Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber: BSTV

Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber: BSTV

UU Keuangan Solusi Permasalahan Asuransi dan Dana Pensiun

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:07 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Undang-Undang (UU) Omnibus Law Sektor Keuangan bisa menjadi solusi untuk mengantisipasi permasalahan pada industri perasuransian dan dana pensiun. Namun demikian, ketentuan itu juga akan mengungkap borok dari perusahaan yang selama ini belum mencuat.

Hal itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir Erick saat menjadi pembicara pada Kuliah Umum Efektivitas Penanganan Hukum dan Ekonomi Dalam Kasus Mega Korupsi: Studi Kasus Jiwasraya, di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Rabu (26/1).

Acara tersebut terselenggara secara hybrid, baik luring maupun daring. Erick mengatakan, Kementerian BUMN mendorong adanya perbaikan UU Keuangan. Regulasi itu diyakini bisa menjadi solusi sekaligus mengantisipasi adanya permasalahan pada industri asuransi dan dana pensiun di masa depan.

Dia pun menilai masih banyak perusahaan asuransi atau dana pensiun yang bermasalah tapi belum mencuat kepada publik.

“Perlu perbaikan Undang-Undang Keuangan. Sebab, dari kasus Jiwasraya dan Asabri, ini baru dua kasus yang terbuka. Saya yakin banyak kasus lain yang belum terbuka. Karena tadi, loopholes (memanfaatkan celah UU) masih terlalu besar, seperti mengenai asuransi dan dana pensiun,” ujar Erick, Rabu (26/1).

Dia mengungkapkan, perbaikan yang dimaksud salah satunya perlu penegasan atas sanksi. Terutama agar pemilik perusahaan asuransi bertanggung jawab penuh atas indikasi kerugian nasabah, baik karena ada unsur penipuan atau kegiatan melawan hukum lain. Ketentuan itu seharusnya ditegaskan seperti yang diatur bagi perbankan.

“Inilah kenapa Bapak Presiden juga sedang memberi dorongan bagaimana reformasi dari UU Keuangan yang sedang dibahas DPR dengan Ibu Menteri Keuangan,” imbuh dia.

Erick mengatakan, reformasi dan pembenahan memang perlu dilakukan pada dua industri tersebut. Hal yang sama juga sedang diupayakan dalam Kementerian BUMN.

Oleh karena itu, perlu kerja sama seluruh pihak yang berkepentingan, tanpa harus menunjuk kesalahan masing-masing. Menurut dia, kolaborasi adalah kunci untuk memperbaiki industri asuransi dan dana pensiun.

“Karena dalam menyelesaikan masalah tidak boleh ada ego sektoral. Tapi isunya ditaruh ditengah dan harus diselesaikan. Karena itu ini menjadi bagian besar dari reformasi UU Keuangan,” jelas Erick.

Dia menerangkan, Jiwasraya beruntung karena milik pemerintah, sehingga pemerintah hadir dan bertanggung jawab menyelamatkan polis para nasabah meski dana tidak dikembalikan penuh.

Sebaliknya, permasalahan tidak kunjung mencapai titik terang pada salah satu perusahaan mutual besar di Indonesia.

“Kalau asuransi lain (Bumiputera), itu mutual fund, lebih kompleks karena tidak tahu siapa pemiliknya. Ini juga ada kejadian sangat besar di Jepang, Korea, kasusnya banyak yang seperti ini. Nah, Jiwasraya ini milik negara. Artinya, Negara harus hadir menyelesaikan polis ini dibantu, meskipun tidak sempurna tapi harus diselesaikan,” kata dia.

Harus Ada Solusi

Menteri BUMN Erick Thohir di DPR. Sumber: BSTV
Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber: BSTV

Erick menilai, permasalahan pada asuransi dan dana pensiun saat ini mesti dicarikan solusi. Bisnis yang mengusung kepercayaan itu akan hancur jika tidak segera dicarikan penyelesaian.

“Kalau bisnis kepercayaan ini tidak di-recovery lagi, dikembalikan kepercayaannya, maka industri ini hancur,” beber dia. Dia menuturkan, berbagai pihak yang berkepentingan juga mesti rela berbagi rasa sakit (sharing pain). Seperti yang terjadi pada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Dalam hal ini, proses restrukturisasi polis Jiwasraya melalui IFG Life disebut membutuhkan dana Rp 33 triliun. Namun demikian, penyertaan modal negara (PMN) yang disetujui Kementerian Keuangan hanya sebesar Rp 20 triliun. Pemenuhan sisa dana Rp 13 triliun diupayakan Kementerian BUMN.

“Jadi ini kerja sama dan saling mendukung. Bukan karena milik Negara lalu Menteri Keuangan tanggung jawab. Karena Kementerian BUMN juga bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita kan manajemennya,” ungkap Erick.

Sejak Erick menjabat sebagai Menteri BUMN, polis para nasabah Jiwasraya berhasil diselamatkan selama dua tahun melalui skema bail in dan transfer polis ke IFG Life.

Adapun perkembangan restrukturisasi Jiwasraya disebut mencapai 99%, sebanyak 230.322 polis telah dialihkan ke IFG Life, dengan nilai buku atas polis Jiwasraya yang dialihkan kepada IFG Life sebesar Rp 33 triliun.

“Penyelesaian nasabah Jiwasraya ini 99%, memang masih ada 1%. Saya minta maaf kalau tidak bisa menyelesaikan semua. Tapi 99% ini angka absolut yang bisa kita capai. Sekarang PKPU Garuda saja baru mau mencari 51%. Konteksnya untuk Jiwasraya, ini adalah solusi real untuk yang pegang polis Jiwasraya, yang selama ini isu (penyelesaian) di asuransi dan dana pensiun tidak jelas. Jadi ada yang dihukum, tapi (nilai) polisnya ada yang dirugikan,” tandas Erick.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN