Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

Satgas Waspada Investasi Tindak 105 Fintech Lending Ilegal

Sabtu, 4 Juli 2020 | 05:01 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Satgas Waspada Investasi (SWI) mengumumkan telah menindak 105 fintech p2p lending yang tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di masa pandemi Covid-19, fintech lending ilegal itu memanfaatkan momen melemahnya perekonomian masyarakat.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menyampaikan, total fintech lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2020 sebanyak 2.591 entitas. Hanya pada bulan Juni 2020, satuan tugas itu telah ditemukan sebanyak 105 fintech lending ilegal.

Dia mengatakan, keberadaan fintech lending ilegal tersebut sangat merugikan masyarakat, apalagi saat pandemi Covid-19.

“Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif," kata Tongam melalui konferensi pers secara daring, Jumat (3/7).

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing. Foto: hukumonline.com
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing. Foto: hukumonline.com

Menurut dia, pinjaman fintech ilegal tersebut seolah-olah membantu masyarakat, padahal sebenarnya sedang menjerumuskan masyarakat dengan tingkat bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone.  Hal itu sangat berbahaya, karena data korban fintech lending ilegal bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.

Selain merugikan masyarakat, kata Tongam, keberadaan fintech lending ilegal juga berpotensi merugikan negara. Karena entitas itu tentu tidak menyetorkan pajak kepada pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya terus mengimbau masyarakat untuk tidak sekali-kali mencoba atau menggunakan layanan dari fintech lending ilegal tersebut.

Tongam menuturkan, Satgas Waspada Investasi didukung oleh 13 kementerian dan lembaga, salah satunya pihak Kepolisian. Dengan begitu, setiap temuan Satgas Waspada Investasi dapat selalu diteruskan kepada pihak Kepolisian untuk segera dilakukan tindakan sesuai kebutuhan. Termasuk tindakan yang mengandung unsur pidana.

"Semua temuan Satgas Waspada Investasi kami koordinasikan kepada pihak Kepolisian, dalam hal ini Bareskrim Polri dengan memberikan surat laporan informasi apabila dilihat ada dugaan tindak pidana di sana. Sehingga dengan demikian bisa memberikan efek jera kepada pelakunya," tambah Tongam.

99 Kegiatan Usaha Ilegal
Selain fintech lending, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 99 kegiatan usaha yang diduga tanpa melakukan kegiatan usaha tanpa seizin OJK. Sejumlah kegiatan usaha yang menawarkan secara ilegal itu juga dinilai sangat merugikan masyarakat.

Tongan menerangkan, usaha ilegal tersebut sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin, sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin.

"Ini juga menjadi lahan yang menarik bagi masyarakat kita, apalagi melihat ekonomi yang sedang sulit. Mereka berpikir bahwa investasi ilegal ini bisa mendatangkan untung yang sangat besar. Ternyata adalah berupa penipuan dan malah menjerumuskan masyarakat menjadi rugi," ungkap dia.

Tongam memaparkan, dari 99 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan antara lain sebanyak 87 perdagangan berjangka (Forex) ilegal, sebanyak 2 penjualan langsung (Direct Selling) ilegal, 3 investasi Cryptocurrency ilegal, 3 investasi uang, dan sebanyak 4 kegiatan lainnya. Adapun ciri-ciri kegiatan usaha ilegal yang ditemukan Satgas Waspada Investasi adalah tidak memiliki izin usaha serta memiliki izin usaha tapi tidak punya izin produk.

"Perlu sampaikan, masyarakat perlu hati-hati dengan penawaran investasi ilegal ini melalui simplikasi 2L, yaitu Legal dan Logis. Kalau ada penawaran yang sangat menarik atau imbal hasil maka cek 2L," ucap Tongam.

Dia menambahkan, Legal yang dimaksud berarti memastikan bahwa pihak yang menawarkan memiliki izin dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, begitu juga izin produk yang ditawarkan. Logis artinya melihat secara rasional imbal hasil dari investasi yang ditawarkan dengan menyesuaikan data pasar secara umum.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN