Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Tim Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing, dalam diskusi Zooming with Primus- Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, live di BeritasatuTV, Kamis (22/7/2021). Sumber: BSTV

Ketua Tim Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing, dalam diskusi Zooming with Primus- Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, live di BeritasatuTV, Kamis (22/7/2021). Sumber: BSTV

Setiap Hari, Puluhan Ribu Masyarakat Terjerat 'Fintech Lending' Ilegal

Kamis, 22 Juli 2021 | 18:17 WIB
Prisma Adrianto

JAKARTA, Investor.id - Satgas Waspada Investasi (SWI) memperkirakan setiap hari terdapat puluhan ribu masyarakat  terjerat  fintech pengguna ke pengguna (peer to peer/ P2P) lending ilegal yang  kerap disebut pinjaman online (pinjol) ilegal.

Meski mendapat  pinjaman dana, sejatinya masyarakat telah terjerat bunga tinggi, tenor pelunasan yang lebih cepat, nilai denda tanpa batas, sampai potensi mendapat tindakan tidak menyenangkan dari fintech lending ilegal.

Menurut Ketua SWI, Tongam L Tobing, meski mendapatkan dana pinjaman, para peminjam fintech lending ilegal dirugikan. Misalnya, pinjaman yang disetujui Rp 1 juta, ditransfer hanya Rp 600 ribu. Peminjam bahkan harus mengembalikan hingga Rp 2-3 juta dalam waktu singkat, padahal tenor yang disepakati belum jatuh tempo.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan data yang pasti, tapi kami memperkirakan setiap hari itu ada puluhan ribu masyarakat kita yang mendapatkan pinjaman dari pinjol ilegal. Jadi, pasarnya masih cukup besar," ujar Tongam pada acara Zooming with Primus (ZwP) bertajuk Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal yang tayang secara live di Beritasatu TV, Kamis (22/7).

Tongam Tobing menjelaskan, solusi memberantas fintech lending ilegal mesti dilihat dari dua sisi, yakni sisi pemasok (supply) dan sisi permintaan (demand). Dari sisi demand, SWI mengupayakan melalui edukasi dan sosialisasi agar masyarakat tidak menggunakan layanan fintech lending ilegal.

"Jadi, di sisi demand kami latih untuk tidak menggunakan layanan fintech ilegal. Ada keyakinan bahwa makin sedikit demand maka supply akan ikut berkurang," kata dia.

Belum Paham

Tongam menuturkan, banyak korban fintech lending ilegal yang belum paham betul mengenai layanan jasa keuangan. Mereka juga tidak melakukan cek legalitas produk atau entitas yang menawarkan. Alhasil, edukasi dan sosialisasi mengenai fintech lending menjadi penting untuk diakselerasi.

Tak bisa dimungkiri, menurut dia, banyak masyarakat terjerat fintech lending ilegal karena terdesak kebutuhan dana, sementara keluarga atau teman belum bisa membantu. Mereka juga belum terjamah jasa keuangan konvensional. Akibat rentetan masalah itu, masyarakat terpaksa meminjam ke fintech lending ilegal yang sarat tindak kejahatan.

"Ada juga yang meminjam ke pinjol ilegal untuk gali lobang tutup lobang, atau meminjam untuk menutup kewajiban dari pinjaman lama. Ini bahaya, kalau sudah tidak mampu membayar pinjaman pertama jangan coba-coba melakukan pinjaman kedua karena akan mendatangkan masalah di kemudian hari," papar dia.

Di sisi supply, kata Tongam , pengawasan dan penindakan terus dilakukan terhadap fintech lending ilegal. Pada 2018 sampai Juli 2021, SWI telah memblokir situs dan aplikasi sebanyak 3.365 entitas fintech lending ilegal. Namun, kerugian masyarakat berupa teror, intimidasi, pelecehan, dan perbuatan tidak menyenangkan juga perlu dilaporkan agar pihak berwenang bisa menindak sehingga ada efek jera bagi para pelaku.

"Penyebab utamanya adalah bahwa memang harus dilihat dari sisi pinjol ilegal dan masyarakat itu sendiri. Dari sisi pinjol ilegal, kemudahan membuat aplikasi dan situs web memang sulit dibendung. Apalagi banyak pelaku utama itu berasal dari luar negeri, di Indonesia hanya operator atau hanya jasa debt collector," ujar dia.

Merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), cukup banyak lokasi server fintech lending ilegal yang terdeteksi berada di luar negeri. Dari 3,365 entitas yang telah ditindak, server di Indonesia hanya 22%, tidak diketahui lokasinya ada 44%, sisanya sebanyak 34% berada di luar negeri.

"Dari sisi itu memang terlihat bahwa pinjol ilegal agak rumit untuk diberantas, juga perlu ada kerja sama lintas negara untuk melakukan pemberantasan," tegas Tongam.

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN