Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam diskusi Zooming with Primus-Strategi Perbankan di Era Pandemi, live di BeritasatuTV, Kamis (19/8/2021). Sumber: BSTV

Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam diskusi Zooming with Primus-Strategi Perbankan di Era Pandemi, live di BeritasatuTV, Kamis (19/8/2021). Sumber: BSTV

Perpanjangan Relaksasi Restrukturisasi Kredit untuk Menopang Perekonomian

Kamis, 2 September 2021 | 20:14 WIB
Thomas E Harefa (thomas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana menjelaskan, perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit hingga Maret 2023 merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan menjadi salah satu faktor pendorong yang diperlukan untuk menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum.

“Perpanjangan restrukturisasi hingga 2023 diperlukan dengan tetap menerapkan manajemen risiko, mengingat adanya perkembangan varian delta dan pembatasan mobilitas, sehingga butuh waktu yang lebih bagi perbankan untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan bagi debitur untuk menata usahanya agar dapat menghindari gejolak ketika stimulus berakhir,” jelas Heru dalam siaran pers, Kamis (2/9/2021).

baca juga: OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023

Penerapan manajemen risiko dalam relaksasi restrukturisasi tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini yang terdiri atas, pertama, kriteria debitur restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan. Penerapan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha, dan oleh karena itu layak mendapatkan perpanjangan.

Kedua, kecukupan pembentukan CKPN. Terhadap debitur-debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama, bank diminta mulai membentuk CKPN.

Ketiga, prasyarat pembagian dividen. Dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen, agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi. Keempat, stress testing dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas bank.

Heru menegaskan, ketentuan lengkap mengenai kebijakan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini akan dimuat dalam POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Stimulus Covid-19 yang segera diterbitkan

Rapat Dewan Komisioner OJK juga memutuskan untuk mengeluarkan POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Kebijakan Stimulus BPR/BPRS.

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN