Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Digitalisasi Pelayanan akan Percepat Inklusi Keuangan

Rabu, 28 April 2021 | 11:31 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah terus mendorong digitalisasi layanan keuangan financial technology (fintech) agar mampu mencapai inklusi keuangan. Khususnya untuk menjangkau 46,6 juta UMKM dan 132 juta orang yang saat ini masih belum memiliki akses ke rekening maupun kredit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hingga Februari 2021 terdapat 148 fintech yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran regulasi OJK sangat penting agar industri ini bisa bersaing pada level playing field dan ada regulasi terkait tingkat suku bunga yang ditetapkan.

“Tentunya jumlah aset dari fintech mencapai Rp 4 triliun dan penyaluran pinjaman hingga Februari 2021 mencapai Rp 169,5 triliun atau meningkat sebesar 6,23% secara  YOY (Year On Year),” ucap Airlangga dalam acara Webinar  "Percepatan Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia di Masa Pandemi", Rabu (28/4).

Webinar ini merupakan kerja sama antara Majalah Investor dengan  PT BCA Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Pembiayaan Digital Indonesia. Didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, OJK dan Bank Indonesia (BI).

Airlangga mengatakan hingga Februari juga terjadi kenaikan rekening baik peminjam (borrower) maupun pemberi pinjaman (lender) Di mana hingga Februari jumlah rekening lender telah  meningkat 2,65% year to date menjadi  594 ribu rekening. Rekening borrower juga meningkat 5,2% year to date sehingga mencapai 49,2 juta rekening.

Digitalisasi juga akan diterapkan di sektor pemerintah melalui kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu  meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabel, tata kelola yang baik, dan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Guna mengakselerasi kebijakan ini Presiden telah membentuk Satgas Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)melalui Keppres Nomor 3 tahun 2021. Keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting,” ucap Airlangga.

Ia menuturkan hingga 26 April 2021 telah terbentuk 42% percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dari 542  pemda dan menjadi 24 P2DD provinsi dan  155 P2DD Kabupaten serta 50 P2DD kota. Keberadaan satgas digitalisasi daerah ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem digital di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu akselerasi penerapan kebijakan akan mendorong optimalisasi keuangan digital.

“Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi digital. Kolaborasi serta sinergi dari seluruh stakeholder  sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan atau regulasi yang adaptif serta  forward looking terhadap ekonomi digital,” ucap Airlangga.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN