Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
WanaArtha Life. Sumber: facebook

WanaArtha Life. Sumber: facebook

Saksi Fakta: Penyitaan Harus Dibatalkan dan Dana Sitaan Dikembalikan ke Nasabah WanaArtha Life

Kamis, 3 Juni 2021 | 21:04 WIB
Thomas E Harefa (thomas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Sidang Keberatan Nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life) pada hari ini, Kamis (3/6/2021), kembali dilangsungkan dengan agenda mendengarkan 2 Saksi Fakta yang dihadirkan oleh Nasabah WanaArtha life dalam naungan Forsawa Bersatu dan Swanaartha, pihak ketiga yang berkeberatan dalam kasus penyitaan aset-aset yang disangkakan sebagai asset Jiwasraya dan disita dalam persidangan dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro.

Kisruh dengan nasabah WanaArtha Life ini bermula semenjak Wanaartha menyatakan tidak bisa membayar kewajibannya kepada para nasabah pemegang polis dengan alasan aset-asetnya disita oleh Kejaksaan Agung RI dalam kasus Jiwasraya tersebut semenjak Februari 2020.

Dalam persidangan pada Kamis (3/6/2021) tersebut, Saksi Fakta Dr Kornelius Simanjuntak SH, MH, selaku ketua Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang sangat menguasai bidang perasuransian menyatakan, sangat menyayangkan perampasan dan penyitaan ini yg merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Perusahaan asuransi ini (Wanaartha) bukanlah terdakwa dalam kasus Jiwasraya, apalagi para pemegang polis. Sampai saat ini juga Wanaartha bukanlah tersangka. Sehingga sepatutnya tidak ada keterlibatan dengan kasus asuransi lain. Hal ini terjadi karena kurang kordinasi penegak hukum dengan OJK selaku pengawas perasuransian.

“Penyitaan itu harus dibatalkan dan dana tersebut dikembalikan kepada yang memiliki hak yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi. Hukum tidak pernah menghukum pihak ketiga yang tidak memiliki keterlibatan dan tidak tahu menahu akan pelanggaran yang tidak pernah dilakukannya,” jelas dia.

Kornelius kembali menyampaikan keterangannya, dari perspektif nasabah Wanaartha, di mana Wanaartha dan juga direksi Wanaartha tidaklah sebagai tersangka, terdakwa apalagi terpidana. Tetapi dalam hal ini nasabah Wanaartha telah dirugikan karena tidak mendapatkan nilai manfaat polis dan juga pembayaran premi jatuh tempo. Hubungan antara Wanaartha dengan nasabah adalah perjanjian berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam hukum perjanjian Indonesia kalau tidak dipenuhi menjadi wanprestasi.

Misal ada nasabah pemegang polis tiap bulan harusnya bayar premi tapi tidak bayar, ini wanprestasi karena ingkar terhadap janjinya, demikian juga sebaliknya. Tidak ada urusan polisi atau jaksa karena bukan urusannya. Jaksa/polisi baru ikut campur kalau itu tindak penipuan, misal pihak asuransi melakukan penipuan. Dalam kasus ini asuransi tidak menipu. Sesungguhnya tindakan kejaksaan terhadap Wanaartha dan nasabah adalah pelanggaran hukum dikarenakan sudah melakukan penyitaan dan mengambil hak-hak para pemegang polis. Tindakan Kejaksaan keliru, maka dari itu seharusnya majelis hakim membatalkan penyitaan tersebut dan mengembalikan dana nasabah.

 

Lumrah dan Wajar

Saksi Fakta kedua yang dihadirkan adalah Jo Denie CRP, CSA, CTA, seorang ahli dalam pasar modal, yang dimintakan keterangannya akan kerugian kasus Jiwasraya yang disinyalir disebabkan oleh pergerakan dan jual beli saham di pasar saham. Ketika menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan untuk bisa mengatur harga saham di pasar, ahli menyampaikan, setiap transaksi yang terjadi di pasar berlangsung cepat dalam hitungan detik, dan bagaimana bisa mengatur pembelian dan juga harga saham dalam pasar modal bila perubahan begitu cepat.

“Dalam pengalaman-pengalaman saya, bahkan ketika baru memasukkan uang untuk membeli saham di transaksi pasar modal, dalam beberapa menit perubahan harga dapat terjadi di pasar modal dengan begitu cepat dan setiap saat. Bahkan, transaksi 1 jam yang lalu saja bisa berubah arah naik ataupun turun,” kata dia.

Menurut Jo Denie, harga-harga saham sangat ditentukan berbagai faktor dalam masyarakat pasar modal, seperti faktor fundamental suatu saham, faktor teknikal suatu saham, isu-isu yang beredar dalam masyarakat atau tiba-tiba ada aksi korporasi dari emiten besar di pasar modal yang dapat menyebabkan harga-harga saham naik turun. Ini adalah lumrah dan wajar, sesuai hukum permintaan dan hukum penawaran yang tidak berimbang maka akan berpengaruh terhadap harga saham, khususnya harga saham yang turun.

Ketika ditanyakan apakah kerugian di pasar modal dapat dipidanakan, jelas Jo Denie, terhadap masyarakat pasar modal yang melakukan transaksi di pasar modal dan ternyata mengalami kerugian ataupun keuntungan, tidak ada sanksi hukum apapun, karena membeli saham dan ternyata harga saham yang dibeli hingga penutupan ternyata turun harga.

Tidak ada perbuatan melanggar hukum baik pidana dan perdata di sana, yang ada adalah mekanisme bisnis harga saham turun, karena bisa saja semua analisa masyarakat pasar modal yang melakukan transaksi pada hari itu seperti fundamental, teknikal dan segala macam isu tidak bisa memberikan suasana yang positif apalagi yang kondusif.

“Bilamana karena ada penurunan harga dipidanakan, maka akan mencederai prinsip untuk melakukan perdagangan saham, di mana ada yang rugi dan yang untung, masakan ketika untung harus dimintakan kembali keuntungannya karena disangkakan pidana? Aneh sekali, bila demikian semua yang melakukan transaksi sudah melanggar karena semuanya yang bertransaksi saham pernah mengalami keuntungan maupun kerugian,” jelas dia.

 

Menanti 16 Bulan

Sementara itu, Parulian Sipahutar, Ketua Forum Nasabah Wanaartha Bersatu (Forsawa Bersatu) dan juga perwakilan nasabah yang tergabung dalam Swanaartha menyatakan, masuk bulan Juni 2021 sebenarnya sudah 16 bulan sejak para pemegang polis tidak bisa mencairkan pokok dan juga manfaat dari polis.

Manajemen Wanaartha juga terkesan pasif tanpa perlawanan yang nyata, hanya dengan memberitahukan kepada nasabah melalui email pernyataan mengenai aset Wanaartha sedang diblokir, kemudian disita bahkan amar putusan Benny Tjokrosaputro malahan dirampas oleh negara. “Kami para nasabah semakin tidak berdaya terhadap perampasan ini, sedangkan kami para pemegang polis menderita, banyak yang sudah lansia, pensiunan yang bergantung dari polis-polis asuransi ini,” kata dia.

Bahkan, ada yang sampai sakit dan meninggal dan belum bisa dibayarkan. Sangat mengenaskan dan tidak berprikeadilan. Seluruh pemegang polis lainnya mengharapkan dalam Sidang Keberatan ini akhirnya Majelis Hakim dapat melihat ketulusan pemegang polis bahwa pihaknya bukanlah nominee dari terpidana Jiwasraya, dan dana agar dikembalikan segera, Wanaartha adalah perusahaan asuransi yang diawasi oleh OJK, namun sejak Februari 2020 para pemegang polis tidak bisa mendapatkan manfaat dan juga pencairan pokok polis karena manajemen mengatakan dananya disita oleh Kejagung RI.

“Kami melihat dan mendengar kesaksian dari Saksi Ahli hari ini, saksi Ahli Hukum Asuransi dan Praktik Asuransi serta saksi Ahli Praktisi Pasar Modal dan kami optimistis bahwa keadilan akan ditegakkan. Hari ini kami mengharapkan agar pendapat Saksi Ahli yang dihadirkan dapat memberikan gambaran yang baik dan seharusnya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku di dalam dunia asuransi, khususnya hukum asuransi yang berlaku serta pada praktik asuransi untuk melindungi nasabah sebagai pihak ketiga serta praktik dalam pasar modal, kami mengharapkan keterangan para Saksi Ahli dapat menggerakkan Majelis Hakim untuk memutuskan yang baik, benar, dan seharusnya yaitu berpihak kepada nasabah Wanaartha yang tidak tahu menahu akan kisruh yang terjadi di Jiwasraya namun dipaksakan untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh Jiwasraya,” tegas dia.

Ada kurang lebih 46 nasabah Swanaartha dengan jumlah kurang lebih Rp 40 miliar dan nasabah Forsawa Bersatu sekitar 40 nasabah dengan total nilai Rp 53 miliar yang tidak bisa dicairkan, sementara masih banyak nasabah lainnya yang juga telah menempuh jalan keberatan yang sama juga mengharapkan agar asset-aset yang telah disita dirampas agar dikembalikan.

 

Manajemen Bukan Tersangka

Sementara itu, Kuasa Hukum Nixon Sipahutar juga menyampaikan, tujuan menghadirkan saksi ahli adalah untuk memberikan keterangan sebagai ahli di mana sebenarnya manajemen Wanaartha bukan perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana, begitu juga personil direksi Wanaartha juga bukan sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana.

Namun aset Wanaartha sekarang malahan dirampas oleh negara sehingga operasional Wanaartha sebagai perusahaan asuransi, di mana untuk bisa membayarkan manfaat kepada nasabah dengan memutarkan dananya di pasar modal, sebab yang dirampas adalah Sub Rekening Efek yang terdapat di dalamnya Single Investor Identification (SID) atau Identitas Tunggal Investor di Pasar Modal Wanaarta beserta Sub Rekening Efeknya (SRE).

Selain itu, Wanaartha sudah berdiri sejak 46 tahun yang lalu dan tidak pernah ada masalah dalam pembayaran manfaat dan juga pembayaran premi polis jatuh tempo. Permasalahan ini justru terjadi akibat tim dalam dari Kejaksaan Agung RI ketika pemblokiran 20 Januari 2020, kemudian penyitaan 7 April 2020 dan terakhir dirampas oleh negara berdasarkan amar putusan 26 Oktober 2020.

“Kami mewakili nasabah Wanaartha dalam kelompok Swanaartha dalam proses Permohonan Keberatan di PN Jakarta Pusat, supaya hak-hak nasabah Wanaartha sebagai pihak ketiga diperhatikan dan menjadi prioritas utama, selain itu kami juga tidak menyentuh perkara pokok terdahulu, namun hanya meminta semoga Majelis Hakim dan Ketua Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan kami sebagai nasabah yang tidak terkait perkara pokok dalam Tipikor sehingga disebut sebagai pihak ketiga yang beritidak baik telah melaporkan dan mengajukan permohonan keberatan yang terdaftar dengan Nomor 032/Keberatan,” kata Nixon.

 

 

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN