Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Pertemuan Tahunan OJK, Jumat (15/1/2021).

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Pertemuan Tahunan OJK, Jumat (15/1/2021).

UU Ciptaker dan SWF Topang Perekonomian

Sabtu, 16 Januari 2021 | 11:20 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id) ,Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id --   Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa berbagai kebijakan untuk menopang perekonomian telah disiapkan.

“Kita juga bersyukur UU Ciptaker telah diundangkan dan peraturan turunan, PP atau Perpres segera terbit waktu secepatnya agar kita semakin kompetitif di pasar, utamanya di pasar global,” kata Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2021 yang disampaikan secara virtual dari Istana Bogor, Jumat (15/1/2021). PTIJK 2021 mengambil tema ‘Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif’.

Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, para pimpinan OJK, dan undangan dalam jumlah terbatas hadir secara offline di JCC. Sedang ratusan undangan mengikuti acara secara virtual.

Pergerakan dan volatilitas IHSG
Pergerakan dan volatilitas IHSG

Yang sudah selesai PP-nya, lanjut Presiden, yaitu LPI atau SWF yang dinamakan INA (Indonesia Investment Authority) dan telah didirikan. LPI ini untuk menangkap peluang investasi dan solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan.

Dia menyebutkan nama-nama untuk Dewan Pengawas INA sudah disampaikan kepada DPR dan diharapkan selesai minggu depan. Pembentukan SWF ini sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan dan juga untuk meningkatkan investasi langsung asing (FDI) ke Indonesia dan juga untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia.

Pertumbuhan kredit dan DPK serta indikator LDK perbankan
Pertumbuhan kredit dan DPK serta indikator LDK perbankan

“Saya tadi bisik-bisik ke Ibu Menteri Keuangan, awal-awal ini mungkin 1-2 bulan ini target yang masuk ke SWF kita berapa? Dijawab Bu Menkeu ya kira-kira US$ 20 miliar. Pemerintah akan menyetorkan modal awal tunai sebesar Rp 15 triliun dan saham BUMN sebesar Rp 50 triliun,” kata Jokowi.

Presiden berharap INA akan menjadi mitra strategis investasi yang kuat secara hukum dan kelembagaan, dan mitra strategis yang andal dan terpercaya untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

Kredit UMKM dan korporasi
Kredit UMKM dan korporasi

Jokowi juga menjelaskan tentang data realisasi investasi kuartal III-2020 tercatat Rp 611,6 triliun, yang terdiri atas PMA sebesar Rp 301,7 triliun dan PMDN sebesar Rp 309,9 triliun.

“Tadi pagi juga BPS telah merilis total ekspor tahun 2020 sebesar US$ 163,3 miliar dan total impor tahun 2020 sebesar US$ 141,6 miliar. Saya hitunghitung neraca perdagangan kita tahun 2020 surplus US$ 21,7 miliar. Dibandingkan 2019 justru kita defisit US$ 3,6 miliar, katanya.

Pertumbuhan kredit per kelompok bank
Pertumbuhan kredit per kelompok bank

Menurut Kepala Negara, hal itu memberikan sebuah optimisme dan pada 2021 diharapkan terus meningkat dan tetap pada posisi surplus neraca perdagangan.

Di sisi lain, Presiden meminta OJK dan pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pasar, menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat, transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak tegas.

Premi asuransi
Premi asuransi

“Pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin, harus mengeluarkan taringnya, dan menjaga kredibilitas dan integritas ini sangat penting. Kita harus membangun sebuah sistem internal yang baik,” lanjut Presiden.

Presiden juga mengajak industri keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM. Meningkatkan akses UMKM untuk memperoleh pembiayaan dan jangan hanya melayani yang besar-besar saja. Pelaku kecil yang memiliki potensi, yang skalanya sangat besar juga harus diberikan prioritas. Akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal, UMKM, juga harus lebih mudah dan cepat.

Lima prioritas arah kebijakan OJK
Lima prioritas arah kebijakan OJK

“Saya sudah menyampaikan beberapa hal kepada Menkeu, kepada Pak Menko Ekonomi agar kita menyiapkan sebuah regulasi, sebuah peraturan, yang jauh ke depan,” katanya. Pada bagian akhir pidatonya, Presiden berharap generasi muda dan UMKM yang belum bankable bisa mengembangkan skala usahanya. Sementara kredit usaha rakyat (KUR), bank wakaf mikro juga bisa dimanfaatkan oleh segmen masyarakat yang lebih luas dan lebih produktif.

“Dan kita harus membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang membawa Indonesia maju, dan sekaligus berkeadilan,” tegas Presiden. (try/jn)

Baca juga

https://investor.id/finance/kita-optimistis-2021-adalah-titik-balik-masalah-pandemi

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN