Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing (kanan atas),  Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kemkominfo  Teguh Arifiadi (tengah bawah), Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subschi (kanan bawah), Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono (tengah atas), Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah (kiri bawah), serta  Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri),  saat webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, Senin (21/6/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing (kanan atas), Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kemkominfo Teguh Arifiadi (tengah bawah), Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subschi (kanan bawah), Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono (tengah atas), Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah (kiri bawah), serta Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri), saat webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, Senin (21/6/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI HARUS SEGERA DIGOLKAN

Pinjol Ilegal Bukan Fintech Lending

Selasa, 22 Juni 2021 | 00:08 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pinjaman online (pinjol) ilegal bukan bagian dari perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending. Pinjol ilegal adalah praktik penipuan dan pemerasan berkedok teknologi informasi (TI). Sedangkan fintech lending legal sangat bermanfaat bagi perekonomian, karena menyalurkan pembiayaan kepada rakyat kecil, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak punya akses ke perbankan.

Kehadiran pinjol ilegal berdampak buruk bagi masyarakat, sedangkan fintech P2P lending mengusung misi membuka akses bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan jasa keuangan konvensional. Jangan sampai stigma pinjol ilegal mengganggu akselerasi fintech lending untuk turut berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian nasional.

Untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjol ilegal, pemerintah dan DPR harus segera mengegolkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, pemerintah dan parlemen bisa membuat payung hukum yang lebih besar, yaitu UU Pinjaman Online atau Fintech.

Hal itu terungkap dalam webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal yang digelar Majalah Investor – BeritaSatu Media Holdings (BSMH) di Jakarta, Senin (21/6). Acara yang dipandu Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu itu menghadirkan Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing, Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Teguh Arifiadi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi pinjaman yang disalurkan fintech lending sampai April 2021 mencapai Rp 194,09 triliun. Sebesar Rp 163,87 triliun di antaranya disalurkan di wilayah Jawa, sisanya sebesar Rp 30,22 triliun disalurkan di luar Jawa.

Pinjaman tersebut diberikan kepada 60,3 juta rekening penerima pinjaman (borrower), baik kepada UMKM dan pelaku usaha ultramikro maupun penerima individu. Sebanyak 51,99 juta rekening borrower berasal dari wilayah Jawa, sedangkan 8,3 juta lainnya dari luar Jawa. Dari jumlah rekening itu telah terjadi total 364,85 juta transaksi.

Data OJK menunjukkan, dari sisi penggunaan dana, penyaluran pinjaman kepada sektor produktif oleh fintech lending pada Januari-April 2021 mencapai Rp 22,17 triliun. Adapun persentase penyaluran pinjaman sektor produktif mencapai 51,65% terhadap total penyaluran pinjaman sebesar Rp 42,92 triliun, dengan tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB 90) pada level 98,63%.

Fintech Lending Sangat Bermanfaat
Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah mengungkapkan, fintech lending merupakan salah satu instrumen pembiayaan alternatif yang bisa digunakan masyarakat. Perkembangan fintech lending yang kian pesat turut membantu perkembangan perekonomian Indonesia, sehingga diharapkan tidak terganjal stigma masyarakat terkait pinjol ilegal.

"Fintech itu sangat bermanfaat dan dibutuhkan dalam pengembangan perekonomian kita. Untuk itu, jangan sampai pinjol ilegal mengganggu perkembangan fintech lending. Kita perlu memulai untuk memisahkan secara tegas pinjol ilegal yang meresahkan dengan fintech pembiayaan yang bermanfaat pada perekonomian. Jangan sampai fintech nanti terbebani stigma pinjol ilegal," kata dia.

Piter menegaskan, pinjol ilegal bukan bagian dari fintech. Pinjol ilegal lebih pantas dikategorikan sebagai praktik kriminal, bagian dari praktik penipuan dan pemerasan dengan kedok TI. Karena itu, perbedaan antara fintech lending dan pinjol ilegal perlu diterangkan dengan benar, agar masyarakat mengetahui karakteristik masing-masing.

Piter mengungkapkan, pinjol ilegal muncul di antaranya karena adanya kebutuhan mendesak dari masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak paham lembaga keuangan, tidak punya akses ke lembaga keuangan, dan tidak sadar bahaya yang mengiringinya. Kombinasi tersebut sangat 'mematikan' bagi mereka yang menjadi korban. Sebab, saat butuh uang dan kemudian tidak punya akses, masyarakat pada segmen tersebut tidak berdaya.

Faktor-faktor tersebut, menurut Piter Abdullah, kemudian mendorong orang terpaksa menggunakan layanan pinjol ilegal. Padahal dana yang dibutuhkan tidaklah besar, maksimal sekitar Rp 1 juta. Iming-iming kemudahan yang ditawarkan pinjol ilegal sejatinya adalah penipuan dan berakhir pada pemerasan, bahkan intimidasi. Lebih buruk lagi, data ilegal yang diperoleh pinjol bermasalah terkoneksi pada pinjaman-pinjaman berikutnya, tanpa disadari korban.

"Itulah sebabnya, kasus guru di Jawa Tengah mendapat beban kewajiban begitu banyak. Padahal ia baru mengakses layanan ilegal satu kali, tapi memiliki kewajiban kepada 114 entitas pinjol. Nah, ini kan yang salah bukan pinjaman online-nya, ini penipuan atau pemerasan. Sekali masuk, mereka tersangkut praktik-praktik lainnya," ujar dia.

Itu semua, kata Piter, merupakan faktor dari sisi permintaan (demand). Faktor-faktor kehadiran pinjol ilegal yang meresahkan juga datang dari sisi supply. Utamanya adalah karena kemudahan teknologi yang tidak diiringi oleh aturan pemanfaatan TI yang memadai. Bahkan, aturan di Indonesia masih terlalu longgar, sehingga terjadi penyalahgunaan.

"Kita sebenarnya menyaksikan kasus ini setiap hari, misalnya adanya SMS masuk terkait penawaran pinjol ilegal. Kalau yang tidak memiliki masalah keuangan mungkin tidak terpengaruh. Tapi mereka yang sedang terimpit kebutuhan mendesak, tentu bisa tergiur karena ada kemudahan. Pertanyaannya, dari mana mereka bisa mengakses penawaran ke kita? Itu yang diduga akibat kebocoran data pribadi. Nah, itu faktor penyebab dari sisi supply," papar Piter.

Dia menyatakan, kehadiran pinjol ilegal menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab satu pihak, apalagi jika dibebankan kepada OJK semata. OJK memang bertanggung jawab terhadap lembaga keuangan, termasuk fintech, tetapi karena pinjol ilegal bukan fintech -- melainkan praktik kriminal, penipuan, dan pemerasan --, maka hal itu menjadi tanggung jawab bersama. 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN