Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jens Reisch, Presdir PT Prudential Life Assurance dalam diskusi Zooming with Primus: Peran Asuransi saat Pandemi. Sumber: BSTV

Jens Reisch, Presdir PT Prudential Life Assurance dalam diskusi Zooming with Primus: Peran Asuransi saat Pandemi. Sumber: BSTV

Prudential Indonesia Dukung Lembaga Penjamin Polis Segera Didirikan

Senin, 15 Maret 2021 | 14:40 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berharap Lembaga Penjamin Polis segera didirikan. Perseroan juga sepakat peran LPP nantinya lebih pada menjamin produk asuransi tradisional.

"Prudential Indonesia berharap agar Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP) dapat segera didirikan dan kami siap untuk sepenuhnya mendukung implementasi LPPP, terutama bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang sehat, demi melindungi kepentingan seluruh nasabah dan mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia," terang President Director Prudential Indonesia Jens Reisch kepada Investor Daily, Senin (15/3/2021).

Dia menyampaikan, pihaknya juga berharap agar peraturan terkait LPP bisa lebih komprehensif. Namun demikian, peraturan yang dimaksud di antaranya tetap mempertimbangkan masukan dari industri.

Menurut Jens, pendirian lembaga penjamin polis merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi nasabah asuransi apabila terjadi gagal bayar atas manfaat asuransi oleh perusahaan asuransi. Selain itu, jaminan polis bisa melindungi kesalahan pengelolaan investasi yang dapat mempengaruhi likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pemegang polis.

"Hal ini dapat meningkatkan ketenangan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa. Kami meyakini lembaga ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan industri asuransi jiwa dan menjawab kebutuhan nasabah yang kian meningkat saat ini, terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan kepada nasabah atas produk asuransi jiwa yang mereka beli," papar dia.

Jens mengatakan, manfaat dari pembentukan LPP itu sejalan dengan komitmen Prudential Indonesia untuk mewujudkan perlindungan kesehatan dan finansial bagi masyarakat luas. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya.

Di samping itu, dia menyatakan bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link akan mengikuti pergerakan nilai tunai atas dana yang dipilih nasabah sesuai dengan profil risikonya. Dalam hal ini, risiko produk disematkan pada nasabah. Pihaknya mendukung usul Asosiasi Asuransi Jiwa Indoensia (AAJI) yang berharap peran lembaga penjamin polis hanya menjamin produk tradisional.

"Dengan demikian, kami sependapat dengan AAJI bahwa risiko yang akan di-cover oleh LPP lebih pada produk tradisional atau non-PAYDI dengan tingkat pengembalian investasi yang digaransi oleh perusahaan asuransi," terang Jens.

 

Sampaikan Sejumlah Pendapat

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan sejumlah pendapat kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Misalnya, usul bahwa produk yang bisa dijamin oleh LPP adalah produk asuransi yang memiliki unsur proteksi, bukan unsur investasi. Hal itu diyakini untuk menghindari perusahaan asal membuat produk.

"Tidak semua produk asuransi jiwa itu dimasukkan dalam LPP ini. Misalnya unit link, unsur investasinya tidak bisa di-cover karena investasi itu tanggung jawabnya ada di pemegang polis. Sedangkan unsur proteksinya masih mungkin dijamin LPP, seperti asuransi kecelakaan, asuransi beasiswa, dan asuransi lain yang unsurnya proteksi jiwa," jelas dia.

Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Kemudian, tidak semua perusahaan asuransi diperkenankan menjadi anggota LPP. Hal itu yang sebaiknya turut dicantumkan BKF pada draf UU LPP. Togar menilai, sejumlah perusahaan asuransi yang saat ini bermasalah hanya akan menjadi beban LPP. Tapi perusahaan yang selama tiga tahun berturut-turut mesti diwajibkan untuk menjadi anggota. Karena sejatinya, setiap perusahaan asuransi pasti berlomba untuk menjadi anggota LPP agar kegiatan produksi bisa lebih mudah.

Dia menjelaskan, peran LPP bakal sedikit berbeda dengan LPS. Jika LPS membayarkan simpanan nasabah bank kalau ada bank yang tutup, LPP memproteksi manfaat nasabah asuransi jika ada perusahaan asuransi yang akan tutup. LPP tidak akan berkaitan langsung jika perusahaan asuransi mengumumkan telah gagal bayar, karena perusahaan juga belum tentu menyatakan menutup usahanya.

Perbedaan lainnya, LPP tidak selalu membayarkan klaim nasabah yang tidak bisa dibayar perusahaan asuransi. Ketika suatu perusahaan asuransi memutuskan menutup usahanya, maka nasabah dapat memilih mencairkan nilai polis dengan nilai yang lebih rendah dari premi dibayarkan, atau memilih agar polis ditransfer ke perusahaan asuransi lainnya. Peran LPP tersebut diakui sedikit mirip dengan peran tim likuidasi.

"LPP ini meng-cover polis/portofolio sehat ke perusahaan asuransi jiwa lainnya. Tentu perusahaan asuransi jiwa lainnya akan senang mendapat hibah ini. Nah, sisa polis/portofolio yang tidak bagus, akan di-cover oleh LPP," jelas Togar. (pri)

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN