Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko pada acara AFPI Media Gathering yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (22/10). Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko pada acara AFPI Media Gathering yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (22/10). Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

Aturan Baru Fintech Lending Sesuai Ekspektasi Pelaku Industri

Minggu, 24 Juli 2022 | 20:31 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pelaku Industri fintech p2p lending yang merupakan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersiap memenuhi seluruh ketentuan dalam peraturan OJK No.10/POJK.05/2022. Beleid terbaru itu dipercaya memperkuat industri untuk turut serta menyukseskan penyelenggaraan G20 dan mendukung transformasi ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal AFPI yang juga CEO & Co-Founder Dompet Kilat Sunu Widyatmoko menyampaikan, sebanyak 102 penyelenggara atau seluruh fintech lending berizin OJK menyambut baik diterbitkannya POJK 10/2022. Peraturan baru ini telah sesuai dengan ekspektasi para penyelenggara yang telah didiskusikan dengan pihak regulator selama dua tahun terakhir.

"Para anggota AFPI berkomitmen penuhi seluruh ketentuan dalam POJK terbaru yang memang tujuannya untuk memperkuat industri fintech pendanaan. Dengan demikian dapat turut menyukseskan fokus G20 yakni transformasi ekonomi digital," kata Sunu dalam konferensi pers, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, pelaku industri maupun asosiasi bahkan jauh-jauh hari sudah melakukan penyesuaian. Selain itu, OJK juga memberi ruang untuk penyelenggara memenuhi sejumlah ketentuan. Salah satunya adalah modal minimum sebesar Rp 12,5 miliar, yang dapat dipenuhi secara bertahap selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah menerangkan, pelaku industri telah melakukan berbagai langkah termasuk menyesuaikan aturan-aturan di AFPI. Pendekatan ini menjadi upaya untuk memperkuat industri fintech pendanaan di Tanah Air.

Di antaranya, kata dia yakni seluruh penyelenggara fintech lending berizin atau anggota AFPI hanya boleh mengakses data peminjam berupa CAMILAN (camera, mikrofon, dan location). Selanjutnya jika ada yang melebihi akses CAMILAN ini, dapat dikatakan merupakan entitas pinjol illegal.

Kemudian asosiasi turut menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk penyelenggara fintech lending. Pelatihan dan sertifikasi khususnya dilakukan kepada komisaris, direksi, dan pemegang saham dalam rangka peningkatan kompetensi.

Sertifikasi juga digelar untuk tenaga penagihan, customer service, dan jabatan-jabatan lainnya secara bertahap. Menurut dia, pelatihan dan sertifikasi bertujuan untuk membangun industri fintech lending yang handal, sehat dalam mendukung akselerasi peningkatan inklusi keuangan.

"Hal ini dilakukan dengan memastikan para anggota AFPI melakukan praktik bisnis yang beretika, sesuai Pedoman Perilaku AFPI yang berkomitmen tinggi terwujudnya perlindungan konsumen secara maksimal," ungkap Kuseryansyah.

Dia mengungkapkan, pelatihan dan sertifikasi terhadap tenaga penagihan telah terlihat dampaknya. Data pengaduan yang masuk ke AFPI melalui website AFPI mencatat tren penurunan pengaduan.

Pengaduan terverifikasi per Mei 2022 tercatat 165 pengaduan, angka ini lebih kecil dari April yang masih 182 pengaduan, bahkan Maret sebanyak 221 pengaduan. Pengaduan yang dimaksud terbagi dua jenis yakni pengaduan terkait penagihan tidak beretika dan pengaduan lainnya.

Terkait data, kata Kuseryansyah, AFPI telah mengembangkan Fintech Data Center (FDC) yang mengintegrasikan data antara penyelenggara fintech lending satu dengan lainnya. FDC dihadirkan untuk mengantisipasi terjadinya fraud, pinjaman berlebih dari borrower, termasuk mengetahui status kelancaran dan kualitas pinjaman.

"Industri fintech pendanaan akan terus berkolaborasi mendukung fokus penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022 yakni transformasi ekonomi digital. Peran nyata para anggota AFPI adalah meningkatkan akses keuangan secara digital kepada masyarakat yang underbanked dan underserved. Sehingga kedepannya turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi," ujar Kuseryansyah.

Berdasarkan data OJK, outstanding penyaluran pinjaman dari industri fintech lending per Mei 2022 sebesar Rp 40,17 triliun, atau meningkat 54,14% dari posisi Mei 2021 yang masih Rp 21,74 triliun. Adapun penyaluran pendanaan ke sektor produktif tercatat sebesar Rp 44 triliun atau rata-rata 50,60% dari total penyaluran sepanjang Januari-Mei 2022.

Di sisi lain, fintech lending juga mencatat kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain senilai Rp 2,58 triliun melalui 234 rekening pemberi pinjaman. Angka ini meningkat dari posisi Mei 2021 yang masih senilai Rp 1,12 triliun dari 54 rekening pemberi pinjaman.

Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI yang juga CEO Mekar Pandu Aditya Kristy mengatakan, pencapain ini tidak terlepas dari keunggulan fintech lending yang memanfaatkan penggunaan teknologi algoritma dan artificial intelligence (AI). Dengan begitu, penyelenggara dapat meningkatkan kualitas penilaian kredit (credit scoring) untuk mengukur risiko kredit dari calon peminjam yang tidak memiliki riwayat kredit.

"Dengan demikian kami lebih fleksibel menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani akses keuangan konvensional seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian fintech pendanaan dapat berkontribusi nyata bagi peningkatan inklusi keuangan melalui teknologi digital," kata Pandu.

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN