Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta menggunakan alat berat membersihkan sampah di pintu air Manggarai, Jakarta, Selasa (22/9/2020).  Foto: SP/Joanito De Saojoao

Petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta menggunakan alat berat membersihkan sampah di pintu air Manggarai, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Foto: SP/Joanito De Saojoao

Pemerintah Harap Semua Stakeholder Terlibat Tangani Masalah Sampah

Rabu, 13 Januari 2021 | 20:45 WIB
Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah mendorong upaya kolaborasi semua pihak dalam mengatasi masalah sampah, pasalnya sampah merupakan tanggung jawab semua pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Untuk itu pemerintah sepakat untuk mendorong upaya kemitraan yang inklusif dalam upaya penanganan sampah, baik yang ada di darat maupun di laut.

Kesepakatan ini ditelurkan dalam webinar bertema Kemitraan Pengelolaan Sampah yang digelar, Rabu (13/1/2021). Nara sumber yang hadir terdiri dari, perwakilan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).  

Asisten Deputi Pengembangan Industri  Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman, mengatakan perlunya membangun kebiasaan atau habit untuk mengelola sampah ini dari awal bagi masyarakat Indonesia. Artinya, mulai dari tingkat playgroup perlu adanya program pendidikan bagaimana cara pengolaan sampah yang baik dan benar.

“Jadi, masyarakat harus dididik dari tingkat dini. Jika Jepang, Singapura, dan negara-negara di Eropa bisa melakukan itu, kenapa Indonesia tidak bisa? Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu juga dilibatkan dalam sinergi untuk pemecahkan permasalahan sampah ini,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pengelolaan sampah. “Kita berbagi peran, apa yang menjadi tugas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, semua kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sampah ini harus benar-benar diimplementasikan secara nyata,” tukasnya.

Selain masyarakat dan pemerintah, Atong mengatakan industri juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah ini. Dia mengapresiasi apa yang telah dilakukan perusahaan air minum. “Perusahaan minuman Aqua ini sudah menggunakan reuse untuk botol kemasannya. Ini kita coba apresiasi hal ini,” katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa dalam hal pengelolaan sampah ini, tidak hanya isu lingkungan saja yang harus diperhatikan tapi juga pengembangan ekonominya.

Kasubdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB3 KLHK, Ujang Solihin Sidik mengatakan perlunya membangun format ideal yang mensinergikan antara semua pihak dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia.  “Jadi pemerintah punya kewajiban, masyarakat punya kewajiban, dan produsen ada kewajiban. Jadi kita padankan, ini format ideal yang harus kita bangun. Soal kemitraan itu next step, yang penting kita harus sepakat dulu, memahami pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin, Muhammad Taufiq menyampaikan Kemenperin telah mendorong industri, termasuk industri plastik untuk menerapkan presentasi industri hijau dalam kegiatan industrinya. “Hal itu sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.3 tahun 2015 tentang Industri,”  kata Taufiq. Dikatakan industri hijau itu juga telah mewacanakan tentang sirkular ekonomi seperti yang diinginkan Kemenko Perekonomian.

Dia mengutarakan dari 7,2 juta ton sampah plastik yang dihasilkan per tahun, yang dibuang itu hanya 2,8 juta ton. “Dari 2,8 juta ton yang dibuang itu, juga masih bisa digunakan sebanyak 1,1 juta ton. Ini dapat digunakan oleh industri recycle sebagai bahan baku, sedangkan sisanya sebesar  1,6 juta ton memang tidak bisa,” tuturnya.

Tapi dia yakin jika dilakukan pengelolaan manajemen sampah yang baik, sampah plastik yang bisa di-recycle menjadi bahan baku plastik tahun ini bisa bertambah dan waste-nya akan berkurang, sekaligus bisa menyuplai kebutuhan bahan plastik dalam negeri.  “Ini bisa mengurangi importasi bahan plastik dari luar,” ucapnya.

Menurut Taufiq, pengelolaan manajemen sampah yang baik itu perlu melibatkan semua stakeholder, jadi tidak hanya industri saja. “Jadi dalam hal pelaksanaan EPR atau Extended Producer Responsibility, industri juga memerlukan dukungan dari banyak pihak. Artinya, tidak hanya produsen saja yang dimintakan tanggung jawabnya  terhadap sampah yang dihasilkan, tapi seluruh stakeholder harus ikut terlibat dalam penanganan sampah tersebut,” katanya.

Sementara Direktur Sustainable Waste Indonesia (SWI) Dini Trisyanti yang juga menjadi nara sumber mengatakan, pemerintah perlu merangkul sektor informal dalam pengelolaan sampah ini. Hal ini mengacu pada data survei SWI yang menunjukkan bahwa 82% dari pengumpulan plastik di Indonesia dikontribusi dari sektor informal.  “Sehingga advokasi kami juga mengarahkan bahwa sektor informal ini harus dirangkul, harus disertakan dalam sebagai program pemerintah untuk lingkungan,” ucapnya.

Dia juga sepakat dengan adanya kolaborasi semua stakeholder dalam penanganan masalah sampah di Indonesia.  “Semua memang harus berperan, baik pemerintah, industri, distributor, konsumen, itu semua punya peran. Membuang sampah dengan benar, memilah sampah dengan benar, ini kuncinya kalau kita mau membuat kolaborasi yang baik,” katanya.

 

Editor : Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN