Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

OJK Berharap Bisa Akomodir Perkembangan Fintech Lending di Aturan Terbaru

Minggu, 15 November 2020 | 23:59 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis rancangan aturan terbaru mengenai industri fintech p2p lending untuk bisa tetap mengakomodasi perkembangan industri tersebut. Aturan mengenai permodalan diperbarui, ketentuan portofolio pembiayaan diperjelas, tingkat kesehatan penyelenggara pun diterangkan, tapi plafon pembiayaan tetap.

OJK merilis RPOJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada Jumat (13/11). Dalam rangka penyusunan itu, OJK pun meminta tanggapan asosiasi dan masyarakat umum.

OJK menilai, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi tidak dapat lagi mampu mengakomodir perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industri ke depan. Banyak hal yang belum diatur dalam beleid itu, termasuk juga banyak ketentuan yang tidak akomodatif pada kebutuhan industri saat ini dan ke depan.

OJK
OJK

Hal itu berdampak kepada kurang optimalnya dukungan peraturan pada perkembangan, kualitas, dan kontribusi industri.

Selain itu, POJK 77/2016 juga belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen. Selain itu, regulasi yang ada belum bisa mengakomodasi kebutuhan kedepan.

"Melalui peraturan baru, diharapkan agar kebutuhan OJK terkait efektivitas dan efisiensi pengawasan, kebutuhan industri agar dapat berkembang optimal, sehat, dan kontributif, serta kebutuhan konsumen atas perlindungan yang lebih optimal dapat diakomodir," tulis OJK melalui penjelasan RPOJK dikutip Investor Daily, Minggu (15/11).

Melirik isi RPOJK, regulator memang memperbarui sejumlah ketentuan dan melahirkan sejumlah aturan baru. Di samping itu, masih terdapat ketentuan lama yang tidak diubah tapi lebih diperjelas lewat aturan turunan

Dimulai dari ketentuan mengenai permodalan. Di ketentuan terbaru, pasal 4 menyebutkan bahwa penyelenggara fintech p2p lending wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 15 miliar pada saat perizinan. Modal disetor itu mengalami peningkatan dibandingkan ketentuan saat ini sebesar Rp 2,5 miliar.

Pengaturan terbaru juga tidak memaparkan modal minimum untuk perusahaan melakukan pendaftaran sebagai penyelenggara. Namun demikian turut dijelaskan bahwa modal disetor pada saat pendirian wajib disetor secara tunai, penuh, atau tidak berupa utang yang ditempatkan pada deposito berjangka pada bank umum atau bank umum syariah.

Kemudian OJK juga memperjelas mengenai portofolio pendanaan atau pembiayaan. Kendati pernah disebut pada surat edaran OJK, kini OJK memperjelas aturan mengenai besaran portofolio pendanaan produktif menjadi sebesar 40% dari outstanding pembiayaan secara tahunan. Dipaparkan pada pasal 38, ketentuan itu dilakukan secara berkala. Sebesar 15% di tahun pertama, 30% di tahun kedua, dan menjadi 40% di tahun ketiga.

Pada pasal yang sama, turut dijelaskan mengenai pendanaan bagi wilayah Luar Jawa menjadi sebesar 25% dari outstanding pembiayaan. Ketentuan itu pun dilakukan secara berkala, mulai dari sebesar 15% di tahun pertama, 20% tahun kedua, dan 25% di tahun ketiga.

Ketentuan mengenai pemenuhan jumlah pendanaan produktif dan pendanaan di Luar Jawa mesti disampaikan lewat rencana tindak. Hal itu mesti disampaikan ke OJK paling lambat setelah tiga bulan sejak beleid itu diterbitkan. Adapun diketahui, bahwa OJK memproyeksi aturan terbaru tersebut dikeluarkan pada akhir tahun ini.

Selanjutnya, adalah aturan yang mewajibkan penyelenggara fintech p2p lending setiap saat menjaga kondisi keuangan demi keberlangsungan usaha. Pada pasal 51, penyelenggara diwajibkan memiliki ekuitas 0,5% dari total outstanding pembiayaan harian, atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 10 miliar.

Namun demikian, pada ketentuan peralihan disebutkan bahwa ketentuan tingkat kesehatan itu wajib dipenuhi secara bertahap. Pertama, pada akhir 2021 paling sedikit Rp 5 miliar, dan pada 2022 paling sedikit Rp 10 miliar.

Di sisi lain, beleid baru dari OJK itu tidak meningkatkan plafon pembiayaan seperti yang sebelumnya pernah diminta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). OJK tetap memberikan plafon pembiayaan sebesar Rp 2 miliar seperti aturan sebelumnya, sedangkan AFPI menginginkan plafon pembiayaan sebesar Rp 10 miliar.

Pada rancangan regulasi terbaru, ketentuan mengenai plafon pembiayaan diatur pada pasal 7. Walaupun secara nilai tidak mengalami perubahan, OJK kini memperluas ketentuan itu. Misalnya batas pemberian dana dari lender dan afiliasinya paling banyak 25% dari total outstanding tahunan.

Sementara itu, OJK turut menjelaskan, bahwa fintech p2p lending telah berkembang sangat pesat sejak mulai diatur dan diawasi OJK pada 2016. Jumlah pengguna yakni pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower) terus bertambah secara signifikan.

Selain itu, model bisnis dan kerja sama pihak lain dalam ekosistem terus berkembang dan makin kompleks. Perkembangan industri yang positif tersebut perlu diarahkan agar memberikan kontribusi optimal kepada bangsa Indonesia melalui pendanaan kepada masyarakat, wilayah, dan sektor usaha yang belum didanai oleh lembaga keuangan yang telah ada secara optimal.

Industri fintech p2p lending ditopang oleh teknologi informasi dengan karakteristik yang berbeda dengan IJK yang telah ada, seperti mekanisme transaksi tanpa tatap muka, frekuensi transaksi tinggi, proses cepat, persyaratan sederhana, termasuk dukungan artificial intelligence (AI).

Menurut OJK, karakteristik tersebut menghasilkan sifat bisnis yang membutuhkan pengawasan berbeda dengan metode pengawasan secara konvensional. Pengawasan harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dukungan teknologi informasi dalam pengawasan juga untuk dapat mengakomodir perkembangan industri yang semakin kompleks.

"Perkembangan yang sangat cepat dan karakteristik industri seperti diuraikan sebelumnya, membutuhkan model pengaturan berbasis prinsip (principle based) yang lebih fleksibel dalam mengakomodir perkembangan industri. Pendekatan pengawasan juga perlu diarahkan pada disiplin pasar (market conduct) dengan melibatkan asosiasi industri," demikian tulis OJK pada RPOJK tersebut.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN