Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

Pembiayaan Fintech Lending Capai Rp 73 Triliun di 2020

Kamis, 14 Januari 2021 | 21:11 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA - Industri fintech p2p lending masih berhasil mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan kendati turut terdampak pandemi Covid-19. Sepanjang tahun 2020, pembiayaan tumbuh melambat sekitar 25% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 73 triliun.

Pada tahun 2019, penyaluran pembiayaan fintech lending tercatat sebesar Rp 58,83 triliun atau tumbuh hampir 200% (yoy). Data tersebut dikemukakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu  Widyatmoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (14/1).

"Walaupun di 2020 ada pandemi, alhamdulillah industri fintech lending masih bisa tumbuh 25% meskipun jauh dari pencapaian triple digit yang pernah kita capai di tahun sebelum-sebelumnya," demikian kata dia pada RDP tersebut.

Dia menerangkan, pencapaian itu menjadi bukti bahwa fintech lending mampu melayani kebutuhan di masyarakat meski tanpa tatap muka langsung. Hal tersebut dibuktikan meski rata-rata pembiayaan per bulan sempat merosot dari Rp 7 triliun menjadi Rp 3, tapi situasi itu berbalik melampaui nilai Rp 7 triliun pada Oktober 2020 hingga akhir tahun.

Sunu mengemukakan, segmen masyarakat belum terlayani (underserved) yang disasar fintech lending masih memiliki gap kredit mencapai Rp 1.000 triliun. Potensi besar untuk terus tumbuh berkembang karena sampai 2020 fintech lending baru mampu menutup gap sekitar 7% dari yang seharusnya. AFPI optimistis penyaluran pembiayaan di tahun ini bisa lebih baik.

"Jadi potensi untuk fintech lending untuk tumbuh berkembang kedepannya masih cukup besar. Diharapkan di 2021 ini dengan tren yang ada, kita bisa salurkan lebih dari Rp 100 triliun," ungkap Sunu.

Dia menerangkan, setidaknya ada sejumlah faktor yang membuat fintech lending cepat melakukan pemulihan kinerja. Diantaranya karena kebutuhan pinjaman atau kredit masih besar di masyarakat. Dalam hal ini, fintech lending punya keleluasaan lebih dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

"Kami hanya sebagai platform, risiko atau keputusan pinjaman ada pada pemberi pinjaman. Kita hanya memberikan fakta dari peminjam. Itu yang membuat kami lebih fleksibel, menyesuaikan target pemberian pinjaman, melakukan uji ulang risiko, sehingga kita bisa memberikan produk yang sesuai saat pandemi," ungkap dia.

Kedua, lanjut Sunu, adalah faktor regulasi. POJK 77/2016 yang mengatur fintech lending masih memberi fleksibilitas guna melakukan inovasi. Semangat itu diharapkan masih dipertahankan OJK dalam menyusun aturan terbaru bagi fintech lending, sehingga pelayanan dan kontribusi positif bisa tetap ditorehkan terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Ketiga, dia mengungkapkan, yakni kolaborasi dengan perbankan. Selain peran perbankan sebagai pemberi pinjaman, infrastruktur digital milik perbankan juga sangat penting sebagai pendukung inklusivitas fintech lending. Sebab, borrower atau lender fintech lending harus memiliki rekening bank untuk mencairkan dananya.

Hal senada disampaikan Juru Bicara AFPI Andi Taufan Garuda Putra. Dia mengatakan, Pelaksanaan kegiatan usaha fintech lending tidak lepas dari kolaborasi ekosistem layanan pendukung. Dengan begitu bertumbuhnya fintech lending akan linear dengan pertumbuhan ekosistem.  

Menjawab sejumlah tantangan tersebut, fintech lending turut serta mendorong pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Caranya adalah dengan mendorong penggunaan fintech lending di Indonesia. "Posisi Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain yakni masih 34%, adapun China sudah 87%, India 87%, Rusia 82% dan Afrika Selatan 82%,” ujar Taufan.

Di samping itu, AFPI mengakui bahwa dibalik pertumbuhan pembiayaan masih terdapat rapor merah yang harus segera dibenahi. Tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB 90) turun dari posisi normal di atas 95% menjadi sekitar 93% di akhir 2020. Asosiasi berharap dengan situasi ekonomi yang lebih baik, posisi TKB 90 bisa kembali ditingkatkan. Dengan begitu, para pemain juga lebih percaya diri untuk makin ekspansif menyalurkan pembiayaan di 2021.

Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah menuturkan, penyelenggara fintech lending mengadopsi sistem credit scoring yang disesuaikan dengan performa UMKM saat ini. Credit scoring fintech lending bergerak dinamis menyesuaikan profil peminjam dan pendana terkini.  Selain itu optimalisasi Fintech Data Center (FDC) sebagai bentuk mitigasi risiko dan menjaga segmen pasar yang stabil merupakan upaya untuk menjaga TKB 90.

"AFPI terus menunjukkan wujud tindakan nyata dalam usahanya untuk menciptakan iklim Industri yang kondusif, berkembang, berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  Selain terus mendampingi para anggota, berkoordinasi dengan regulator yakni OJK, AFPI telah melakukan training dan sertifikasi kepada Pemegang Saham, Direksi, Komisaris serta sertifikasi yang lain untuk mendukung kepatuhan industri," kata Kuseryansyah.

Aspirasi
Sementara itu, pada kesempatan RDP dengan Komisi XI, AFPI menyampaikan aspirasinya terkait perlunya regulasi berbentuk undang-undang (UU) bagi fintech. Hal itu dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan industri di masa mendatang. Salah satunya poin yang perlu dibahas adalah aturan mengenai hanya fintech lending berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperbolehkan beroperasi, dan menutup akses pinjol atau fintech illegal beroperasi.

"Mohon dukungan Komisi XI untuk mempertimbangkan payung hukum dengan UU tersendiri, jika sulit dengan UU fintech, bisa juga menyisipkan di Omnibus Law. Kami hanya ingin ada peraturan yang mengatur bahwa hanya fintech berizin yang boleh beroperasi," tutur Sunu.

Dia juga mendorong pada penyelenggara fintech lending berstatus terdaftar untuk segera meraih status berizin. Karena menurut Sunu, adanya regulasi akan menutup celah bagi pinjol ilegal melakukan tindak pidana. Pinjol ilegal juga kerap merugikan industri dan masyarakat.

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN