Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mirza Adityaswara. Foto: IST

Mirza Adityaswara. Foto: IST

IMPLEMENTASI QRIS

Pengaturan Tarif Transaksi Kode QR Bisa Hambat Ekspansi

Senin, 20 Januari 2020 | 07:53 WIB
Nasori

JAKARTA, investor.id – Pengaturan transaksi berbasis kode respons cepat (quick response/QR) melalui implementasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) mestinya dipastikan tidak menghambat ekspansi industri pembayaran digital. Tapi, pengenaan biaya MDR (merchant discount rate) dalam transaksi berbasis kode QR dengan tarif 0,7% kepada penjual atau merchant untuk pembayaran reguler, justru dinilai berpotensi menimbulkan hal yang sebaliknya.

“QRIS idenya bagus, supaya ada standar nasional. Tapi, menurut pelaku industri digital payment, pricing QRIS yang diatur Bank Indonesia sebesar 0,7% itu di bawah break even point sehingga malah menghambat ekspansi digital payment, inovasi digitalisasi ekonomi, dan pada gilirannya bisa menghambat inklusi keuangan," ujar ekonom senior Mirza Adityaswara kepada Investor Daily, Minggu (19/1).

Menurut Mirza, selama biaya MDR yang dikenakan kepada penjual atau merchant masih wajar, sebaiknya bank sentral membiarkan penentuan biaya oleh pasar. "Saya kira, pricing digital payment saat ini belum excessive (berlebihan). Oleh karena itu, QRIS mengatur standar saja, tidak perlu mengatur pricing," kata dia.

Mirza melihat, ada tiga hal yang ingin dilakukan oleh Bank Indonesia secara serentak melalui implementasi QRIS. Ketiganya adalah mendorong standar kode QR, mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi, serta mengatur harga. Dari ketiga hal itu, ia berpendapat, sebaiknya BI memprioritaskan dulu yang pertama dan kedua.

Sedangkan yang nomor tiga, yaitu pengaturan harga, lanjut dia, sebaiknya BI menyerahkan kepada pasar untuk menentukan harga guna mendorong inovasi. "Kecuali harganya excessive. Hanya kenyataannya sakarang 'kan tidak excessive karena ada banyak kompetisi," pungkas Mirza.

Pertengahan Agustus tahun lalu, BI menetapkan pengenaan biaya MDR (merchant discount rate) dalam transaksi berbasis kode QR dengan tarif 0,7% kepada penjual atau merchant untuk pembayaran reguler, baik transaksi on us maupun off us. Bank sentral berpendapat, biaya itu masih lebih murah dibandingkan dengan MDR kartu debit off us yang sebesar 1%.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, implementasi QRIS mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Ia mengaku, penetapan biaya MDR tersebut disepakati bersama antara bank sentral dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Selain transaksi reguler, BI juga mengenakan tarif yang lebih murah untuk transaksi khusus.

"Untuk transaksi khusus lebih murah lagi, pendidikan 0,6%. Kalau SPBU beli bahan bakar lebih murah lagi 0,4%, untuk transaksi pemerintah, seperti bansos maupun donasi itu gratis. Ini lebih murah, pedagang juga untung," jelas Perry.

Meski demikian, apabila dibandingkan dengan biaya MDR kartu debit on us, biaya transaksi QRIS yang mengenakan MDR on us ternyata jauh lebih mahal. Pasalnya, biaya MDR kartu debit on us tercatat hanya sebesar 0,15%.

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN