Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Direktur Apindo Research Institute Agung Pambudi memberi keterangan pers terkait rencana buruh mogok nasional dan putusan MK mengenai Undang-Undang Cipta kerja, Kamis, 25 November 2021

Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Direktur Apindo Research Institute Agung Pambudi memberi keterangan pers terkait rencana buruh mogok nasional dan putusan MK mengenai Undang-Undang Cipta kerja, Kamis, 25 November 2021

Apindo: Rencana Buruh Mogok Nasional Tak Sesuai UU

Kamis, 25 November 2021 | 23:28 WIB
Herman

JAKARTA, investor.id  – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan buruh di seluruh Indonesia sebagai bentuk penolakan dari penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022.

Menurut Direktur Apindo Research Institute Agung Pambudi, buruh dan serikat pekerja perlu merefleksikan siapa yang akan diuntungkan dalam aksi mogok nasional. Apalagi aksi tersebut dinilai tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 dalam UU 13/2003, mogok kerja akibat gagalnya perundingan dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan serikat pekerja/serikat buruh kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya yang memuat alasan mogok kerja. Bila hal tersebut tidak dipenuhi, maka mogok kerja tersebut menjadi tidak sah.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah, pekerja dikualifikasikan sebagai mangkir, dan apabila pemanggilan kepada pekerja yang melakukan mogok kerja untuk kembali bekerja telah dilakukan oleh pengusaha sebanyak dua kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari, maka apabila pekerja atau buruh tersebut tidak memenuhi panggilan dianggap mengundurkan diri.

“Dalam ketentuan ketenagakerjaan tidak dikenal mengenai mogok nasional. Namun berdasarkan pasal 137 UU 13/2003, yang dikenal adalah mogok kerja. Ini memang merupakan hak dasar dari pekerja yang dapat dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Tetapi kalau mogok nasional tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan,” kata Agung Pambudi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (25/11/2021).

Karenanya, Apindo menyerukan kepada pelaku usaha untuk bersikap tegas kepada pekerja di lingkungannya masing-masing sesuai ketentuan tersebut, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pekerja agar iklim usaha kondusif.

Selain itu, Agung juga menekankan mengenai representasi pekerja. "Kalau ada sejumlah bagian serikat pekerja ingin melakukan mogok nasional, pertanyaannya apakah hal tersebut sepenuhnya mewakili suara buruh atau pekerja pada umumnya, apalagi di situasi yang sedang sulit saat ini,” ujar Agung.

Ditambahkan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, unjuk rasa memang merupakan bagian dari hak pekerja untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi apabila sampai melakukan mogok nasional yang berdampak pada operasional perusahaan, hal ini tidak dibenarkan.

"Mogok yang kita kenal itu mogok karena gagal perundingan antara pemberi kerja dan pekerjanya. Kalau mogok ini sudah merembet kepada perusahaan, tentunya perusahaan akan mengambil langkah-langkah sesuai aturan yang ada. Kalau sampai tidak ada di tempat, dianggapnya ya mangkir. Jangan sampai perusahaan menjadi terganggu, dan perusahaan juga mempunyai hak untuk melindungi dari hal-hal di luar aturan," kata Hariyadi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN