Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek pada acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP),  di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Senin (31/5/2021). (Foto: Investor Daily/Nida Sahara)

Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek pada acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP), di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Senin (31/5/2021). (Foto: Investor Daily/Nida Sahara)

Tekan Rasio Klaim, IHII Dukung BP Jamsostek Tingkatkan Jumlah Kepesertaan

Rabu, 16 Juni 2021 | 22:06 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) mendukung sejumlah langkah untuk BP Jamsostek meningkatkan jumlah kepesertaan. Dengan begitu, diyakini rasio klaim yang masih tinggi bisa ditekan dan dapat memberikan manfaat lebih baik kepada para peserta BP Jamsostek.

Ketua IHII Saepul Tavip menyampaikan, iuran pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BP Jamsostek turun sebesar Rp 2,13 triliun dan Jaminan Kematian (JKm) turun sebesar Rp 0,99 triliun di akhir 2020. Sementara pendapatan iuran JHT hanya naik Rp 1,93 triliun dan JP naik sebesar Rp 1,03 triliun.

Dia menilai, penurunan iuran pada program JKK dan JKm pengaruh dari kebijakan relaksasi 99% iuran dari Agustus 2020 hingga Januari 2021, sekaligus maraknya PHK akibat pandemi. Berkaca dari hal tersebut, pihaknya memproyeksi iuran dari dua program tersebut masih akan menurun di tahun 2021 karena sebagian iuran dialokasikan pada program baru yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dampaknya, sambung Saepul, rasio klaim JKK akan tetap tinggi di 2021, seperti rasio klaim di 2020 sebesar 41,07%, demikian juga rasio klaim JKm akan tetap tinggi seperti di tahun 2020 sebesar 73,80%. Sementara rasio klaim JHT 67,05% karena jumlah PHK terus terjadi. Rasio klaim JP relatif rendah sebesar 2,4%.

"Rasio klaim yang tinggi akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada peserta dan akan berpotensi mengganggu ketahanan program jaminan sosial ketenagakerjaan kedepannya. Dengan menurunkan rasio klaim maka akan mendukung peningkatan hasil investasi," jelas Saepul melalui keterangan tertulis, Rabu (16/6).

Menurut dia, salah satu cara menekan rasio klaim tersebut adalah dengan meningkatkan jumlah kepesertaan. Oleh karena itu, pihaknya mendukung realisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2/2021 tentang Optimalisasi Program Jamsostek. Inpres itu diyakini bisa mempercepat BP Jamsostek menambah jumlah kepesertaan aktif yang ditargetkan mencapai 37 juta di tahun 2021.

Saepul mengatakan, IHII juga mendesak presiden segera melakukan evaluasi pelaksanaan Inpres kepada 26 Kementerian/Lembaga dan Pemda tersebut. Pengawasan dan penegakkan hukum menjadi hal yang harus diprioritaskan untuk berjalannya Inpres itu dengan baik.

Lebih lanjut, pihaknya mengusulkan agar pemerintah dan BP Jamsostek melaksanakan amanat Pasal 7 dan 8 Peraturan Presiden Perpres Nomor 109/2013, yaitu mewajibkan pekerja bukan penerima upah (peserta mandiri) menjadi peserta JKK dan JKm di BP Jamsostek. Termasuk mendorong pemerintah mendaftarkan pekerja pemerintah non ASN seperti guru honorer dan pekerja honorer pemerintah lainnya ke BP Jamsostek.

"Pemerintah mendaftarkan pekerja informal miskin seperti pemulung, petani dan nelayan miskin, pedagang asongan miskin, dan sebagainya menjadi peserta JKK dan JKm di BP Jamsostek dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan pemerintah," imbuh Saepul.

Di sisi lain, Saepul mengemukakan, pihaknya mendorong pemerintah merevisi PP Nomor 60/2015 juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19/2015, dengan menerapkan syarat pengambilan JHT yaitu minimal kepesertaan 5 tahun baru boleh mencairkan dana JHT. "Dengan revisi ini maka rasio klaim JHT akan menurun," kata dia.

Pihaknya juga mengusulkan agar pemerintah menaikkan iuran JP sesuai amanat Pasal 28 ayat (4) PP Nomor 45/2015, sehingga ketahanan dana JP akan semakin baik, dan akan mampu menjamin pekerja yang memasuki masa pensiun dengan manfaat pasti. Menaikkan besaran iuran JP dinilai perlu meskipun rasio klaim peserta relatif rendah.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN