Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Juli, Outstanding Pembiayaan Fintech Lending Mulai Tumbuh

Jumat, 4 September 2020 | 01:05 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Outstanding pembiayaan fintech p2p lending per Juli 2020 tumbuh tipis sebesar 1,44% secara bulanan (month to month/mtm) menjadi Rp 11,94 triliun. Sebelumnya, kinerja outstanding pembiayaan secara konsisten turun sejak April hingga Juni 2020.

Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi pembiayaan fintech p2p lending tercatat mencapai Rp 116,97 triliun. Nilai itu meningkat sebesar 134,91% secara tahunan (year on year/yoy), atau naik sebesar 43,52% tahun berjalan (year to date/ytd), atau naik 3,09% (mtm). Meski begitu, rentetan pertumbuhan tersebut sejatinya relatif melambat jika dibandingkan tren pembiayaan sebelum pandemi Covid-19.

Hal itu tercermin dari realisasi outstanding pembiayaan yang terus menurun sejak April hingga Juni 2020. Outstanding pembiayaan per April terkoreksi sebesar 7,03% (mtm) menjadi sebesar Rp 13,75 triliun, per Mei berlanjut turun 6,47% (mtm) menjadi Rp 12,86 triliun, dan per Juni kembali turun 8,47% (mtm) menjadi sebesar Rp 11,77 triliun.

"Yang menggembirakan bahwa dari jumlah disalurkan (outstanding pembiayaan) posisi terakhir pada Juli 2020 itu Rp 11,94 triliun. Artinya dana yang disalurkan fintech p2p lending berputar," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi di suatu acara seminar virtual, Kamis (3/9).

Anggota Dewan Komisioner/ Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi menyampaikan Keynote Speech saat acara Investor Awards Best Insurance 2018 di Jakarta, Selasa (24/7). FOTO: UTHAN A RACHIM
Anggota Dewan Komisioner/ Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi FOTO: UTHAN A RACHIM

Dia mengemukakan, sampai Juli terdapat akumulasi rekening penerima pinjaman (borrower) sebanyak 26,57 juta, meningkat 132,82% (yoy). Sedangkan akumulasi rekening pemberi pinjaman (lender) sebanyak 663,86 ribu, naik 28,00% (yoy). Banyaknya entitas yang terlibat itu karena fintech p2p lending memanfaatkan teknologi yang bisa menjangkau pasar lebih jauh.

Namun demikian, Riswinandi mengatakan, wilayah yang menerima pembiayaan masih didominasi Pulau Jawa, begitu juga terkait domisili penyelenggara. Saat ini terdapat 157 penyelenggara fintech p2p lending, namun 148 penyelenggara berdomisili di Pulau Jawa. Oleh karena itu, pihaknya mulai merancang aturan agar penyaluran pembiayaan bisa dilakukan secara merata. Hal itu juga seiring melihat potensi agar industri fintech p2p lending bisa lebih berkembang.

"Supaya peluang yang ada bisa dimanfaatkan, secara pengaturan harus kita kejar. Karena teknologi itu cepat sekali berkembang, kadang-kadang regulator pun ketinggalan," ucap dia.

Riswinandi menuturkan, sampai saat ini fintech p2p lending merujuk pada POJK 77 Tahun 2016. Seiring dengan pembaharuan regulasi dan upaya pembenahan, pihaknya untuk sementara menghentikan pendaftaran penyelenggara baru fintech p2p lending.

Dukung PEN
Sementara itu, Dewan Penasihat AFPI Chatib Basri menyatakan, bahwa perputaran uang dari pembiayaan membuktikan bahwa fintech p2p lending memiliki peran untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pihaknya juga sepakat jika regulator terus mengupayakan industri bisa terus berkembang. Namun demikian, fintech p2p lending bisa memberikan peran lebih terkait data yang dihimpun dari fintech data center (FDC).

Menurut dia, persoalan utama lambatnya penyaluran dana PEN oleh para penyelenggara yang ditunjuk pemerintah erat kaitannya mengenai data penerima bantuan. Dalam hal ini, fintech p2p lending bisa ikut berkontribusi mendukung percepatan PEN untuk segmen UMKM.

"Fintech lending memiliki keunggulan dalam profiling, karena kendala program PEN itu adalah terkait data terutama UMKM. Jadi kolaborasi-kolaborasi seperti ini yang saya kira bisa dilakukan dan policy-nya dari pemerintah," ujar Chatib.

Menanggapi saran tersebut, Riswinandi mengungkapkan, keputusan fintech p2p lending untuk ikut terlibat dalam program PEN ditentukan oleh pemerintah. Kalaupun ada sinyal peluang, fintech p2p lending perlu memperdalam informasi mengenai relokasi dan kriteria yang dibutuhkan pemerintah.

"Karena penyalurannya kan seluruh Indonesia, tentu secara teknologi bisa di cover tapi yang namanya kredit itu harus ada kehati-hatiannya. Kita tau juga sebagian besar cakupan bisnis fintech p2p lending masih di Pulau Jawa," tutup dia.

Menurut catatan Kadin Indonesia, hingga pertengahan Agustus realisasi anggaran program PEN baru mencapai Rp 174,79 trilliun, atau 25,1% dari keseluruhan pagu anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun. Hanya program perlindungan sosial yang realisasinya hingga 19 Agustus 2020 telah mencapai Rp 93,18 triliun. Angka tersebut setara dengan 49,7% dari pagu yang sebesar Rp 203,91 triliun. Penyerapan di 5 sektor lainnya masih rendah, bahkan, di sektor pembiayaan korporasi progres penyerapan anggaran untuk pembiayaan korporasi masih 0%.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN