Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta.  Foto ilustrasi: SP/Ruht Semiono

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Ruht Semiono

TUNTAS, ATURAN PELAKSANA UU CIPTAKER

245 Bidang Usaha Masuk Prioritas Dapat Insentif

Selasa, 23 Februari 2021 | 10:54 WIB
Nasori ,Sanya Dinda (sanya.susanti@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah menetapkan 245 bidang usaha prioritas yang mendapatkan insentif fiskal dan nonfiskal sesuai Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Lima di antaranya adalah industri strategis yakni geothermal (panas bumi), baterai mobil listrik, vaksin, smelter, dan gasifikasi batu bara.

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia. Pasal 4 Perpres 10/2021 menyebutkan, bidang usaha prioritas merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu program/proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, dan/atau orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Investor yang menanamkan modalnya pada bidang usaha prioritas diberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal. Insentif fiskal terdiri atas insentif perpajakan yang melipurti pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu (tax allowance), pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modai serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (investment allowance).

51 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja
51 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja

Kemudian, insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Sedangkan insentif nonfiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku,keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perpres 10/2021, pemerintah menetapkan 17 sektor prioritas yang menerima insentif tax holiday. Ke-17 sektor itu antara lain industri logam dasar (smelter), industri bahan baku utama farmasi seperti bahan baku vaksin, industri komponen utama kendaraan bermotor seperti baterai motor dan mobil listrik.

Selanjutnya, industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, dan batu bara (gasifikasi) serta infrastruktur ekonomi, seperti pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan.

Kalangan pengusaha menyambut positif hadirnya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan. Foto: IST
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan. Foto: IST

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan, mengatakan, insentif pajak memang dibutuhkan untuk mendorong investasi di sektor tersebut.

“Itu kan industri-industri yang susah (tarik investasi), tetapi seperti gas itu kan memang sangat menarik. Jadi menurut saya wajar- wajar saja itu termasuk industri yang mendapatkan tax holiday di dalam Perpres,” kata Johnny ketika dihubungi Investor Daily, Senin (22/2).

Menurut dia, pemberian insentif di sektor-sektor tersebut juga sudah sesuai dengan tren pengembangan energi baru dan terbarukan ke depan.

Johnny menilai sektor-sektor tersebut merupakan sektor padat modal yang membutuhkan banyak investasi. Karena itu, keputusan pemerintah untuk memberikan insentif bagi investasi di sektor tersebut sudah tepat.

“Iya sementara pemerintah memikirkan untuk yang ke depan itu, memang itu kan padat modal banget, jadi investasi yang dibutuhkan besar. Jadi untuk menarik investasi ke situ biasanya harus ada daya tariknya untuk investor, nggak  hanya investor asing aja, untuk investor lokal juga. Jadi mereka lebih tertarik untuk masuk, lebih feasible, nggak dikenakan pajak,” ujar Johnny.

Apabila dibutuhkan, menurut Johnny, pemerintah ke depan kemungkinan menambah sektor industri yang akan mendapatkan insentif pajak.

“Bisa saja nanti ditambah lagi sesuai kebutuhan, tapi untuk sementara lima sektor itu. Jadi menurut saya fair enough bahwa industri-industri itu yang akan dikembangkan ke depan dan perlu dorongan, salah satunya dengan tax holliday,” ucap Johnny

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani. Foto: IST
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani. Foto: IST

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah berhasil menyelesaikan 51 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Apalagi aturan pelaksana ini memang sudah sangat ditunggu-tunggu kalangan pengusaha.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah berupaya bergerak cepat merampungkan aturan pelaksana ini di awal-awal tahun, sehingga kita punya jangka waktu yang cukup panjang untuk mempromosikan dan memaksimalkan pelaksanaan UU Cipta kerja di tahun ini,” kata dia.

Menurut Shinta, konsep-konsep besar dalam UU Cipta Kerja sudah diterjemahkan dengan jelas dalam peraturan pelaksana tersebut, sehingga sebagian besarnya sudah bisa dioperasikan atau diimplementasikan di lapangan.

Ia berharap para menteri yang masih menerima mandat dalam Peraturan Pemerintah (PP) untuk membuat aturan teknis tingkat menteri agar bisa merespon dan membuat aturan teknis yang dimandatkan dengan cepat dan mengatur proses pelaksanaan di kementerian.

“Kami akan terus membantu mengawal pelaksanaannya, bukan hanya untuk menjaga konsistensi pelaksanaan, tetapi juga untuk membantu promosi-promosi investasi pemerintah dan memberikan asistensi yang dibutuhkan bagi calon-calon investor untuk memanfaatkan UU Cipta Kerja,” kata Shinta yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo).

Melalui kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha tersebut, Shinta berharap upaya ini dapat meningkatkan inbound investasi di Indonesia lebih signifikan lagi, dan pemulihan ekonomi nasional bisa lebih cepat. Secara substansi, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini dikelompokkan dalam 11 klaster pengaturan, yaitu Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor sebanyak 15 PP, Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (4 PP), Investasi (5 PP dan 1 Perpres), Ketenagakerjaan (4 PP), Fasilitas Fiskal (3 PP), Penataan Ruang

(3 PP dan 1 Perpres), Lahan dan Hak Atas Tanah (5 PP), Lingkungan Hidup (1 PP), Konstruksi dan Perumahan (5 PP dan 1 Perpres), Kawasan Ekonomi (2 PP), Barang dan Jasa Pemerintah (1 Perpres). (ark/try/leo/jn)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN