Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Pengurus Harian Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam diskusi bertajuk

Ketua Pengurus Harian Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam diskusi bertajuk "Jerat Pinjol Ilegal Bikin Benjol", Sabtu, 16 Oktober 2021.

YLKI: Ada Fintech Legal yang Tagih Pinjaman dengan Cara Teror

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 13:35 WIB
Herman

JAKARTA, investor.id – Ketua Pengurus Harian Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebut  praktik penagihan utang yang menyalahi aturan tidak hanya dilakukan  pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal. Praktik menyimpang juga dilakukan perusahaan financial technology (fintech) yang sudah terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tulus menyampaikan, dari total pengaduan yang masuk terkait pinjaman online, 70% berkaitan dengan pinjol ilegal, sementara 30% terkait pinjol legal. Mayoritas pengaduan masyarakat tersebut terkait cara penagihan utang yang mengarah pada teror psikologis, harassment, dan sebagainya.

“Bukan berarti yang legal juga tidak ada masalah. Dari pengaduan yang masuk, ternyata masih ada masalah dan yang paling signifikan adalah cara penagihan yang hampir sama dengan pinjol ilegal, jadi ini juga harus mendapat perhatian semua pihak,” kata Tulus Abadi dalam diskusi bertajuk “Jerat Pinjol Ilegal Bikin Benjol”, Sabtu (16/10/2021).

Tulus menyampaikan, permasalahan pinjaman online kerap muncul karena masyarakat seringkali tidak membaca syarat dan ketentuan dalam kontrak elektronik. Di sisi lain, kemampuan membayar masyarakat juga rendah, meskipun jumlah utangnya relatif kecil.

“Rata-rata sengketa itu muncul karena masyarakat menunggak utang. Kalau tidak nunggak, sebenarnya tidak akan terjadi sengketa baik pidana maupun perdata. Tetapi faktanya karena kondisi ekonomi sedang sulit akibat pandemi, kemampuan membayar mereka sangat rendah,” kata Tulus.

Sebagai informasi, saat ini ada ada 106 fintech peer-to-peer lending yang sudah terdaftar dan mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan untuk pinjol ilegal, sejak 2018 hingga saat ini Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan 3.515 pinjol ilegal.

 

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN