Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fintech. Foto ilustrasi: IST

Fintech. Foto ilustrasi: IST

OJK Terbitkan SEOJK APU-PPT bagi Fintech Lending

Selasa, 9 Februari 2021 | 04:29 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat edaran (SEOJK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) bagi fintech p2p lending. Peningkatan kualitas program dilakukan melalui siklus pendekatan berbasis risiko (risk based approach).

Beleid tersebut ditetapkan di Jakarta sekaligus menandai mulai berlakunya ketentuan pada tanggal 29 Januari 2021 oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Riswinandi. Ketentuan itu berisi 92 halaman batang tubuh dan 15 halaman lampiran.

Penerbitan SEOJK APU-PPT bagi Fintech Lending itu terbilan tepat waktu. Karena POJK 12/2017 yang diubah menjadi POJK 23/2019 menginstruksikan pada ketentuan peralihan bahwa program APU-PPT bagi fintech lending mulai berlaku pada Maret 2021.

SEOJK turut menerangkan bahwa penyelenggara fintech lending sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Terdapat tambahan dibandingkan Rancangan SEOJK sebelumnya, yakni risiko terhadap pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

"Penyelenggara dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil TPPU atau TPPT ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan," tulis OJK dalam SEOJK tersebut, dikutip Investor Daily, Senin (8/2).

Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta
Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Kepentingan pelaku usaha misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme atau mendanai pengembangan senjata pemusnah massal.

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU-PPT serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (risk based approach). Sesuai dengan  prinsip umum yang berlaku secara internasional dan sejalan dengan penilaian risiko nasional (national risk assessment/NRA)) serta penilaian risiko sektoral (sectoral risk assessment/SRA)).

SEOJK menginstruksikan, penerapan program APU-PPT berbasis risiko paling sedikit meliputi pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, dan sumber daya manusia serta pelatihan. Program mesti mencakup hal yang diharuskan dalam rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Adapun penilaian risiko setidaknya mencakup empat faktor risiko yaitu, nasabah, negara, produk/jasa, dan jaringan distribusi. Penyelenggara harus mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan termasuk risiko penggunaan teknologi informasi dan sejumlah kewajiban lainnya.

Sementara dalam rangka melakukan siklus pendekatan berbasis risiko, penyelenggara fintech lending harus melakukan sejumlah langkah kegiatan. Seperti melakukan identifikasi terhadap risiko bawaan (inherent risk). Menetapkan toleransi risiko serta menyusun langkah pengurangan dan pengendalian risiko.

Selain itu, melakukan evaluasi atas risiko residu (residual risk). Menerapkan pendekatan berbasis risiko. Lalu turut melakukan tinjauan dan evaluasi atas pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki.

Sedangkan dalam hal melakukan identifikasi risiko, OJK turut melampirkan alat bantu (contoh) berupa matriks kemungkinan dan dampak. Matriks tersebut membantu penyelenggara dalam menetapkan seberapa besar upaya atau pemantauan yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi risiko. Penyelenggara dapat menggunakan bentuk matriks lain yang sesuai dengan skala usaha, kebutuhan, karakteristik, dan kompleksitas usaha.

Disambut Baik

Dihubungi Investor Daily, CEO Akseleran sekaligus Wakil Ketua Bidang Hukum dan Etika Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Ivan Nikolas Tambunan menerangkan, pihaknya menyambut baik kehadiran beleid itu.

"Kami menyambut baik SEOJK ini karena di satu sisi ingin menjaga kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan di sisi lain mau mengikuti perkembangan teknologi dalam prosedur pencegahan tersebut agar business model penyelenggara p2p bisa tetap berjalan baik," kata dia kepada Investor Daily, Senin (8/2).

Dia menjelaskan, OJK turut memperbolehkan fintech lending melakukan e-KYC (know your customers) saat melakukan identifikasi risiko. Atau secara umum, customer diligence terkait APU-PPT dilakukan sepenuhnya secara elektronik.

"Jadi kita diperbolehkan melakukan due diligence dengan menggunakan metode biometrik, membandingkan data di Dukcapil dengan apa yang kita punya. Jadi orang selfie untuk kemudian datanya dibandingkan. Terus diakui juga penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi untuk melakukan customer due diligence," imbuh dia.

Ivan menambahkan, fintech lending diminta untuk melakukan identifikasi risiko secara sektoral maupun nasional. Dari situ, penyelenggara dapat mengukur skala tindak lanjut sesuai tingkat risiko yang ditemukan. Jika tingkat risiko tinggi, maka tindak lanjut yang dilakukan pun akan tinggi, berlaku sebaliknya.   

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN