Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Pemerintah Jamin Takkan Ada Vaksin Covid Palsu

Jumat, 8 Januari 2021 | 12:05 WIB
Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah menjamin  tak akan ada vaksin Covid palsu yang beredar di pasar dan digunakan masyarakat. Itu sebabnya, seluruh proses pengadaan dan pemberian vaksin dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Ada semacam under taking oleh pemerintah untuk seluruh vaksin. Itu juga mengantisipasi vaksin palsu," tegas Airlangga dalam jumpa pers virtual  dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Jumat (8/1).

Menko Perekonomian menjelaskan, pemerintah mengontrol sepenuhnya vaksin Covid-19 dari hulu sampai hilir atau sejak impor dari negara produsen sampai vaksinasi dilaksanakan di Tanah Air.

"Impor dikendalikan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tidak ada pihak lain yang mendapat persetujuan untuk mengimpor vaksin. Vaksinasi juga akan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah," tutur dia.

Praktik penyelundupan dan pemalsuan vaksin Covid, menurut Airlangga, kecil kemungkinan terjadi. Soalnya, selain pengadaan, pendistribusian, dan vaksinasinya diawasi secara ketat oleh pemerintah, pihak penyelundup atau pemalsu vaksin tidak akan memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatannya, mengingat vaksin diberikan pemerintah kepada masyarakat secara cuma-cuma.

"Pemerintah menyediakan anggaran Rp 73 triliun. Pendistribusian dan vaksinasinya pun dalam kendali pemerintah. Vaksin diberikan secara gratis. Seluruh  masyarakat yang membutuhkan bakal  mendapatkannya. Jadi, tidak ada insentif ekonomi (keuntungan) jika memalsukan atau menyelundupkan vaksin Covid,"  papar dia.

Mulai 13 Januari 

Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) resmi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dirilis Kemenkes, vaksinasi akan dilaksanakan mulai  Rabu (13/1). Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin corona.

Vaksinasi, menurut juknis Kemenkes, bakal berlangsung dalam empat tahap. Kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 adalah mereka yang berusia di atas 18 tahun dan harus berdomisili di Indonesia.

Kelompok berusia di bawah 18 tahun baru bisa mengikuti vaksinasi Covid jika data terkait keamanan vaksin corona pada usia tersebut telah memadai dan mendapat persetujuan penggunaan darurat atau izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pada tahap 1 (Januari-April 2021), sasaran vaksinasi Covid-19 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran dan bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).

Adapun pada tahap 2 (Januari-April 2021), sasaran vaksinasi Covid yaitu petugas pelayanan publik, terdiri atas TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya, meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, dan perbankan.

Juga petugas perusahaan listrik negara, perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelompok lainnya pada tahap 2 adalah kelompok usia lanjut (di atas 60 tahun).

Sementara itu, pada tahap 3 (April 2021-Maret 2022), sasaran vaksinasi Covid yaitu masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Sedangkan pada tahap 4 (April 2021-Maret 2022), sasaran vaksinasi adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin.

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN