Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Aksi protes para nasabah WanaArtha Life. Foto: IST

Aksi protes para nasabah WanaArtha Life. Foto: IST

KASUS WANAARTHA

Saksi Ahli: Penegakan Hukum Tak Boleh Melanggar Hukum

Kamis, 8 April 2021 | 19:40 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id – Heru Susetyo SH LLM PhD, Associate Profesor di Bidang Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menyatakan bahwa upaya untuk menegakkan hukum tidak boleh dilakukan dengan melanggar hukum.

Hal itu dikemukakan Prof Heru Sesetyo saat menjadi saksi ahli  sidang keberatan kasus nasabah WanaArtha Life yang digelar Selasa (6/4/20210.

Sidang keberatan diajukan Forsawa Bersatu dengan Kuasa Hukum Nixon Sipahutar SH MBA. 

Sidang Keberatan hari itu merupakan rangkaian dari sidang-sidang keberatan sebelumnya yang telah menghadirkan Saksi Ahli Asuransi Irvan Rahardjo SE MM dan juga Saksi Fakta Joseph Reinhard sebagai Sales Agency Director PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha).

Dalam persidangan tersebut Heru Susetyo ketika dimintakan pendapatnya mengenai permohonan keberatan yang diajukan oleh Forsawa Bersatu menyampaikan, “Keberatan adalah hak dan sekaligus upaya hukum dari Pihak Ketiga yang Beritikad Baik, bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan pelaku kejahatan, tidak terlibat di dalam tindakan pidana korupsi, tidak mengetahui dan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu akan adanya proses penyitaan/ perampasan. Sehingga wajar dalam kasus ini Pemegang Polis Wanaartha termasuk di dalam kategori Pihak Ketiga yang Beritikad Baik”.

Heru menambahkan dengan mengutip Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999),

“Apabila putusan perampasan barang pihak ketiga yang beritikad baik dijatuhkan maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan. Pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum berkaitan dengan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada intinya ketentuan tersebut mengatur bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan, pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan”.

Sebagaimana diketahui, dana pemegang polis Wanaartha saat ini turut disita dalam kasus Jiwasraya dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dikarenakan disinyalir dana tersebut merupakan milik Benny Tjokrosaputo. Namun juga diketahui Wanaartha sebagai lembaga keuangan asuransi yang dipercaya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan hanya dimintai keterangan saja sebagai Saksi.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Prof Heru menyampaikan, “Telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga. Pihak ketiga telah menjadi korban dari proses penegakan hukum yang unfair + flawed (criminal justice system), pihak ketiga tersebut tidak dimintai keterangan baik selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan. Hal ini terbukti dimana pihak ketiga tersebut bukan sebagai saksi, bukan pula sebagai terdakwa, serta bukan pula sebagai Nominee sesuai dengan berkas perkara, sehingga tidak ada jalan bagi pihak ketiga untuk menjelaskannya di muka persidangan. Penyitaan ini sewenang-wenang dan mencederai Pihak Ketiga dan Telah terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak para korban”. “Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hokum," tegasnya.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo. Foto: IST
Pengamat asuransi Irvan Rahardjo. Foto: IST

Pendapat Saksi Ahli Heru Susetyo juga menguatkan pendapat dari, Saksi Ahli Asuransi Irvan Rahardjo SE MM yang di persidangan sebelumnya menyatakan, “Penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan seharusnya dilakukan oleh OJK IKNB sebagai institusi yang menaungi industri keuangan asuransi."

“Saya juga sangat menyayangkan dampak yang terjadi bagi para pemegang polis Wanaartha yang turut terbawa-bawa dalam kasus ini, seharusnya dana premi yang ada di dalam Perusahaan Asuransi seperti Wanaartha tidak bisa disita, kendati pemegang polis sudah melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi dan kemudian dicatat sebagai penerimaan premi, tidak serta-merta kemudian dana tersebut menjadi aset milik Wanaartha dan bisa disita, di dalam Laporan Keuangan itu jelas tercatat sebagai premi”.

Bilamana perusahaan asuransi bersalah, seharusnya yang diberikan adalah sanksi ataupun penalty dari OJK IKNB sebagai Lembaga yang berwenang dan mengawasi perusahaan asuransi.

Adapun hingga saat ini OJK belum mengenakan saksi ataupun penalti kepada Wanaartha. Saksi Ahli Irvan juga menyampaikan pendapatnya dalam persidangan lalu, “Proses penyitaan yang telah terjadi tidak sah dikarenakan tidak dilakukan oleh pihak yang seharusnya dan harus dikembalikan segera untuk kepentingan pemegang polis dan bagi kesehatan perusahaan asuransi serta bagi kelangsungan dunia perasuransian di Indonesia karena terdapat dampak sistemik akibat dari penyitaan yang dilakukan ini”.

Tak mendapat manfaat

Perjuangan Nasabah WanaArtha mencari keadilan

Parulian Sipahutar, Ketua Forsawa Bersatu dalam keterangan yang diterima Kamis (8/4/2021) menyatakan harapannya sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, Hakim dapat melihat bahwa pihaknya selaku Pemegang Polis sangat dirugikan. Sudah lebih dari 1 tahun tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari Wanaartha, sejak Maret 2020 setiap bulannya hanya menerima surat dari Wanaartha menjelaskan bahwa Wanaartha tidak bisa membayar karena disita dan sedang berupaya hukum.

“Sementara kami Pemegang Polis yang mempercayakan dana hari tua kami di asuransi yang dilindungi dan diawasi OJK menderita dan kesulitan. Tidak adil rasanya, besar harapan kami Majelis Hakim yang dimuliakan mengerti penderitaan kami dan mengembalikan dana nasabah kepada kami,” papar Parulian.

Ia menambahkan bahwa dirinya sebagai pihak ketiga tidak tahu menahu akan kasus yang terjadi di belakang ini, dan tidak terlibat, tapi mengapa harus menderita.

Sementara, tandas dia, uang yang disetorkan sebagai premi merupakan uang yang sah dan halal milik Pemegang Polis, bilamana kemudian disinyalir digunakan untuk tindakan yang melawan hukum, apakah berarti nasabah yang tidak tahu menahu ini harus menanggung hukuman.

“Bahkan mungkin saja dirampas untuk Negara, kita bisa melihat kasus First Travel yang terjadi dimana banyak calon Jemaah haji yang sudah menyetorkan dananya namun akhirnya dananya dirampas negara. Keadilan harus ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi kami masyarakat kecil”, katanya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN