Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

UU PDP dan Kebijakan Terbaru P2P Kunci Perkembangan Fintech

Selasa, 29 Desember 2020 | 18:56 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA - Indonesia Fintech Society (IFSoc) menilai tahun 2021 dapat menjadi penentu bagi perkembangan industri fintech. Dua dari lima hal yang menjadi kunci perkembangan itu terkait dengan UU Perlindungan Data Pribadi yang kini sedang dibahas dan kebijakan terbaru dari fintech p2p lending.

"Memang akan banyak regulasi yang dibuat seiring dengan perkembangan fintech kedepan. Tapi setidaknya ada dua hal yang penting terkait regulasi yang kita soroti yakni RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan kebijakan baru fintech p2p lending," kata Anggota Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSoc) yang juga Ekonom CSIS Yose Rizal Damuri pada webinar, Selasa (29/12).

Dia menerangkan, meningkatnya pemanfaatan teknologi digital di sektor keuangan menyebabkan bergesernya lansekap risiko, dengan fokus pada cyber-risk, anti pencucian uang, risiko operasional, serta perlindungan data. Terkait perlindungan data, hingga akhir 2020, Indonesia belum memiliki undang-undang yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi (PDP).

Padahal, sudah terdapat 136 negara memiliki legislasi tersebut, termasuk negara-negara ASEAN, yakni Malaysia sejak 2010, Singapura dan Filipina sejak 2012, serta Thailand sejak 2019. Kondisi tersebut membuat UU PDP mendesak untuk bisa terbit di tahun depan.

"Hal lainnya yang menjadi UU ini menjadi penting adalah ekonomi digital ini sering dinilai tidak memiliki batas, termasuk arus data luar negeri. IFSoc berpandangan UU ini harus bisa segera diselesaikan dan diimplementasikan sesegera mungkin untuk juga bisa melindungi kepentingan konsumen," ungkap Yose.

Selanjutnya, kata dia, OJK akan mengeluarkan kebijakan baru terkait fintech p2p lending. Hal itu  tentunya perlu diapresiasi dalam rangka mengkoordinasi semua pihak guna menjamin berjalannya fungsi pengawasan, mengingat fintech memiliki kompleksitas yang terus berkembang. "Tetapi kami memandang bahwa regulasi tersebut harus mengandung keseimbangan antara inovasi, inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen," kata dia.

Yose juga menjelaskan faktor kunci lainnya yakni berkembangnya bisnis bank digital. Kendati berkonsep bank, tapi tidak hanya pemain dari perbankan yang tertarik menggarap bisnis bank digital. Sejumlah startup telah dan diproyeksi tertarik ikut serta bermain di ranah tersebut. Oleh karenanya, urgensi yang cukup besar terhadap regulator untuk mengeluarkan ketentuan khusus untuk bisnis bank digital.

Berkaca pada Singapura, sambung dia, baru-baru ini otoritas moneter negara tersebut menjadi satu-satunya di Asean yang mengeluarkan lisensi bank digital, yang bukan berasal dari bank tapi besutan startup. Sampai akhir tahun 2020 setidaknya Singapura telah mengeluarkan empat lisensi bagi bank digital. Dalam hal ini, IFSoc berharap Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya.

"Disini Ifsoc percaya bahwa bank digital akan merubah lanskap industri perbankan karena masih terdapat lebih dari 50% masyarakat yang belum tersentuh layanan bank (underserved), terutama ke daerah-daerah terpencil dengan biaya yang rendah. Ini tidak hanya bisa meningkatkan inklusi keuangan, tapi mungkin bisa menarik pemain lain seperti bank besar untuk masuk ke bisnis bank digital," jelas Yose.

Sementara itu, Steering Committee IFSoc sekaligus Rektor Universitas Atmajaya Agustinus Prasetyantoko mengemukakan, faktor kunci perkembangan fintech di tahun 2021 juga terkait dengan upaya industri fintech sendiri. Salah satunya adalah dobsi fintech terhadap sistem keuangan pemerintah.

Hal itu ditandai inisiasi pemerintah melakukan elektronifikasi transaksi Pemda (ETP), bahkan sebelum adanya pandemi Pandemi Covid-19. Tetapi dengan adanya momentum pandemi, IFSoc mestinya menjadi momentum percepatan ETP. Karena ETP akan menyangkut terkait distribusi keuangan dari pemerintah pusat ke Pemda, termasuk pelaporan keuangan daerah ke pusat.

"Ini momentum penting karena distribusi keuangan akan semakin cepat dan akuntabilitas semakin baik karena dimonitor dari satu tempat. Kemudian performa masing-masing daerah juga bisa lebih cepat dinilai. Memang banyak problem karna Pemda punya aturan yang berbeda, sehingga untuk menerapkan ETP perlu ada satu upaya penyeragaman dari sisi mekanisme dan teknologi," terang dia.

Prasetyantoko menambahkan, faktor lainnya adalah terkait dengan perluasan fungsi fintech menjadi government to person (g2p). Fungsi tersebut telah dilakukan lewat program kartu prakerja. Tetapi program pemerintah lainnya seperti bantuan sosial (bansos) yang disalurkan secara non tunai mesti diakselerasi dengan kehadiran fintech. "Kalau penyaluran bansos secara non tunai melalui fintech bisa berhasil, saya rasa skema g2p ini bisa juga diterapkan pada program yang lain," kata dia.

Dia menambahkan, IFSoc merekomendasikan pemerintah, BI dan OJK untuk dapat merumuskan Strategi dan Peta Jalan Fintech dan Digital Nasional yang terintegrasi untuk membawa fintech Indonesia ke level berikutnya. IFSoc akan terus memainkan peranan sebagai mitra bagi pembuat kebijakan, masyarakat, dan pelaku industri.

Editor : Fajar Widhi (fajar_widhi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN