Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung KPK. Foto ilustrasi: pemilu-news.com

Gedung KPK. Foto ilustrasi: pemilu-news.com

KPK Duga Telah Terjadi Penerimaan Lain Kasus Izin Reklamasi Kepri

imam suhartadi, Kamis, 11 Juli 2019 | 03:05 WIB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sebelumnya telah terjadi penerimaan lain terkait izin lokasi rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

"KPK menduga sebelumnya telah terjadi penerimaan lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7).

Febri menjelaskan lembaganya melakukan kegiatan penindakan sejak Rabu siang di Kepulauan Riau.

"Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi yang diduga diperuntukan pada kepala daerah di sana," ungkap Febri.

Dalam kegiatan tersebut, diamankan juga 6.000 dolar Singapura yang diduga terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepri tersebut.

Sampai Rabu malam, KPK membawa enam orang ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dari unsur kepala daerah, kepala dinas di bidang kelautan, kepala bidang, dua staf dinas, dan pihak swasta.

Diketahui, Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga termasuk pihak yang diperiksa tersebut. Sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, kata Febri, maka dalam waktu paling lama 24 jam ini, tim akan melakukan kegiatan-kegiatan awal termasuk klarifikasi pada pihak yang diamankan.

"Status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan akan disampaikan besok melalui konferensi pers di KPK," ucap Febri.
 

Rumah Dinas Sepi

Rumah dinas Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun di Gedung Daerah Tepi Laut Kota Tanjungpinang, Rabu malam, terpantau sepi setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah tersebut.

Pantauan ANTARA, tak ada aktivitas apa pun di sekitar rumah tersebut. Halaman parkir kendaraan roda empat yang biasanya digunakan untuk memarkir kendaraan dinas gubernur juga tampak kosong.

Hanya tampak seorang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sedang berjaga-jaga di pos penjagaan di pintu masuk. "Pak Gubernur tak ada di rumah, keluar sejak Magrib tadi," kata pria tersebut.

Sementara, kondisi berbeda terjadi di Polres Tanjungpinang, Polda Kepri. Terlihat puluhan awak media bahkan masyarakat setempat sampai saat ini masih memadati halaman kantor polisi itu.

Mereka menunggu hasil pemeriksaan KPK terkait OTT yang kabarnya selain melibatkan Gubernur Kepri itu, juga sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kepri.

"Kami dengar gubernur dan beberapa pejabat diperiksa KPK di sini. Makanya datang ke sini untuk melihat betul atau tidak," imbuh Arya, salah seorang warga sekitar.
 

Diketahui, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun yang turut ditangkap oleh KPK memiliki total harta kekayaan Rp5,873 miliar.

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip dari situs elhkpn.kpk.go.id, Nurdin melaporkan harta kekayaannya itu pada 29 Mei 2018 atas harta kekayaannya pada 2017 dengan jabatannya sebagai Gubernur Kepri.

Adapun rinciannya, Nurdin memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp4,461 miliar yang tersebar di Kabupaten Karimun, Kepri.

Selanjutnya, Nurdin juga memiliki harta berupa tiga kendaraan roda empat senilai Rp370 juta terdiri dari Honda CR-V Tahun 2005, Toyota New Camry Tahun 2011, dan Honda CR-V Tahun 2012,

Selain itu, Nurdin juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp460 juta. Nurdin juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp581,691 juta dan tidak memiliki utang.

 

Sumber : ANTARA

BAGIKAN