Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi PNM. (Foto: Istimewa/Beritasatu.com)

Ilustrasi PNM. (Foto: Istimewa/Beritasatu.com)

TARGET NAIK PERLAHAN

Semester I, PNM Salurkan Pembiayaan Mekaar Rp 21,33 Triliun

Kamis, 8 Juli 2021 | 04:28 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM mencatat telah menyalurkan pembiayaan Mekaar sebesar Rp 21,33 triliun sepanjang semester I-2021. Di samping itu, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait holding ultra mikro disebut akan mendorong perseroan meningkatkan target dan rencana bisnis secara perlahan.

Berdasarkan catatan Investor Daily, di akhir 2020 PNM menyalurkan pembiayaan mencapai Rp 26,86 triliun atau naik 11,54% secara tahunan (year on year/yoy). Pembiayaan ULaMM turun 35% (yoy) menjadi Rp 2,51 triliun. Sedangkan Mekaar naik 20,48% (yoy) menjadi Rp 24,34 triliun.

Di awal tahun, perseroan pun menargetkan bisa menyalurkan total pembiayaan tahun 2021 mencapai Rp 38 triliun atau tumbuh 56,12% (yoy). Pada saat yang sama, jumlah nasabah ditargetkan bertambah menjadi sebanyak 9,2 juta.

Adapun berdasarkan keterangan resmi PNM, hingga 31 Juni 2021 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 21,33 triliun kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 9,8 juta. Saat ini PNM memiliki 2.916 kantor layanan Mekaar dan 688 kantor layanan ULaMM di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 provinsi, 440 kabupaten/kota, dan 5.006 kecamatan.

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi. Foto: IST
Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi. Foto: IST

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait landasan hukum holding ultra mikro bakal membuat perseroan lebih efektif dan lebih efisien dalam mengelola aktivitas pemberdayaan dan sektor bisnis. Hal itu sekaligus mendorong komitmen perseroan untuk meningkatkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik (ESG).

"Integrasi diarahkan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses pemberdayaan eksisting. Sumber daya, kapasitas dan kapabilitas ke-3 perusahaan akan disatukan untuk memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi para pelaku Ultra Mikro dan UMKM, termasuk bunga atau margin yang lebih efisien, layanan yang lebih tinggi dan peluang pengembangan usaha yang semakin besar," kata Arief melalui keterangannya, Rabu (7/7).

Dia pun menerangkan, holding ultra mikro yang resmi hadir dengan terbitnya beleid itu akan meningkatkan pemberdayaan usaha di segmen ultra mikro yang semakin masif. Harapannya ketimpangan di tengah-tengah masyarakat dapat lebih ditekan di masa datang.

Pada saat ini, Arief menjamin bahwa target PNM berjalan seperti biasa dan sedikit demi sedikit akan dinaikan secara target dan pengembangan ke depan.

"Untuk sementara, sampai tuntas semua proses, target dan rencana bisnis tahun ini masih menggunakan target semula. Namun diharapkan dan terus diupayakan dapat ada peningkatan pencapaian, dan yang pasti kerja keras ini harus terus menerus dilakukan secara bersama-sama, sehingga proses semakin terstruktur, tidak tumpang tindih, tepat guna dan tepat sasaran," beber Arief.

Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo telah meneken PP No 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI pada Jumat (2/6) lalu.

Payung hukum tersebut diterbitkan sebagai bentuk perwujudan visi pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan segmen ultra mikro yang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Sesuai PP tersebut, holding terdiri atas tiga entitas BUMN yakni BRI selaku induk holding, PT Pegadaian (Persero) dan PT PNM (Persero).

Mengutip Pasal 4b PP Nomor 73 Tahun 2021 disebutkan bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menjadi pemegang saham PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani. PP tersebut mengatur hak istimewa bagi PNM yakni perseroan sebagai anggota holding akan memperoleh hak-hak khusus seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meski statusnya berubah menjadi anak perusahaan atau anggota holding.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 2 PP No.73/2021 disebutkan bahwa PNM tetap menjalankan hak sebagai lembaga keuangan khusus, dalam menyelenggarakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Selain itu, dalam pasal tersebut juga dikatakan PNM pun memiliki hak khusus menjalankan kegiatan usaha lainnya guna menunjang usaha-usaha tersebut. Terkait hal itu Arief pun semakin optimistis pemberdayaan usaha ultra mikro oleh pihaknya akan semakin masif.

Arief menerangkan, bahkan PNM akan semakin kompetitif karena dengan integrasi bunga pembiayaan bisa menjadi lebih efisien. Secara internal, membuat likuiditas di dalam holding dapat dikelola lebih presisi. Hal itu bisa menekan cost of fund (CoF) PNM dan pemberdayaan yang dilakukan perseroan bisa lebih masif.

Di samping itu, lanjut dia, integrasi data pun akan membuat pemberdayaan UMKM menjadi lebih kuat, khususnya dalam mendorong segmen usaha ultra mikro naik kelas. "Kesempatan pelaku usaha ultra mikro berintegrasi dengan pelaku usaha kecil, menengah hingga komersial akan lebih terbuka lagi," imbuh dia.

Jika mengutip Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 73 Tahun 2021, disebutkan bahwa penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dilakukan melalui pengambilan bagian secara penuh hak Negara RI terhadap saham baru yang diterbitkan Perusahaan Perseroan (Persero) BRI Tbk melalui hak memesan efek terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham berdasarkan ketentuan pasar modal.

Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara pada Pegadaian dan PNM. Dengan pengalihan saham Seri B dalam Pasal 2, negara melakukan kontrol terhadap Pegadaian dan PNM melalui kepemilikan saham Seri A Dwi Warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN