Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Logo Asabri

Logo Asabri

LEMBAGA PENJAMIN POLIS SEGERA TERBENTUK

Penurunan Investasi Asabri Bersifat Sementara

Prisma Ardianto/Nida Sahara, Selasa, 14 Januari 2020 | 18:41 WIB

JAKARTA, investor.id – Meski diisukan terjadi korupsi lebih dari Rp 10 triliun, operasional PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) tetap berjalan baik dan normal. Penurunan hasil investasi perseroan pada saham dan reksa dana diklaim hanya bersifat sementara.

“Kegiatan operasional Asabri, terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik. Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya,” ujar Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (13/1).

Sonny mengatakan, sehubungan dengan kondisi pasar modal di Indonesia, terdapat beberapa penurunan nilai investasi Asabri yang sifatnya sementara. Namun demikian, manajemen Asabri memiliki mitigasi untuk me-recovery penurunan tersebut.

Dalam melakukan penempatan investasi, lanjut dia, Asabri senantiasa mengedepankan kepentingan perusahaan, sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam laporan keuangan 2018, Asabri menempatkan dananya pada saham senilai Rp 5,11 triliun dan di reksa dana senilai Rp 6,49 triliun. Total penempatan di kedua instrument tersebut mencapai Rp 11,6 triliun atau 69,5% dari total investasi Asabri.

Pertumbuhan premi asuransi
Pertumbuhan premi asuransi

Menurut Sonny, Asabri juga selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/ GCG) dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Manajemen Asabri terus berupaya dan bekerja keras semaksimal mungkin dalam rangka memberikan kinerja terbaik kepada seluruh peserta Asabri dan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Tunggu Audit BPK

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, akhir pekan lalu, Kementerian BUMN telah memanggil Direktur Keuangan dan Investasi Asabri Rony Hanityo Apriyanto, untuk mengetahui kondisi keuangan dari asuransi pelat merah tersebut.

Meski demikian, Kementerian BUMN masih akan melakukan kajian dari laporan keuangan Asabri. “Kami masih mempelajari kondisi keuangan yang telah dijelaskan oleh direksi Asabri tersebut. Mereka kan baru pemaparan dan saat ini kami sedang mengkajinya. Kementerian BUMN hingga saat ini juga belum dapat melakukan hal terkait penyehatan Asabri, karena masih menunggu audit lebih detail dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Arya ketika dihubungi Investor Daily, Jakarta, Minggu (12/1).

Arya Sinulingga. Foto: facebook
Arya Sinulingga. Foto: facebook

Dia mengatakan, penjelasan dari Asabri masih bersifat umum, belum menuju arah lebih detail. Itulah sebabnya, pihak Kementerian BUMN belum dapat memberikan gambaran yang terjadi di dalam Asabri dan belum bisa mengambil kesimpulan terhadap kasus Asabri.

Dia juga menegaskan, pemanggilan direksi Asabri ke Kementerian BUMN pada Jumat (10/1) lalu bukan merupakan lanjutan dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang menyebut adanya isu korupsi di Asabri lebih dari Rp 10 triliun.

Menurut Arya, pemanggilan direksi Asabri memang sudah dijadwalkan sebelumnya. Meski demikian, usai adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir akan berkoordinasi dengan Menko Polhukam terkait kondisi keuangan Asabri. Hal tersebut untuk mengetahui keadaan dalam Asabri yang sebenarnya.

Membentuk LPP

Karyawan beraktivitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Foto ilustrasi:  Investor Daily/DAVID
Karyawan beraktivitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID

Sementara itu, Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah berkoordinasi untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP).

Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi kasus seperti yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak terjadi lagi di perusahaan asuransi lain. Ini menyusul terjadinya kasus gagal bayar di BUMN Jiwasraya itu.

“Diperlukan pengawasan yang kuat dan bisa memberikan sinyal. Sekarang memang ada lembaga pengawas internal, lalu laporan keuangan dilakukan proses audit. Kami lihat proses internal. Di sisi lain, dengan terbentuknya LPP diharapkan kasus (seperti) yang menimpa Jiwasraya tak lagi terjadi,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1).

Saat ini, proses pembentukan lembaga tersebut masih di taraf diskusi internal pemerintah. Pembentukan LPP ini sebenarnya sudah diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pada Pasal 53 disebutkan, perusahaan asuransi dan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

Dalam pembentukan lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut, pemerintah perlu mendapatkan persetujuan DPR.

“UU ini adalah sebuah pekerjaan rumah, dan seperti yang kita tahu untuk membuat UU kami membutuhkan koordinasi dengan DPR dalam proses persetujuannya. Kalau persiapan di pemerintah, kami terus lakukan untuk mendesain lembaga penjaminan polis tersebut,” ujar Suahasil.

Ubah Regulasi Pengawasan

Wimboh Santoso, ketua DK OJK. Sumber; BSTV
Wimboh Santoso, ketua DK OJK. Sumber; BSTV

Sementara itu, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan akan mengubah regulasi terkait pengawasan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Sebab, banyak LKNB yang melakukan investasi saham dan reksa dana terkena masalah, misalnya PT Asuransi Jiwasraya.

“Kami akan lakukan reformasi pengawasan dan pengaturan LKNB. Adapun reformasi yang dilakukan yaitu menerbitkan regulasi pengawasan baru. Regulasi ini rencananya akan mewajibkan perusahaan melaporkan investasi saham per bulan. Jadi, investasi saham dan reksa dana harus dilaporkan secara detail ke otoritas,” ucap Wimboh.

Rancangan terkait reformasi pengawasan tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak 2018. Rancangan ini antara lain akan mengatur bahwa LKNB harus menerapkan manajemen risiko yang baik, seperti perbankan.

“Prinsipnya sama, hanya size (ukuran) yang mungkin beda. Manajemen risiko harus ditetapkan, maka itu kami keluarkan risk management guideline (panduan manajemen risiko). Nanti kami cek sudah sejauh mana progress-nya,” paparnya.

Beberapa hal-hal baru yang akan dilakukan OJK adalah pengawasan berdasarkan audit berbasis risiko. Di dalamnya juga akan terdapat rincian mengenai pengawasan dalam melakukan pelaporan dan hal-hal apa yang akan dilaporkan ke OJK

“Bukan cuma neraca, tapi instrumennya apa aja. Paling tidak, tiap bulan harus dilaporkan ke OJK,” ucap Wimboh.

Tak Awasi Khusus Asabri

Logo Asabri
Logo Asabri

Mengenai permasalahan yang terjadi di Asabri, Wimboh mengatakan, OJK tidak akan melakukan pengawasan secara khusus. Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2015, pengawasan atas BUMN tersebut tidak menjadi wewenang dari OJK. Namun demikian, pihaknya melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan masalah ini.

“(Kasus) ini kan ada PP-nya yang melakukan pengawasan eksternalnya. OJK tidak termasuk ke dalam komisi pengawasan, sebagai pengawas eksternalnya Asabri. Ditunggu saja, ini tentunya juga sekarang kami bekerja bersama dengan lembaga terkait,” ucap Wimboh.

Berdasarkan PP Nomor 102 Tahun 2015 Pasal 54, lembaga yang terlibat mengawasi Asabri antara lain inspektorat di lembaga yang menjadi nasabah Asabri. Pasal 54 ayat (3) menyebut, pengawas eksternal Asabri adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri, dan Inspektorat Jenderal TNI. Kementerian Keuangan juga tercatat sebagai pengawas eksternal melalui inspektorat jenderal, selain itu ada Badan Pemeriksa Keuangan dan auditor independen.

Audit BPK

BPK. Sumber: bpk.go.id
BPK. Sumber: bpk.go.id

Sedangkan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasi mengatakan, pihaknya telah melakukan audit tahun 2016 terhadap Asabri. Baru sebagian temuan yang ditindaklanjuti oleh Asabri dari hasil audit itu. “Angka belum bisa dipastikan, yang bisa disampaikan adalah memang ada investasi yang wajib mendapat perhatian dan segera diganti dengan saham dan reksa dana yang lebih baik dan likuid. Ada sebagian yang sudah ditindaklanjuti oleh Asabri,” ujar dia saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Minggu (12/1).

Ia mengatakan, BPK belum bisa memastikan nilai pasti dari kerugian nilai investasi yang dialami Asabri. Usai melakukan audit pada 2016, pihaknya menyerahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan investigasi terhadap Asabri. Achsanul memperkirakan, investigasi itu telah dilakukan atas permintaan Kementerian BUMN era Rini Soemarno.

Achsanul menjelaskan lebih lanjut, pada hasil audit BPK tahun 2016 tersebut ditemukan 19 permasalahan yang memiliki nilai Rp 1,57 triliun. Dari temuan itu, sejumlah rekomendasi dilayangkan kepada pihak Asabri. Audit pada 2016 itu telah disampaikan kepada DPR RI dan Kementerian BUMN, bersama dengan hasil audit PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Penurunan Nilai Investasi

Pada kesempatan terpisah, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai, dugaan nilai kerugian pada Asabri sebesar Rp 10 triliun tidak sepenuhnya terkait tindak pidana korupsi (tipikor). Namun, hal ini juga terkait penurunan nilai investasi saham dan reksa dana yang turut berpengaruh.

“Itu kan istilahnya korupsi, tapi dalam pengertian uang tidak diambil sebesar itu. Itu kan penurunan nilai investasi, karena saham-saham yang dikoleksi oleh Asabri mengalami penurunan nilai,” kata dia.

Irvan menjelaskan, Asabri menempatkan saham-saham yang memiliki kualitas rendah, sehingga pada suatu waktu, perseroan bisa mengalami penurunan nilai investasi tajam dan akhirnya merugi. Meski begitu, tidak sepenuhnya saham-saham itu telah dijual, sebagian besar diperkirakan masih dimiliki oleh Asabri. Jadi, masih memungkinkan nilai investasi kembali berbalik menguntungkan.

“Saham-saham itu masih mengalami penurunan; mungkin saja di neraca masih dengan nilai perolehan, tapi di pasar harganya sudah jatuh di fundamental price-nya ke share market value. Jadi, realize loss-lah, yakni kerugian yang belum diwujudkan tapi sudah menunjukkan dalam setahun ini tidak ada perbaikan dan menurun terus,” kata dia.

Di sisi lain, Irvan juga turut menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap fenomena gunung es pada industri asuransi jiwa. Menurut dia, OJK turut main mata pada sejumlah perusahaan asuransi bermasalah, seperti Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, dan Asabri.

Banyak izin janggal yang diberikan kepada sejumlah perusahaan itu. Paling mencolok, sambung Irvan, yaitu melakukan rekayasa akuntansi (window dressing), sehingga polesan itu membuat laporan terlihat lebih cantik dan sehat. Hal tersebut yang menjadi dasar OJK memberikan izin.

“Misalnya, pada penempatan investasi saham yang tidak sesuai dengan regulasi. Jadi, itu pelanggaran terhadap POJK yang dilanggar OJK sendiri. Tidak sulit skemanya, maling juga ada di OJK,” imbuh dia.

Penyelesaian Kasus Beda

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (Persero) Kartika Wirjoatmodjo. Foto: Investor/PRIMUS DORIMULU
Kartika Wirjoatmodjo. Foto: Investor/PRIMUS DORIMULU

Sedangkan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya masih akan mempelajari kondisi keuangan Asabri. Opsi penyelesaiannya akan berbeda dengan PT Asuransi Jiwasraya, karena model bisnisnya juga berbeda.

“Kami belum tahu, baru mau kami teliti dulu kejadiannya seperti apa dan loss-nya seperti apa. Kalau Asabri belum ada opsi dan ini beda opsi, karena Asabri itu asuransi sosial bukan asuransi privat, jadi penyelesaiannya beda dengan Jiwasraya,” ujar pria yang akrab disapa Tiko saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1).

Dia menegaskan, Asabri tidak bisa diselesaikan dengan cara seperti Jiwasraya yang dapat dilakukan dengan skema business to business (B2B), karena Asabri merupakan asuransi sosial. Tiko pun mengaku pihaknya juga belum bisa menilai kondisi keuangan Asabri, karena masih menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut terdapat kerugian sebesar Rp 10 triliun dalam Asabri, Tiko juga mengaku belum bisa mengomentari hal tersebut. Pihaknya akan bertemu dengan Menko Polhukam untuk membahasnya lebih lanjut.

“Namun, kami mengakui ada kerugian dari portofolio investasinya, yakni dari instrumen saham. Kami tunggu panggilan dari Pak Menko Polhukam, koordinasi dengan Menko Polhukam. Nanti Pak Erick Thohir akan dipanggil dulu, mungkin akhir-akhir minggu ini,” lanjut Tiko.

Selain dengan Menko Polhukam, Kementerian BUMN akan bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk membahas masalah Asabri. Yang jelas, Tiko men gaskan, Kementerian

BUMN akan merombak jajaran direksi Asabri t hun ini. Namun, ia belum detail menyebut apakah akan mengganti semua pengurus atau hanya sebagian.

“Untuk membahas masalah Asabri, baru mau ketemu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), mereka kan lagi ngurusin Jiwasraya dulu. Juga, pastilah (akan ada perombakan direksi Asabri), belum tahu (detailnya), ini masih diskusi sama Pak Menteri (BUMN),” kata Tiko. (ark/en)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA