Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Warga menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di lingkungan kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Uthan AR

Warga menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di lingkungan kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Uthan AR

Mempercepat Realisasi Bantuan Sosial

Selasa, 27 Juli 2021 | 20:40 WIB
Investor Daily

Pemerintah memperpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021. Kami bisa memaklumi kebijakan pemerintah tersebut demi menekan laju penularan Covid-19 di negeri ini. Akan banyak ‘ongkos’ bila penularan Covid yang masih tinggi tak segera dikendalikan.

Kami juga mendukung pemerintah yang menambah insentif dan bantuan sosial yang memadai untuk mengefektifkan PPKM level 4 ini. Dalam bahasa lain, PPKM bisa efektif jika dapat disertai insentif dan bantuan sosial yang memadai. Namun, kami berharap realisasi penyaluran bansos perlu dioptimalkan, dipercepat, dan tepat sasaran.

Tak bisa dimungkiri masih terjadi ‘masalah’ dalam penyaluran bansos, baik keterlambatan hingga dugaan penyimpangan.

Bila selama PPKM level 4 ini tidak disertai dengan insentif dan bantuan sosial yang memadai bagi masyarakat, kami khawatir akan muncul beberapa implikasi sosial.

Pertama, menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kedua, benturan antara masyarakat dan aparat penegak kebijakan di lapangan. Mereka yang hidup dari upah/pendapatan harian akan tetap berusaha mencari celah untuk tetap bisa melakukan mobilitas/aktivitas niaga atau yang sejenisnya.

Belum lagi aspek kemiskinan dan potensi kri minalitas.

Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon bansos –dalam beberapa bentuk program bantuan-- untuk masyarakat terdampak pandemi Covid, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, segera disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, pengkinian data Warga yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai juga tentu perlu dilakukan.

Pemerintah seyogianya terus membuka aduan masyarakat yang layak masuk kategori KPM dan belum menerima bansos. Susi Andari

Depok

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN