Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Riswinandi. Foto: IST

Riswinandi. Foto: IST

Perkuat Fintech, OJK Bangun PUSDAFIL dan Perbarui Regulasi

Rabu, 23 Juni 2021 | 13:38 WIB
Windarto

Jakarta, Investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah membangun Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) sebagai salah satu upaya mendukung dan memperkuat pengawasan terhadap industri financial techonology (Fintech). Pusdafil ini merupakan pengawasan dengan memanfaatkan sistem informasi yang dapat dimonitor langsung oleh OJK. “Nantinya transaksi seluruh Fintech peer to peer (P2P) lending dapat dimonitor dan diawasi secara langsung oleh kami, baik itu pengawasan terhadap limit pinajaman, monitor TKB90 (Tingkat Keberhasilan 90 hari), kepatuhan wilayah penyaluran pinjaman dll. Diharapkan dengan hadirnya sistem pengawasan ini dapat semakin memperkuat pengawasan fintech,” papar Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi dalam Fintech & Start Up Week CNBC TV (21/6)

Dikatakan Riwinandi, saat ini sudah ada lebih dari 80 perusahaan Fintech yang terkoneksi atau terintegrasi dengan Pusdafil, dan proses integrasi perusahaan lainnya masih terus berjalan.

Selain penguatan sistem pengawasan, OJK, lanjut Riswinandi, juga tengah meninjau ulang (review) dan mempersiapkan pembaruan atas regulasi yang sudah ada yakni POJK 77/2016 mengenai Fintech P2P Lending. “Beberapa hal yang nantinya akan kami sesuaikan dan perbaiki tentunya mengikuti perkembangan industri Fintech P2P dalam beberapa tahun terakhir. Terutama terkait ketentuan permodalan, governance, manajemen risiko, perizinan dan kelembagaan, serta kami ingin mendorong P2P agar dapat lebih resilience dan memiliki kualitas yang baik untuk bersaing secara sehat. Disamping itu upaya literasi tetap harus ditingkatkan agar masyarakat pengguna P2P dapat lebih mengetahui Platform P2P yang terdaftar dan berizin dari OJK,” jelas Riswinandi.

Fintech kini sudah menjadi salah satu elemen dalam memacu pertumbuhan ekonomi, terutama di saat pandemi Covid-19 masih melanda. Kehadiran Fintech dapat menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan pembiyaan terutama sektor informal dan UMKM yang sulit mendapat layanan perbankan.

Kehadiran Fintech dan Start Up lokal pun memiliki peluang untuk berkembang lebih besar di tanah air, juga dapat merambah negara lain di kawasan ASEAN. Beberapa Fintech ada yang sudah memiliki jangkauan di beberapa negara di kawasan ASEAN. Fintech hadir mengisi beberapa sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, juga pembiayaan.

Sejak OJK mengeluarkan aturan mengenai Fintech (POJK 77/2016), bisnis ini bertumbuh pesat. Data OJK mencatat ada 60 Fintech P2P yang statusnya terdaftar di OJK serta 65 yang telah memiliki status berizin. Data per April 2021, total outstanding penyaluran pembiayaan adalah sebesar Rp12,19 triliun hal ini meningkt sebesar 245,79% YoY. Akumulasi penyaluran juga telah mencapai Rp194,09 triliun dengan kualitas yang terjaga dimana Tingkat Keberhasilan 90 hari berada pada angka sebesar 98,63%, ini menunjukkan tingkat Non Performance relative masih rendah.

Kendati secara bisnis trennya positif dan menjanjikan, namun menurut Riswinandi, OJK masih melakukan moratorium pendaftaran Fintech, karena OJK masih harus memastikan Fintech yang telah terdaftar di OJK nantinya memiliki reputasi yang baik, didukung oleh pengelola yag professional serta memang memiliki kemampuan yang mencukupi dalam hal mengelola bisnis Fintech P2P.

Dikatakannya, bisnis P2P merupakan bisnis yang high risk dengan requirement teknologi yang sangat tinggi. Dalam temuan OJK, saat ini masih banyak pelaku P2P yang masih kesulitan dalam menghasilkan laba. Karenanya, selain teknologi, bisnis ini pun memerlukan dukungan pengalaman, serta komitmen permodalan dari pendiri.

Di sisi lain, banyaknya Fintech ilegal menjadi perhatian bersama agar tidak menjadi citra negatif pada perkembangan bisnis Fintech dan dikeluhkan masyarakat. OJK bersama-sama APH dan Kementerian Lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi terus melakukan penyisiran dan penindakan terhadap Fintech illegal. Sejak tahun 2018 lebih dari 3.193 fintech illegal sudah berhasil ditindak.

Editor : Maswin (maswin@investor.co.id )

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN