Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Para pelancong mengantre di konter check-in Bandara Internasional OR Tambo di Johannesburg, pada 27 November 2021, setelah beberapa negara melarang penerbangan dari Afrika Selatan menyusul ditemukannya varian baru Covid-19 Omicron. ( Foto: Phill Magakoe / AFP )

Para pelancong mengantre di konter check-in Bandara Internasional OR Tambo di Johannesburg, pada 27 November 2021, setelah beberapa negara melarang penerbangan dari Afrika Selatan menyusul ditemukannya varian baru Covid-19 Omicron. ( Foto: Phill Magakoe / AFP )

Legislator Sebut  Pencabutan Larangan Masuk WNA dari 14 Negara Tepat

Sabtu, 15 Januari 2022 | 16:29 WIB
Fatima Bona

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan, keputusan  pemerintah mencabut larangan masuk bagi warga negara asing (WNA) dari 14 negara dengan transmisi komunitas Omicron merupakan langkah yang tepat.  Sebab, transmisi lokal Indonesia pun telah ditemukan. 

Dengan demikian, fokus kebijakan Indonesia sebaiknya  pada upaya penguatan strategi skrining dan karantina 7 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). “Saya kira di banyak negara, salah satu pengendalian impor kasus dari luar negeri itu berasal dari strategi  di pintu masuk dan karantina  7 hari. Itu justru yang paling penting,” ujarnya saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (15/1/2021).

Politisi PDIP Perjuangan ini menuturkan, jika Indonesia tetap menerapkan kebijakan menutup pintu masuk untuk negara tertentu dan tetap membuka untuk negara lain tidak efektif dengan situasi varian Omicron sudah menyeluruh di semua negara.

Dikatakan Rahmad, salah cara  pengendalian penyebaran varian Omicron adalah pengetatan disiplin karantina.  Karena itu tidak perlu ada celah dan toleransi untuk semua pelaku perjalanan internasional.

“Penegakan disiplin  dari karantina menjadi mutlak tidak ada  bolong-bolong sedikitpun  dan tidak boleh ada toleransi.  Saya pernah mendengar  ada  joki karantina, tapi kebenarannya perlu diinvestigasi  karena ada juga orang yang habis dari luar negeri tapi tidak karantina.  Ini harus ditelaah dan cari.  Enggak  boleh terjadi seperti itu,” tukasnya.

Selanjutnya, Rahmad menuturkan, adanya transmisi lokal  varian Omicron,  masyarakat perlu kembali diedukasikan  tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan (prokes) di manapun berada. Selain itu,  upaya 3T (testing, tracing dan treatment) yang saat ini masih lemah harus kembali diperkuat.

“Ini 3T penting untuk mengetahui potret sebenarnya berapa per hari ini  terpapar, maka harus masif. Kita tidak boleh terpaku  serta merta data yang ada,” ucapnya.

Selain 3T, lanjut Rahmad, pemerintah daerah (pemda) harus meningkatkan cakupan vaksinasi suntikan dosis 1 dan 2 yang masih rendah. Selain itu, masyarakat yang telah mendapat kesempatan untuk vaksinasi booster segera melakukan.

“Kita perlu menggerakkan masyarakat untuk vaksinasi dosis 1 dan 2 serta booster. Kalau tidak saya kira ini juga menjadi pertanyaan karena sukses dan tidaknya dari pengendalian Covid-19 salah satunya adalah faktor tinggi rendahnya cakupan vaksinasi,” pungkasnya.

 

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN