Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). (Foto: Ist)

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). (Foto: Ist)

PPNS Harus Tertib Administrasi dalam Melakukan Penyidikan

Kamis, 23 Juni 2022 | 21:02 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah menjadi kunci utama penegakan peraturan daerah. Pasalnya, peraturan daerah yang memiliki sanksi pidana hanya dapat ditegakkan oleh penyidik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: BI Tahan Suku Bunga, Kemenkeu Merespons

"Permasalahannya, sampai saat ini masih ada daerah yang belum memiliki PPNS. Selain itu, perlu ditegaskan kembali bahwa Kasatpol PP sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama harus memiliki kualifikasi sebagai PPNS, sehingga dalam pelaksanaan penegakan perda, Kasatpol PP dapat menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik),” Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal pada acara Rapat Peningkatan Kapasitas SDM PPNS dalam rangka mendukung Pencapaian Mutu SPM Sub Urusan Trantibum di Bogor, beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, Safrizal mendorong agar setiap daerah dapat memiliki PPNS, dengan mengutus PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat pembentukan PPNS. Dan, bagi Kasatpol PP yang belum memiliki sertifikasi PPNS untuk segera mengikuti diklat manajemen PPNS.

Safrizal juga mengharapkan PPNS yang telah lulus mengikuti diklat untuk aktif melaksanakan tugas penyidikan sesuai kewenangannya dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi seorang PPNS yaitu mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan, hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Bernhard E. Rondonuwu menekankan perlu adanya pelaporan secara berkala hasil pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran perda yang dilakukan oleh PPNS. Selama ini laporan yang diterima oleh Direktorat Pol PP dan Linmas masih sangat minim dan tidak dapat menggambarkan kondisi umum penegakan perda oleh PPNS di Indonesia.

Berkenaan dengan pelaksanaan penyidikan, permasalahan yang sering ditemui adalah dikembalikannya berkas perkara untuk dilengkapi penyidik atau tidak P-21. Diakui bahwa penyidikan melalui acara pemeriksaan singkat masih merupakan tantangan tersendiri bagi PPNS di banyak daerah, belum banyak PPNS yang mampu melakukan pemberkasan hingga P-21.

Berbeda dengan pemberkasan acara pemeriksaan cepat yang dapat selesai di tempat dan selesai dalam waktu yang cepat, pemberkasan acara pemeriksaan singkat membutuhkan waktu dan berbagai jenis berkas yang harus dipenuhi, sehingga PPNS perlu memahami betul prosedur yang harus ditempuh agar pemberkasan yang dilakukan sampai P-21.

"Rapat peningkatan kapasitas SDM PPNS dalam rangka mendukung pencapaian mutu spm sub urusan Trantibum dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan PPNS dalam melakukan penyidikan terutama dalam hal pemeberkasan dan menjadi kesempatan untuk merefresh kembali materi-materi penyidikan sekaligus mendorong dan memotivasi PPNS agar tertib administrasi dalam melakukan penyidikan,” ujar Bernhard.

Pada rapat tersebut dihadirkan beberapa narasumber dari Diklat Reserse Polri, salah satunya Iwan Dwi Junanto.

Menurut Iwan,  kunci dari penyelesaian suatu berkas perkara adalah koordinasi internal antara PPNS dengan atasannya, dalam hal ini Kasatpol PP serta dengan rekan-rekan PPNS baik yang ada di Satpol PP maupun di OPD terkait yang membantu penyidikan.

“Secara eksternal, PPNS perlu aktif berkoordinasi dengan penegak hukum terkait, yakni Polda/Polres serta Kejaksaan setempat,” imbuh dia.

Baca juga: Update Perang di Ukraina: Keanggotaan Ukraina di UE hingga Pasokan Gas Jerman Makin Langka

Terdapat 80 jenis berkas yang umumnya dibutuhkan dalam melengkapi berkas perkara, pada implementasinya, jenis berkas perkara tersebut dapat disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang terjadi dan tindakan pemeriksaan yang digunakan.

Banyaknya jenis berkas perkara menjadi tantangan tersendiri bagi PPNS dalam menyelesaikan suatu perkara.

Selain dibekali pengetahuan mengenai administrasi penyidikan, peserta juga diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan saat penyidikan dilaksanakan. Tak hanya itu, narasumber juga melatih langsung peserta rapat untuk melakukan pemberkasan melalui simulasi penyidikan.

Editor : Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN