Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi OJK. (Foto: Beritasatu Photo)

Ilustrasi OJK. (Foto: Beritasatu Photo)

Seleksi DK OJK Jilid III, Pansel Diminta Jaga Independensi

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:06 WIB
Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Mantan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2012-2017, Firdaus Djaelani menekankan pentingnya peran OJK dalam melakukan pengawasan terintegrasi pada lembaga jasa keuangan.

“Saat ini sudah common adanya konglomerasi di industri jasa keuangan, dimana satu grup usaha menjalankan bisnis perbankan, IKNB, sekaligus merupakan merupakan emiten di pasar modal,” papar Firdaus dalam Forum Ekonomi dan Bisnis bertema "Mengawal Pansel OJK, Mengawal Pengawasan Industri Jasa Keuangan" yang digelar secara daring, Selasa (25/01/2022).

Pandangan ini disampaikan Firdaus terkait akan berakhirnya masa kepemimpinan Dewan Komisioner (DK) OJK periode 2017 – 2022 (Jilid Kedua) pada 20 Jali 2022 mendatang, sekaligus sebagai masukan bagi pimpinan OJK periode 2022 – 2027 (Jilid Ketiga) yang proses seleksinya sedang berlangsung oleh pansel OJK.

Menurutnya saat ini pengawasan terintegrasi yang dilakukan OJK masih lemah, karena terjadi pengkotak-kotakan antar struktur pada masing-masing pengawas eksekutif perbankan, IKNB maupun pasar modal.

Firdaus mencontohkan, lemahnya pengawasan terintegrasi ini salah satunya yang membuat munculnya kasus Jiwasraya. “Misalnya begini, dalam melakukan pengawasan IKNB menilai alokasi investasi saham yang dilakukan oleh Jiwasraya pada produk JS Saving Plan telah memenuhi ketentuan maksimal 10%, tetapi kan Pengawas IKNB tidak memahami kualitas dari portofolio tersebut. Sebaliknya yang tahu kan Pengawas di bagian Pasar Modal,” ujarnya.

Untuk meningkatkan pengawasan terintegrasi ini, Firdaus menyarankan agar nantinya Kepala Eksekutif di OJK tidak lagi 3 orang seperti sekarang, tetapi terpusat pada 1 orang Kepala Eksekutif.

Sementara terkait pemilihan Dewan Komisioner Jilid 3 itu harus mengerti benar fungsi, tugas dan wewenang OJK oleh para calon yang mendaftar, kemudian memahami benar kondisi terkini industri jasa keuangan dan persoalan yang akan dihadapi di masa datang.

“Kalau orang yang tidak mengerti industri ini, kemudian terpilih dia tidak bisa langsung bekerja. Jadi silahkan saja yang terpilih datang dari mana, baik dari regulator maupun pelaku industri ini,” imbuhnya.

Sementara Anggota Komisi XI DPR-RI, Mukhamad Misbakhun mengingatkan agar dalam melakukan seleksi para calon, Pansel OJK yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dapat menjaga independensi dan menghilangkan kepentingan pribadi maupun golongan.

“OJK ini harus dipimpin oleh orang-orang yang kredibel, bersih dan proper. Jangan sampai orang berkualitas bagus untuk memimpin OJK dihambat hanya karena masalah persaingan individu atau karena perbedaan golongan. Saya akan berteriak paling keras kalau ini terjadi,” tegasnya.

 

Editor : Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN