JAKARTA, investor.id - Pengaduan masyarakat yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didominasi oleh keluhan menyangkut perbankan dan fintech p2p lending ilegal. Di samping itu, OJK juga menyoroti banyak iklan dari industri pasar modal yang bisa menimbulkan perselisihan (dispute).

Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara menyampaikan, sepanjang pandemi 2020 sampai pertengahan 2021 OJK, Satgas Waspada Investasi (SWI), bersama Kominfo itu sudah menutup lebih dari tiga ribu fintech ilegal. Tapi melihat masih banyaknya pengaduan yang masuk, maka sejumlah pemangku kepentingan pun terus berupaya memberantas fintech ilegal.

"Di masa pandemi pengaduan konsumen yang masuk OJK juga meningkat jadi lebih tinggi, biasanya sebulan hanya 30 ribu, pernah melonjak pada bulan Maret 2021 lebih dari 83 ribu. Alhamdulillah di Agustus turun lagi. Rinciannya yang mendominasi pengaduan perbankan dan fintech. Ini didominasi fintech ilegal, pinjol ilegal ini masih sangat banyak," beber dia, Kamis (16/9).

Sementara, pengaduan terhadap perbankan meliputi restrukturisasi kredit, penipuan pencurian OTP. Hal serupa ikut terjadi di perusahaan pembiayaan (multifinance). Tapi menurut Tirta, sejumlah pengaduan itu menyangkut kebijakan masing-masing dari bank atau multifinance.

Di sisi lain, pihaknya memantau iklan para lembaga jasa keuangan. Ditemukan bahwa salah satu penyebab perselisihan konsumen dan pelaku jasa keuangan berasal dari iklan. OJK memantau hampir sekitar 9.000 iklan, 1.000 diantaranya melanggar aturan. "Sektornya ada tiga, juaranya pasar modal. Umumnya dari perusahaan investasi dan reksadana terkait saham yang janjikan return fixed. Ada yang katakan terbaik, tidak berisiko. Itu sudah kita tegur, banyak surat kita keluarkan," terang Tirta.

Tirta menambahkan, harus ada unit pengaduan untuk setiap industri jasa keuangan. Hal itu untuk mempermudah layanan dan menghindari adanya perselisihan. Selain itu, pihaknya juga mengimbau agar pemasaran produk jasa keuangan hanya diberikan kepada target yang sesuai. Dalam hal ini, produk yang rumit seharusnya tidak diberikan pada konsumen dengan tingkat literasi rendah.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN