Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

Porsi Pembiayaan Produktif Fintech Lebih 50%

Kamis, 19 November 2020 | 20:24 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengklaim porsi pembiayaan produktif dari fintech p2p lending sampai saat ini telah mencapai 50%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri sejatinya mengharapkan pembiayaan produktif bisa menembus porsi 60%.

Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah menyampaikan, fintech lending memiliki dua kanal pembiayaan, yakni produktif dan multiguna. Berdasarkan bisnis penyelenggara, porsi pembiayaan produktif mencapai 40%, sedangkan porsi pembiayaan multiguna mencapai 60%.

"Tetapi dari survei beberapa platform, pembiayaan yang multiguna itu digunakan sebagai kebutuhan produktif atau usaha. Estimasi kami, penggunaan pembiayaan untuk produktif itu masih di atas 50%," ucap Kuseryansyah lewat webinar bertajuk Peran Fintech Lending dalam Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan/UMK, Kamis (19/11/2020).

Dia menerangkan, sampai saat ini terdapat tiga model pembiayaan produktif yang berkontribusi besar. Pertama, pembiayaan dengan model anjak piutang atau invoice financing. Model itu banyak digunakan fintech lending, utamanya terhadap UMKM yang terhubung dengan program atau ekosistem besutan pemerintah.

Model kedua, kata dia, adalah pembiayaan kepada merchant online atau merchant offline yang masuk ekosistem tertentu. Serta ketiga, pembiayaan produktif dengan kepada sektor mikro seperti yang dilakukan salah satu penyelenggara, yakni Amartha kepada para perempuan pengusaha produktif.

Klaim pembiayaan produktif lebih dari 50% oleh AFPI itu bertentangan dengan pernyataan OJK pada akhir September 2020. Analis Senior, Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Tomi Joko Irianto memaparkan, portofolio pembiayaan produktif fintech lending masih sekitar 34%. "Kontribusi fintech p2p lending menjadi concern kami, kami ingin mendorong industri ini dan diharapkan bisa lebih masif ke sektor produktif. Kini hampir 34% porsi pembiayaan untuk sektor produktif," terang Tomi.

Terlepas dari perbedaan data itu, OJK sendiri berharap fintech p2p lending mampu memperbesar porsi pembiayaan produktif hingga 60%. "Harapan kami bisa mendorong penyaluran pembiayaan ini bisa optimal di angka 60%. Dalam regulasi kami, fintech lending wajib menyalurkan pembiayaan produktif dalam persentase tertentu," tegas Tomi.

Pada Rancangan POJK bagi fintech lending yang belum lama ini dirilis, memang disebutkan bahwa setiap penyelenggara diwajibkan memenuhi portofolio pembiayaan produktif dengan persentase tertentu, paling sedikit sebesar 40% dari outstanding pembiayaan. Ketentuan itu berlaku bertahap, sebesar 15% di tahun pertama, 30% tahun kedua, dan menjadi 40% pada tahun ketiga.

Kepada Investor Daily, Kepala Bidang Humas AFPI Andi Taufan Garuda Putra sempat mengatakan, ketentuan mengenai pembiayaan produktif itu meningkat dari ketentuan sebelumnya sebesar 20%. Namun demikian, pihaknya menyambut positif kebijakan regulator yang bermaksud mendorong inklusi keuangan di Indonesia. "Para anggota AFPI akan menyesuaikan dengan kebijakan baru ini dan tentunya akan bertahap dalam pelaksanaannya. Pada intinya, AFPI akan mendukung kebijakan baru OJK ini," ujar Taufan.

Perkuat Ekosistem Digital
Sementara itu, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI) Budi Hanoto mengemukakan, kerap ditemui UMKM sebagai penyokong perekonomian Indonesia mendapat penolakan atas permintaan pembiayaan oleh jasa keuangan konvensional. Padahal UMKM sendiri perlu pembiayaan guna terus naik kelas atau mengembangkan bisnis.

Saat ini BI berupaya mendukung UMKM lewat ekosistem digital. Langkah awal yang dilakukan BI adalah melalui sistem pembayaran. "Kami BI, masuk untuk ke payment dulu, dari situ kan bisa untuk UMKM masuk ke bank. Nah sekarang ada bantuan fintech lending juga, nanti akan kita kenalkan itu. Bahkan pesantren dan komunitas juga akan kita gandeng," ucap dia.

Budi menjelaskan, pembayaran melalui digital payment itu bisa menghasilkan data granular transaksi keuangan. Kemudian data tersebut dikelola untuk dapat menghasilkan payment scoring, sebagai penilaian creditworthiness UMKM. Seiring dengan hal itu, kolaborasi antarpemangku kepentingan, pelaku usaha jasa keuangan, dan UMKM mesti terus ditingkatkan.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Klaster Fintech Produktif AFPI yang juga Chairman Tanifund Pamitra Wineka. Dia menerangkan, data sangatlah penting untuk mengembangkan ekosistem UMKM. Langkah itu pada akhirnya juga mendorong fintech lending berkenan menyalurkan pembiayaan, khususnya kepada petani.

"Misalnya petani yang sudah menjual produknya di platform digital itu bisa terlihat seperti apa penjualannya, setelah itu bisa terlihat transaksinya, dan bisa dinilai untuk kemudian disalurkan pembiayaan. Kita bisa lihat perputaran uang dari petani itu mulai saat produksi, transaksi lancar atau tidak, itu bisa digunakan dalam scoring fintech lending," pungkas dia.

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN