Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

RI Tak Rugikan Perdagangan AS

Kamis, 6 April 2017 | 10:52 WIB

JAKARTA - Indonesia selama ini tidak merugikan perdagangan Amerika Serikat (AS), seperti yang tercantum dalam perintah eksekutif baru yang dikeluarkan Presiden Donald Trump.

 

“Indonesia seharusnya tidak masuk, tapi tentu perlu dicermati perkembangan dari AS,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara saat menjadi keynote speaker pada acara Globe Asia Business Summit 2017-Theme: The Impact of Trumponomics on Indonesia: Focus on Monetary Policy, di Jakarta, Rabu (5/4).

 

Presiden AS Donald Trump telah menerbitkan perintah eksekutif untuk melakukan investigasi terhadap negara-negara yang menyumbang terjadinya defisit neraca perdagangan AS. Dalam konteks itu, Kementerian Dalam Negeri AS mengeluarkan daftar 16 negara yang memiliki hubungan perdagangan tidak seimbang dengan AS, Senin (3/4).

 

Perintah eksekutif ini bertujuan untuk melindungi perekonomian AS dari politik dumping yang dilakukannegara mitra dagang dan manipulasi kurs yang membuat harga barang impor lebih murah. Indonesia termasuk salah satu negara yang disebut-sebut merugikan kepentingan AS dalam perintah eksekutif tersebut karena menempati peringkat ke-15 negara yang memiliki defisit perdagangan dengan AS.

 

Posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan defisit US$ 347 miliar, disusul Jepang, Jerman, Meksiko, Vietnam, Irlandia, Italia, Korea Selatan, Malaysia, India, Thailand, Prancis, Swiss dan Taiwan,    Surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS mencapai US$ 8,8 miliar pada 2016. Namun, AS mengklaim mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia hingga US$ 13 miliar.

 

Mirza menjelaskan, ada tiga criteria suatu negara yang bisa dianggap merugikan AS dalam sektor perdagangan, yaitu negara tersebut mempunyai surplus neraca perdagangan lebih dari US$ 20 miliar dengan Negeri Adidaya itu. “Indonesia tidak, Indonesia hanya (surplus) sekitar US$ 13 miliar (berdasarkan klaim AS),” kata Mirza.

 

Kriteria lainnya, negara tersebut mempunyai surplus neraca transaksi berjalan (current account). “Indonesia current account-nya defisit 1,8-2% terhadap PDB, jadi tidak termasuk,” ujarnya.

 

Kriteria terakhir, kata Mirza, Negara tersebut melakukan intervensi nilai tukar mata uang secara terus menerus selama satu tahun dengan tujuan melemahkan kurs agar nilai ekspor ke AS menjadi lebih murah.

 

Mirza menegaskan, Indonesia tidak pernah sengaja melakukan pelemahan mata uang rupiah untuk mendorong ekspor ke AS. “Jika bergejolak, BI masuk ke pasar untuk pengendalian. Yang terjadi malah mencegah rupiah agar jangan terlalu lemah,” tutur Mirza. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/buka-hambatan-perdagangan-produk-as/158607

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN