Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

Presiden Jokowi Soroti Praktik Menyimpang Bank BUMN Penyalur KUR

Novy Lumanauw, Senin, 9 Desember 2019 | 16:32 WIB

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti praktik-praktik menyimpang yang dilakukan sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain meminta syarat jaminan atau kolateral bagi penerima KUR, ada bank yang mengalihkan kredit komersial menjadi KUR.

“Saya juga memiliki catatan terkait kinerja sektor perbakan, khususnya bank-bank BUMN dalam penyaluran KUR di sektor produktif. Saya mendapatkan laporan bahwa ada bank yang masih minta syarat jaminan atau kolateral bagi penerima KUR karena khawatir pinjamannya macet. Ini juga perlu saya koreksi,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12).

Saat ini, bank BUMN penyalur KUR adalah Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BRI.

Presiden Jokowi mengungkapkan, pemberian KUR tanpa syarat jaminan merupakan wujud pendampingan pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Apabila, penyaluran KUR, bank mensyaratkan adanya jaminan atau kolateral, maka akan sulit bagi UMKM untuk maju.

“Kita harapkan dengan pendampingan itu mereka bisa naik kelas, ke kelas yang lebih atas,” katanya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengaku menerima laporan adanya praktik tidak sehat yang dilakukan bank pelaksana KUR.

“Ada yang memindahkan dari kredit komersial ke KUR.

Praktik-praktik seperti ini tidak boleh terjadi. KUR harus betul-betul disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga membuat UMKM kita bisa betul-betul naik kelas,” katanya.

Presiden Jokowi menyatakan, tahun depan pemerintah akan menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7% menjadi 6%. Selain itu, plafon anggaran KUR akan ditingkatkan dari Rp 140 triliun pada 2019 menjadi Rp 190 triliun pada tahun 2020.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA