Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nadiem Makarim. Sumber: BSTV

Nadiem Makarim. Sumber: BSTV

Nadiem Izinkan pemda Buka Sekolah di Semua Zona Januari 2021

Minggu, 22 November 2020 | 08:51 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan pemerintah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pembelajaran tatap muka mulai semester genap 2020/2021 atau Januari 2021.

Peta zona risiko dan satuan tugas penanganan Covid-19 nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Pemberian izin dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan.

“Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kanwil/ kantor Kemenag. Pemberian kewenangan penuh pada pemda tersebut dalam penentuan pemberian izin pembelajaran tatap muka,” ujar Nadiem dalam pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap TA 2020/2021 di masa pandemic Covid-19 di Jakarta, Jumat (20/11).

Dia menjelaskan pembelajaran tatap muka, harus dilakukan dengan izin berjenjang, mulai dari pemerintah daerah/ kanwil/kantor Kemenag, dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua.

“Jadi harus ada persetujuan orang tua melalui komite sekolah dan juga kepala sekolah dan kepala daerah,” kata dia.

Pembelajaran tatap muka diperbolehkan, katanya, namun tidak diwajibkan. Nadiem mengatakan terdapat dua prinsip kebijakan pendidikan pada masa pandemic Covid-19, yakni kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat yang merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran dan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19.

Lebih lanjut dia mengatakan, orang tua boleh melarang anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka meskipun Pemda memutuskan untuk membuka sekolah mulai Januari 2021.

Nadiem menegaskan perguruan tinggi juga diperbolehkan melakukan perkuliahan tatap muka mulai Januari 2021 dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Untuk perguruan tinggi juga diperbolehkan perkuliahan tatap muka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mengisi daftar periksanya yang ditentukan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi,” ujar Nadiem.

Aturan perkuliahan tatap muka pada perguruan tinggi, saat ini sedang disusun oleh Ditjen Dikti.

Oleh karena itu Mendikbud menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka tidak hanya untuk jenjang PAUD hingga SMA/SMK tetapi juga perguruan tinggi.

Penentuan kebijakan

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mendukung kebijakan Surat Keputusan Bersama

(SKB) empat menteri yang membuat ketentuan baru sistem belajar dalam masa pandemic Covid-19.

“Memang harus kita akui tidak mudah untuk mendapatkan sebuah program yang ideal dalam kegiatan belajar mengajar,” kata dia saat diskusi daring terkait Pengumuman Keputusan Bersama panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 yang dipantau di Jakarta, Jumat (20/11).

Apalagi, hingga kini masih banyak daerah yang kesulitan dalam mengakses sinyal untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir.

“Oleh karena itu, keputusan untuk mengubah kebijakan sebelumnya sangat kami dukung,” katanya.

Hal itu juga diperkuat dengan evaluasi implementasi dua surat keputusan bersama sebelum ini yang juga mewadahi masukan daerah hingga orangtua murid maupun siswa.

Namun, Doni mengingatkan ke depan tugas dan tanggung jawab daerah lebih tinggi lagi karena dinilai memahami kondisi daerah masing-masing. Hal itu terutama dalam mengambil keputusan model pembelajaran yang paling sesuai dan selaras dengan berbagai sektor lainnya.

Sebelum ini, ujar Doni, penentuan sekolah tatap muka atau tidak ditentukan oleh peta zonasi yang dibuat oleh Satgas Penanganan Covid-19.

Namun, berdasarkan laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menemukan adanya daerah zona hijau dan kuning tapi belum sepenuhnya melaksanakan belajar tatap muka.

“Persentasenya juga cukup besar meskipun sudah diizinkan,” katanya.

Di sisi lain ada pula sekolah yang tetap menyelenggarakan belajar tatap muka meskipun berada di zona merah dan oranye serta belum mendapatkan izin tapi persentasenya kecil. (b1/ant).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN