Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

Tiga Tanda Bukti Terdaftar Fintech Lending Dibatalkan

Senin, 13 Juli 2020 | 22:24 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Tiga tanda bukti terdaftar penyelenggara fintech p2p lending dibatalkan secara otomatis karena telat mengajukan perizinan. Sehingga saat ini jumlah penyelenggara fintech p2p lending tercatat sebanyak 158 entitas, dari sebelumnya sebanyak 161 entitas.

Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar Kasan menerangkan, setiap penyelenggara fintech p2p lending mesti mengajukan perizinan paling lambat satu tahun sejak mendapat tanda bukti terdaftar dari OJK. Jika penyelenggara melebihi jangka waktu tersebut, maka secara otomatis tanda bukti itu dibatalkan.

"Itu secara otomatis berlaku, di POJK 77 Tahun 2017 ada dan dikatakan kalau tidak mengajukan dalam jangka waktu satu tahun maka tanda daftarnya batal. Jadi kalau mau mendapat izin janganlah pengajuannya lebih dari satu tahun," ucapnya pada salah satu webinar, Senin (13/7).

Munawar memaparkan, pada POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada pasal 10 ayat (1) menyatakan, bahwa penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.

Sanksi langsung dipaparkan pada ayat (2) yang menjelaskan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal.

Dalam hal ini, pasal 8 ayat (5) menyatakan, bahwa OJK menetapkan persetujuan pendaftaran penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK Munawar Kasan dalam diskusi Zooming with Primus - Prospek Bisnis Fintech di Indonesia di BeritasatuTV, Kamis (9/7/2020). Sumber: BSTV
Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK Munawar Kasan   Sumber: BSTV


Munawar mengatakan, belum bisa menyampaikan nama-nama tiga entitas tersebut, namun yang pasti sejumlah entitas tadi bisa menjadi contoh bagi penyelenggara lain untuk tidak telat mengajukan perizinan dan lekas menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Secara umum, penyelenggara lain memerlukan waktu rata-rata tiga sampai empat bulan untuk mengajukan perizinan ke OJK, awal pengajuan pun tidak mutlak dengan dokumen yang langsung lengkap.

"Nah saat mengajukan izin memang belum tentu dokumen-dokumennya lengkap 100%. Tetapi yang paling penting adalah mengajukan perizinan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kepada fintech-fintech lending untuk melihat POJK 77/2016, persyaratan-persyaratannya ada di sana, jadi jangan sampai terlambat mengajukan izin," papar dia.

Berdasarkan statistik OJK per 10 Juli 2020, total penyelenggara fintech p2p lending sebanyak 158 entitas. Sebanyak 33 entitas telah mengantongi tanda bukti perizinan dan 125 entitas lain masih berstatus terdaftar. Dari jenis bisnisnya, 147 entitas merupakan perusahaan konvensional dan 11 entitas lain berbasis syariah.

Sebelumnya, tiga penyelenggara fintech p2p lending juga diketahui tanda bukti terdaftarnya dibatalkan. Alasan yang dipaparkan OJK pun sama, sejumlah penyelenggara itu tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan.

Tiga entitas yang dimaksud meliputi PT Nusantara Digital Techno (Plaza Pinjaman), PT Pinjam meminjam Global (Pinjam), dan PT Unikas Indonesia Pasifik (AdaKita). Adapun pembatalan bukti terdaftar Plaza Pinjaman dan Pinjam tercatat pada 7 Februari 2020, sedangkan AdaKita tercatat pada 12 Februari 2020.

Di sisi lain, Co Founder & CEO Akseleran Ivan Nikolas Tambunan ketika itu menyampaikan, memang banyak kebutuhan atau kewajiban yang perlu dipenuhi untuk suatu penyelenggara fintech p2p lending mendapatkan status berizin dari OJK. Dalam hal ini, setidaknya terdapat enam hal yang mesti direalisasikan.

Pertama, harus memiliki lebih dari 20 standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tata cara pengendalian internal, collection, perlindungan data, dan sebagainya. Kedua, harus memiliki ISO 27.001 mengenai manajemen kerahasian data.

Kemudian ketiga, harus punya escrow account terpisah, serta virtual account untuk pemberi pinjaman (lenders) memasukkan dana. Keempat, memiliki tanda tangan digital (digital signature) dan e-KYC procedure. Kelima, terintegrasi dengan asuransi kredit. Serta keenam, ialah harus bekerjasama dengan lembaga pengelola informasi perkreditan.

"Akseleran sendiri sudah berizin per Desember 2019. Semua (persyaratan) sulit, tapi harus seperti itu supaya (penyelenggara) gak asal. Jadi yang dapat izin sudah terbukti oke," pungkas Ivan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN