Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua DK OJK Wimboh Santoso memberikan sambutan dalam HUT ke 44 Tahun Pasar Modal Indonesia, Selasa (10/8/2021). Sumber: BSTV

Ketua DK OJK Wimboh Santoso memberikan sambutan dalam HUT ke 44 Tahun Pasar Modal Indonesia, Selasa (10/8/2021). Sumber: BSTV

POJK Perpanjangan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Atur Kualitas Aset

Kamis, 2 September 2021 | 20:21 WIB
Thomas E Harefa (thomas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Peraturan Otoritas Jasa Kuangan (POJK) mengenai perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit akan mengatur penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), atau unit usaha syariah (UUS), serta debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan 31 Maret 2023.

Demikian hasil Rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (2/9/2021), yang memutuskan untuk memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023.

baca juga: OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso juga menjelaskan, mengenai ketentuan dana pendidikan perbankan, kualitas agunan yang diambil alih (AYDA) serta liquidity coverage ratio (LCR), net stable funding ratio (NSFR), serta capital conservation buffer (CCB) tetap hanya akan berlaku sampai 31 Maret 2022.

Sebelumnya, OJK pada Maret 2020 telah mengeluarkan kebijakan quick response atas dampak penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

Kemudian, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi menjelang akhir tahun 2020 yang belum menunjukkan perbaikan, OJK melalui POJK No.48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19 melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 Maret 2022.

Per posisi Juli 2021, outstanding restrukturisasi Covid-19 sebesar Rp 778,9 triliun dengan jumlah debitur mencapai 5 juta dan 71,53% di antaranya adalah debitur UMKM. Outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan posisi di awal penerapan stimulus.

Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga diharapkan memberikan kepastian bagi perbankan maupun pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis tahun 2022, khususnya mengenai skema penanganan debitur restrukturisasi dan skema pencadangan.

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN