Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

AFPI: Rencana POJK 'Fintech Lending' Tingkatkan Kualitas Industri

Senin, 16 November 2020 | 21:09 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai bahwa Rancangan POJK bagi fintech lending akan meningkatkan kualitas industri. Seirin dengan hal itu, fintech lending juga perlu mempertahankan kepercayaan pada pemberi dana (lender) sebagai kunci utama terjadinya penyaluran pembiayaan.

Kepala Bidang Humas AFPI Andi Taufan Garuda Putra menyampaikan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan OJK dalam rangka menyusun RPOJK tersebut. Termasuk kaitannya dengan isi pasal 4 yang menyebutkan bahwa penyelenggara fintech lending wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 15 miliar pada saat perizinan, nilai itu meningkat dibandingkan ketentuan POJK 77/2020 sebesar Rp 2,5 miliar.

"Kami melihat kebijakan meningkatkan modal disetor ini sebagai upaya bersama untuk menjaga kualitas industri melalui penguatan penyelenggara fintech lending. Dengan demikian diharapkan peranan keberadaan fintech lending sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan akan semakin optimal," kata Taufan kepada Investor Daily, Senin (16/11).

Di ketentuan lain, kata dia, juga diketahui bahwa pasal 38 mengarahkan bagi penyelenggara memberikan pendanaan kepada sektor produktif paling sedikit 40% dari outstanding pembiayaan. Porsi itu sejatinya ditingkatkan dari ketentuan sebelumnya sebesar 20%. Diatur juga pendanaan di luar Jawa paling sedikit 25% dari outstanding pembiayaan. Kedua hal itu dilaksanakan secara berkala sampai tahun ketiga hingga mencapai porsi minimum.

Mengacu pada statistik OJK, outstanding pembiayaan fintech lending per September 2020 mencapai Rp 12,71 triliun. Dari nilai tersebut portofolio sebesar 84,10% atau Rp 10,69 triliun disalurkan di Jawa. Sedangkan sisa portofolio 15,90% atau sebesar Rp 2,03 triliun disalurkan di luar Jawa.

Menurut Taufan, AFPI senantiasa mengawal agar industri fintech lending terus bertumbuh dan berperan optimal bagi masyarakat. Kebijakan mengenai portofolio pembiayaan tersebut akan mendorong peran fintech lending untuk mendorong inklusi keuangan.

"Dengan demikian semakin banyak masyarakat yang terlayani sektor keuangan dan tersebar ke seluruh wilayah, bukan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Para anggota AFPI akan menyesuaikan dengan kebijakan baru ini dan tentunya akan bertahap dalam pelaksanaannya. Pada intinya, AFPI akan mendukung kebijakan baru OJK ini," ujar dia,

Taufan juga berharap, keberadaan fintech lending dapat menjadi motor penggerak bagi kebangkitan UMKM Indonesia khususnya di tengah kondisi pandemi Covid-19. Ke depannya fintech lending akan menjadi pemimpin bagi pembiayaan berbasis digital di Tanah Air.

Apalagi, sambung dia, fintech lending telah berkembang sangat pesat sejak mulai diatur dan diawasi OJK pada 2016. Jumlah lender dan penerima dana (borrower) terus bertambah secara signifikan. Berdasarkan data OJK, sampai September 2020 akumulasi rekening lender mencapai 681 ribu entitas atau meningkat 21,99% (yoy). Sedangkan akumulasi rekening borrower mencapai 29,21 juta entitas atau naik 103,46% (yoy).

Terus Berkembang

Lebih lanjut, pihaknya menyadari bahwa model bisnis dan kerja sama pihak lain dalam ekosistem terus berkembang serta semakin kompleks. "Perkembangan industri yang positif tersebut perlu diarahkan agar memberikan kontribusi optimal kepada bangsa Indonesia melalui pendanaan kepada masyarakat, wilayah, dan sektor usaha yang belum didanai oleh lembaga keuangan yang telah ada secara optimal," imbuh dia.

Kualitas industri juga dapat meningkat melalui pendekatan OJK terkait aturan mengenai kondisi keuangan penyelenggara. Pasal 51 RPOJK fintech lending mengatur penyelenggara diwajibkan setiap saat menjaga kondisi keuangan demi keberlangsungan usaha. Penyelenggara diwajibkan memiliki ekuitas 0,5% dari total outstanding pembiayaan harian, atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 10 miliar.

Terkait kebijakan itu, kata Taufan, fintech lending hanya sebagai penyelenggara sehingga berbeda dengan industri perbankan atau multifinance. Adapun sumber dana yang dikucurkan fintech lending dimiliki langsung oleh lender atau investor. Dengan demikian, kebijakan OJK terkait ekuitas itu menjadi bagian untuk menjaga kepercayaan lender.

Di sisi lain, lewat rancangan aturan terbaru itu, OJK tetap membatasi limit pembiayaan sebesar Rp 2 miliar. Padahal sebelumnya, AFPI sempat meminta OJK menaikkan plafon pembiayaan menjadi Rp 10 miliar. Menanggapi kebijakan tersebut, Taufan menerangkan, bahwa AFPI mengerti alasan OJK belum mengakomodir permintaan peningkatan plafon pembiayaan.

Menurut Taufan, permintaan kenaikan limit itu sebagai salah satu upaya industri fintech lending dalam mendukung UMKM yang fokus menangani Covid-19. Apalagi melihat alokasi pemerintah telah berpindah untuk ke penanganan pandemi. Pihaknya akan mengkaji lebih lanjut terkait limit pembiayaan tersebut.

"Industri fintech p2p lending akan menjaga kinerja pada masa pandemi ini dan selektif menyalurkan pembiayaan. Dengan demikian diharapkan dapat menjaga peran aktif fintech p2p lending dalam menjangkau pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh lembaga keuangan," pungkas dia.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN