Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya: Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia Antisipatif terhadap Tapering The Fed

Senin, 22 November 2021 | 15:22 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir terhadap rencana normalisasi kebijakan suku bunga (tapering) Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed).

Sebab, kebijakan fiskal dan moneter  Indonesia sudah berjalan secara suportif dan akomodatif terhadap kebijakan tersebut. Perekonomian Indonesia tahun 2022 pun diyakininya akan lebih baik dari kondisi tahun 2021.

“Kebijakan yang  akomodatif, baik dari sisi fiskal maupun  moneter,  akan mampu menjaga pemulihan ekonomi nasional untuk tetap solid tahun 2022,” ucap ucap Purbaya, dalam webinar Economic Outlook 2022 | Stimulus Ekonomi 2022 yang digelar oleh BeritaSatu Media Holdings, Senin (22/11).

Namun demikian, dia tetap mengingatkan, Indonesia harus tetap waspada dan tidak boleh lengah dalam mengantisipasi berbagai faktor ketidakpastian yang masih membayangi pemulihan ekonomi global.

The Fed telah mengomunikasikan bahwa akan melakukan tapering dan pasar sudah merespons dengan baik. Karena itu, efek tantrum secara global tidak akan seburuk seperti tahun 2013.

Gubernur The Fed Jerome Powell  juga sudah mengatakan, tapering tidak akan diikuti dengan peningkatan Fed  fund rate dalam waktu dekat. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan , kenaikan Fed rate baru akan terjadi pada kuartal ketiga, atau keempat tahun 2022.

 “The Fed dalam menaikkan bunga bukan untuk membawa ekonomi ke masa resesi. Tetapi, itu akan mengendalikan pertumbuhan  ekonomi supaya ekonomi Amerika Serikat tidak kepanasan, sehingga bisa tumbuh dalam waktu yang lama dengan level yang sesuai dengan tingkat ekonominya,” terang Purbaya.

 Namun, Purbaya juga mengingatkan, ada beberapa faktor yang harus diwaspadai pemerintah Indonesia, yaitu  mutasi varian baru Covid-19 seperti varian Delta Plus, energy crunch, dan supply chain constrain di beberapa negara maju.

Tren Bunga Simpanan

Purbaya menyampaikan, dalam dua tahun terakhir, data suku bunga simpanan juga terus menunjukkan penurunan secara gradual.

“Penurunan suku bunga simpanan ini seiring dengan penurunan tingkat bunga penjaminan LPS dan Bi 7 Days repo rate yang berada pada level yang rendah,” ucapnya.

Pada semester I-2021, LPS menurunkan tingkat bunga penjaminan sebesar  50 basis poin untuk simpanan dalam  rupiah di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta sebesar 50 basis poin untuk simpanan dalam valuta asing di bank umum.

Selanjutnya, pada September 2021, LPS kembali menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR sebesar 50 basis poin serta untuk simpanan dalam valuta asing di bank umum sebesar 25 basis poin. Karena itu, masing-masing turun menjadi 3,5% untuk simpanan dalam rupiah di bank umum, 6% untuk simpanan dalam rupiah di BPR, serta 0,2% untuk simpanan dalam valas di bank umum.

“Kebijakan tersebut mempertimbangkan arah suku bunga pasar yang menurun, kondisi likuiditas perbankan yang stabil, dinamika risiko keuangan global yang relatif terkendali, dan masih diperlukannya uang bagi penurunan biaya dana perbankan dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi,” ucap Purbaya.

Biaya Dana Perbankan 

Rendahnya biaya dana perbankan pun diharapkannya dapat membantu untuk terus menekan tingkat bunga kredit, sehingga dapat lebih mendorong fungsi intermediasi perbankan, yang pada akhirnya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat lebih tinggi lagi.

Guna meringankan beban administrasi perbankan dalam situasi pandemi Covid-19, LPS juga menerapkan kebijakan relaksasi waktu penyampaian laporan dari perbankan.

 “Selain itu, dalam upaya turut mendorong program pemulihan ekonomi nasional, LPS menerapkan kebijakan relaksasi pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran premi penjaminan demi memberi ruang bagi perbankan untuk mengatur likuiditas,” ucap Purbaya.

Peran KKSK 

Sementara itu, perkembangan positif dari pemulihan ekonomi nasional  tidak terlepas dari sinergi  anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yaitu Kementerian Keuangan, LPS, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota KSKK secara bersama-sama  menjalankan koordinasi untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko bagi stabilitas sistem keuangan dan terus mendorong upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

 “Mari kita bahu-membahu untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kuat dan stabil,” pungkas Purbaya.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN